Hanif Ungkap Tantangan Pemerintah Merumuskan Tunjangan Sosial Bagi Korban PHK

0
320
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri (Tengah berbatik merah) bersama jajaran di Forum Group Discussion dengan tema Skill Development Fund yang digelar Ditjen Binalattas Kemnaker dan Pokja Komite Pelatihan Vokasi Nasional di Jakarta, Jum'at (13/4). (Dok. Kemnaker)

Berempat.com – Skema dana pelatihan kerja (DPK) dan tunjangan sosial korban PHK (TSKP) masih dikaji oleh lintas kementerian dan lembaga. Namun, lantaran tak mudah untuk merumuskannya, pemerintah pun meminta masukan dari berbagai pihak mengenai rencana tersebut.

Nantinya, kebijakan skema pembiayaan itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM, mempercepat pengurangan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Namun, tidak mudah memang untuk bisa merumuskan kedua hal tersebut. Menurut Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, setidaknya ada lima tantangan yang harus dikaji secara mendalam dalam rencana penerapannya.

Pertama, jelas Hanif, harus mempersiapkan kualitas pekerjaan yang layak. Kedua adalah reorientasi pendidikan yang dibutuhkan. Ketiga, kesempatan meningkatkan kemampuan. Keempat, bantalan sosial untuk korban PHK yang perlu ada solusinya, dan Kelima informasi pasar kerja yang saat ini dianggap masih sangat lemah dan belum bisa diandalkan.

“Kalau lima tantangan di atas, bisa dicari solusinya dan hari ini kita fokus ke SDM, saya percaya perubahan yang akan datang ini atau yang sedang terjadi di dunia ini tidak akan melibas ke Indonesia,” ungkap Hanif saat membuka acara Forum Group Discussion di Jakarta, Jum’at (13/4).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat ini diakui Hanif terus mematangkan kajian dan rencana DPK dan TSKP agar memiliki roadmap yang lebih jelas. Konsep idealnya, sambung Hanif, kombinasi alokasi anggaran negara, peningkatan manfaat tambahan untuk  DPK dan TSKP BPJS Ketenagakerjaan, restrukturisasi iuran-iuran perusahaan dan pekerja, plus akumulasi dan pemanfaatan dana-dana dari perusahaan melalui berbagai skema.

Sementara itu, menurut Hanif, untuk bisa memulai DPK dan TSKP di awal sangat perlu memanfaatkan APBN meskipun tidak akan menjamin dapat bertumbuh. “Istilah saya biar ada keranjangnya dulu. Selanjutnya kita perkuat dengan roadmap yang sustainable, termasuk mengembangkan asuransi sosial kita,” katanya.

Di sisi lain, jika pemerintah memulai dnegan APBN maka seluruh stakeholder terkait akan semakin tergugah berpartisipasi aktif dalam investasi SDM.

“Kita harus mulai secepatnya agar di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini, harapan selalu ada,” tegas Hanif.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.