Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pagi ini bertolak ke Desa Budaya Kertalangu untuk memberikan dukungan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal. Ketua Komite Penananganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini percaya bahwa langkahnya mendorong kebangkitan UMKM lokal merupakan langkah yang tepat dalam mempercepat pemulihan ekonomi.
“Dalam rangka pemulihan ekonomi, Indonesia membutuhkan dunia usaha termasuk UMKM lokal untuk segera bangkit,” tutur Menko Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerjanya di Desa Budaya Kertalangu, Sabtu (22/8), Provinsi Bali.
UMKM memiliki peran besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Segmen skala usaha UMKM mempekerjakan sekitar 116,9 juta orang sehingga pada tahun 2018 mampu menyerap 97% tenaga kerja nasional. Dari sisi jumlah pelaku usaha, pada tahun yang sama, UMKM berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB.
Beberapa capaian tersebut mencerminkan bahwa UMKM berperan besar dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, menurut Menko Airlangga, diperlukan dukungan dunia usaha termasuk UMKM agar perekonomian Indonesia tidak mengalami perlambatan yang dalam serta mampu tumbuh pada triwulan III dan IV tahun 2020.
Demi mempercepat pemulihan ekonomi diperlukan dorongan dari seluruh pihak termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penyalur KUR, penjamin KUR hingga partisipasi UMKM lokal. UMKM lokal diharapkan dapat bangkit dapat bangkit sehingga dapat membantu perekonomian nasional. “Implementasi tersebut kami wujudkan dalam bentuk pelaksanaan Penyaluran KUR Bangkitkan UMKM Lokal untuk Pemulihan Ekonomi Nasional hari ini,” kata Airlangga.
Total KUR yang disalurkan oleh Lembaga Penyalur KUR pada hari ini mencapai Rp18,13 miliar yang diberikan kepada 136 debitur. Penyaluran KUR tersebut secara live dilaksanakan di beberapa lokasi kantor lembaga penyalur KUR antara lain Bank BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, BPD Bali, BCA, Bank Mandiri Taspen, Bank Bukopin, Bank Sinarmas, BRI Syariah, dan KSP Guna Prima Dana. Selain itu, lembaga penjamin KUR seperti PT Askrindo dan PT Jamkrindo juga turut berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Selain penyaluran KUR untuk UMKM lokal, dalam kunjungan kerja kali ini dilakukan penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) oleh para lembaga penyalur KUR dengan nilai sebesar Rp4,52 miliar.
Dalam acara yang sama, Kementerian Perindustrian juga turut menyerahkan bantuan kepada UMKM untuk mempercepat pemulihan aktivitas usaha UMKM. Diberikan kepada Celuk Design Center Jewerly di Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Perhiasan Perak Celuk, Gianyar, bantuan berupa 1 unit mesin CNC. Sementara itu, dukungan penguatan usaha juga diberikan oleh Kementerian Pertanian. Dukungan UMKM lokal yang diserahkan berupa benih komoditas perkebunan, pupuk organik, dan fasilitas sarana pasca panen juga diberikan oleh Kementerian Pertanian.
Fasilitasi bibit kopi arabika diberikan sebanyak 200.000 pohon untuk Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng senilai Rp 900.000.000. Fasilitasi bibit kelapa genjah Bali sebanyak 15.000 pohon diberikan untuk 8 kabupaten se-Bali senilai Rp 407.250.000. Sementara, pupuk organik diberikan sebanyak 40 ton untuk bibit tanaman kopi di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng senilai Rp 108.000.000. Terakhir, fasilitasi sarana Pasca Panen dan alat Pengolahan Kopi untuk Kelompok tani Bon, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dengan total nilai sebesar Rp 361.000.000.
Hingga 31 Juli 2020, perkembangan kinerja penyaluran KUR di Provinsi Bali terealisasi sebesar Rp2,99 triliun dan diberikan kepada 60.390 debitur. Sementara total outstanding sebesar Rp7,29 triliun diberikan kepada 559.866 debitur dengan Non Performing Loan (NPL) terjaga pada level yang rendah (0,52%). Adapun realisasi penyaluran KUR secara keseluruhan hingga 31 Juli 2020 mencapai sebesar Rp89,2 triliun diberikan kepada 2,67 juta debitur sehingga total outstanding sebesar Rp167,87 triliun dengan NPL tetap terjaga yaitu 1,07%.
Sebagai informasi, Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk memulihkan UMKM pada masa pandemi Covid-19 diantaranya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan alokasi anggaran untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun dari total biaya penanganan Covid-19 Rp695,20 triliun. “Program PEN terus didorong untuk membantu masyarakat produktif memulihkan dan membangkitkan UMKM dan menumbuhkan kembali kegiatan ekonomi, mengingat peranan UMKM yang sangat besar bagi perekonomian,” ujar Airlangga.
Upaya Pemerintah berikutnya yaitu memberikan relaksasi kebijakan penundaan angsuran pokok KUR selama 6 bulan dan penundaan sementara kelengkapan dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa pandemi Covid-19. Selain itu, Pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga KUR dari 6% selama 3 bulan dan 3% selama 3 bulan, menjadi sebesar 6% sampai dengan Desember 2020. Upaya ini dilakukan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan kemampuan UMKM terhadap akses pembiayaan.
Langkah selanjutnya yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong UMKM menumbuhkan kegiatan ekonomi yaitu menunda penetapan target penyaluran KUR sektor produksi tahun 2020 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 60%.
Upaya berikutnya yaitu Pemerintah menetapkan skema KUR Super Mikro yang utamanya menyasar pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif. “Berbagai langkah ini diharapkan dapat memberikan penguatan bagi UMKM untuk bertahan dan bangkit pada masa Covid-19,” tutur Airlangga.
Airlangga berharap sinergi yang kuat antara program pemerintah melalui Kemenko Perekonomian dengan Pemerintah Daerah, penyalur KUR, dan penjamin KUR dalam membangkitkan kembali aktivitas usaha UMKM dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Ia juga berharap penyaluran KUR hari ini dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. “Saya berharap upaya optimalisasi penyaluran KUR kepada UMKM lokal ini dapat memperkuat ekonomi lokal untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” tutur Airlangga. Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, serta Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi.
