Berempat.com – Proyek pembangunan workshop atau pabrik kereta api milik PT INKA di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, saat ini tengah berjalan. Dalam sebuah kesempatan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno melakukan kunjungan untuk memantau langsung progres proyek tersebut.
Pembangunan pabrik ini merupakan upaya INKA dalam meningkatkan kapasitas produk. Peningkatan tersebut direalisasikan sebagai bentuk dukungan dalam program industri perkeretaapian nasional, sekaligus untuk menjawab tantangan kebutuhan sarana kereta api dari luar negeri.
“Pembangunan pabrik ini menjadi bukti bahwa industri perkerataapian nasional mampu menjawab tantangan kebutuhan sarana kereta api dari luar negeri,” ujar Rini di sela-sela kunjungannya.
Pabrik yang memanfaatkan lahan seluas 84 hektare ini merupakan berntuk ekrja sama antara PT INKA dengan PTPN XII. Diharapkan, kehadiran pabrik modern ini dapat menjadi sarana perakitan kereta api baru kedua setelah workshop yang ada di Madiun.
Sebagai informasi, kontribusi penjualan ekspor PT INKA diklaim meningkat dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut tercermin dalam nilai kontrak penjualan ekspor sebesar Rp 850 miliar pada 2015 dan meningkat menjadi Rp 1,33 triliun di tahun 2017. Adapun negara-negara yang menjadi tujuan ekspor adalah Bangladesh, Malaysia, Singapura, Australia, dan Filipina.
Direktur Utama INKA Budi Noviantoro mengatakan, saat ini Perseroan sedang menyelesaikan proses perizinan dan rancang bangun untuk pabrik modern yang akan digunakan untuk memproduksi sarana kereta api berbasis alumunium dan stainless steel.
Budi pun memaparkan, proses pembangunan tahap pertama ini direncanakan mulai pada akhir 2018 dan dapat mulai beroperasi pada awal 2020. Total investasi dari pembangunan proyek ini tercatat mencapai Rp 1,6 triliun.
Sementara alasan perseroan memilih lokasi workshop dengan dengan pelabuhan barang Tanjung Wangi yang dikelola PT Pelindo III ini agar perusahaan lebih mudah dalam proses pengiriman produk jadi melalui laut, baik untuk ekspor maupun untuk kebutuhan dalam negeri di luar Pulau Jawa.
