Bencana di Sumatra yang terjadi pada November 2025 kembali menunjukkan betapa rentannya kawasan tersebut terhadap banjir dan longsor berskala besar. Rangkaian bencana di Sumatra itu tidak hanya menimbulkan korban fisik, tetapi juga menghantam perekonomian nasional dengan nilai kerugian yang diperkirakan mencapai Rp68,67 triliun. Jumlah ini menggambarkan tekanan ekonomi yang jauh lebih besar dibanding berbagai kontribusi sektor yang selama ini dituding memperparah kerusakan lingkungan.
Perhitungan yang dirilis oleh CELIOS per 30 November 2025 memperlihatkan bahwa total kerugian akibat bencana di Sumatra setara dengan penurunan 0,29 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Estimasi tersebut dihitung berdasarkan skala kerusakan dan hilangnya potensi ekonomi di berbagai sektor yang terdampak langsung maupun tidak langsung.
Kerusakan terbesar tercatat di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Di wilayah-wilayah ini, nilai kerugian materi mencapai sekitar Rp2,2 triliun. Angka tersebut banyak disumbang dari kerusakan pada sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta pertanian tanaman pangan yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
Kerugian Meluas, Dampak ke Rumah, Infrastruktur, dan Sawah
Jika dirinci, total kerugian nasional Rp68,67 triliun mencakup lima kelompok besar. Kerugian rumah tinggal dihitung berdasarkan asumsi kerusakan rata-rata Rp30 juta per unit. Sementara itu, kerusakan jembatan—yang tercatat mencapai 18 unit—diperkirakan membutuhkan biaya pembangunan kembali sebesar Rp1 miliar per jembatan.
Kerugian pendapatan keluarga juga memiliki porsi signifikan. Dengan asumsi kehilangan pendapatan selama 20 hari kerja, jumlah kerugiannya meningkat seiring luasnya wilayah yang terdampak. Pada saat yang sama, kerugian lahan sawah ikut membengkak. Dengan asumsi harga gabah Rp6.500 per kg dan hasil 7 ton per hektare, kerusakan sawah seluas 1.495 hektare memberikan tekanan besar terhadap ketahanan pangan lokal.
Tak hanya itu, kerusakan jalan sepanjang 14.600 meter turut menambah beban biaya perbaikan, dengan estimasi Rp100 juta untuk setiap 1.000 meter jalan yang rusak.
Data sementara menunjukkan sebanyak 61.518 rumah rusak atau terdampak, 96.110 keluarga menjadi korban langsung, dan total 220.309 jiwa merasakan dampak bencana. Bagi banyak komunitas di Sumatra, pemulihan dari bencana semacam ini bukan sekadar pekerjaan rekonstruksi, tetapi proses panjang membangun kembali kesejahteraan.
Kontribusi Sektor Ekstraktif Dinilai Tak Seimbang dengan Dampak Lingkungan
Salah satu temuan yang disorot CELIOS adalah perbandingan antara kerugian akibat kerusakan ekologis dan kontribusi ekonomi sektor ekstraktif. Total kerugian Rp68,6 triliun jauh lebih besar daripada penerimaan negara dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) sepanjang Januari–Oktober 2025 yang hanya mencapai Rp16,6 triliun.
Situasi serupa juga terlihat di Aceh. Kerugian akibat banjir di provinsi tersebut diperkirakan mencapai Rp2,04 triliun, sementara PNBP tambang Aceh hingga Agustus 2025 hanya Rp929 miliar. Laporan itu menegaskan bahwa ketidakseimbangan ini terus terulang dari tahun ke tahun.
Melihat besarnya dampak bencana di Sumatra terhadap lingkungan dan ekonomi, CELIOS mendorong pemerintah menerapkan moratorium izin tambang dan kebun sawit secara menyeluruh. Rekomendasi ini mencakup penghentian izin baru, audit ketat terhadap perusahaan yang telah mengantongi izin, serta penegakan reklamasi agar kerusakan yang terjadi tidak terus berulang.
Menurut CELIOS, moratorium bukan hanya langkah darurat, tetapi solusi strategis untuk mengendalikan deforestasi yang memberi dampak negatif terhadap perekonomian, ekosistem, dan keselamatan masyarakat.
