Perekonomian Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan positif, bahkan melampaui angka 5% selama tujuh kuartal terakhir setelah pandemi COVID-19. Namun demikian, negara yang diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia ini masih menghadapi permasalahan serius dalam hal kemiskinan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui hal ini dalam sebuah rapat kerja dengan Komisi XI, DPR RI, yang diadakan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Rabu (30/8/2023).
Ia menyatakan, “Saya sangat memahami bahwa di lapangan, kita berhadapan dengan berbagai fenomena yang kompleks. Meskipun Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat, masyarakat tidak merasakan dampaknya, atau bahkan masih ada kemiskinan dengan sifat struktural.”
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan menjadi 9,36 persen per Maret 2023, dibandingkan dengan angka sebelumnya yaitu 9,57 persen pada bulan September 2022. Jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi miskin pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang, menurun sekitar 0,46 juta orang dari September 2022.
Dalam kurun waktu Maret 2021 hingga Maret 2023, sekitar 1,6 juta orang berhasil keluar dari zona kemiskinan. Secara keseluruhan, penurunan kemiskinan dapat dilihat baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan guna mengatasi akar permasalahan kemiskinan ini. Termasuk di dalamnya adalah pemotongan garis kemiskinan melalui serangkaian program di sektor kesehatan dan pendidikan.
Ia menyatakan, “Program ini bukan hanya bersifat nasional, kami juga berupaya untuk menangani kemiskinan antargenerasi yang memiliki akar masalah lebih mendalam.”
“Terkait program-program tersebut, dalam APBN terdapat bantuan langsung yang diberikan kepada kelompok miskin, seperti bantuan sembako dan transfer kas. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli.
Baik dari segi teori maupun kenyataan, langkah ini sangat penting karena masyarakat memerlukan dukungan untuk pemenuhan konsumsi minimum,” papar Sri Mulyani.
Pemerintah juga telah mengimplementasikan program yang mendorong masyarakat untuk berusaha melalui subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Unit Layanan Modal Usaha Mikro (UMI), dan program lainnya. Sri Mulyani menekankan bahwa pemerintah daerah (Pemda) juga harus mengarah pada tujuan yang sama, karena pemerintah pusat telah mengalokasikan sejumlah besar dana transfer kepada daerah.
“Saat ini, pemerintah daerah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk melaksanakan tugas ekonomi dalam rangka memberantas kemiskinan,” tegas Sri Mulyani.
Pembangunan infrastruktur juga menjadi bagian integral dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Inisiatif ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, sistem irigasi, pelabuhan, dan bandar udara yang menghubungkan berbagai daerah secara lebih baik.
