Aplikasi e-commerce Temu kini menjadi sorotan karena dianggap dapat mengancam keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan model bisnis e-commerce crossborder, Temu menjual barang dari pabrik langsung ke konsumen dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah harga yang ditawarkan oleh UMKM lokal.
Praktik yang diterapkan oleh Temu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain, termasuk Amerika Serikat (AS), yang menimbulkan kekhawatiran serupa dari regulator setempat. Temu juga telah menciptakan sejumlah kontroversi di Negeri Paman Sam.
Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Temu:
Perusahaan China dengan kantor pusat di Boston, AS
Temu dimiliki oleh raksasa e-commerce China, PDD Holdings, yang juga memiliki platform perdagangan sosial di China, Pinduoduo. Walaupun dimiliki oleh perusahaan China, kantor pusat Temu berada di Boston, Amerika Serikat. Temu mengklaim bahwa harga murah produk mereka berkat jaringan luas perusahaan induk PDD Holdings yang terdiri dari lebih dari 11 juta pemasok, seperti dilansir dari Tom’s Guide.
Menjual beragam produk
Temu menawarkan berbagai produk mulai dari alat pengiris alpukat hingga perkakas listrik. Namun, tidak banyak merek terkenal yang tersedia di aplikasi dan situs e-commerce ini. Meskipun tidak ada iPad atau TV OLED murah, Temu menyediakan banyak aksesori fesyen, pakaian, peralatan dapur, dan berbagai produk lainnya. Temu juga menjual barang elektronik dan produk bootleg buatan China seperti jam tangan pintar dengan harga sangat murah dan kualitas yang diragukan.
Tuduhan terkait kerja paksa
Sejak diluncurkan pada 2022, Temu menghadapi kecaman atas tuduhan menggunakan kerja paksa dalam rantai pasokannya. Dengan harga yang sangat rendah, Temu tidak seperti Shein dan pengecer lainnya yang mempublikasikan audit fasilitas manufakturnya untuk memastikan tidak menggunakan kerja paksa. Sejak Mei 2023, Temu bersama dengan Shein dan pengecer online lainnya yang memiliki pabrik di China, berada di bawah penyelidikan Kongres oleh Komite Pemilihan DPR AS. Anggota parlemen menuduh perusahaan tersebut gagal mematuhi Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur dan secara ilegal memata-matai pelanggannya.
Kontroversi terkait data pengguna
Seperti banyak aplikasi lainnya, Temu mengumpulkan data dan informasi dari ponsel penggunanya. Namun, hubungan Temu dengan Partai Komunis China (PKC) menimbulkan kontroversi di AS.
%20di....){kind=link}