Senin, September 14, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog

Pemodal Rokok Ilegal Diminta Diproses Hukum, DPR Soroti Kerugian Negara

0

Komisi III DPR RI meminta penindakan terhadap Pemodal Rokok Ilegal diperluas hingga produsen dan penerima manfaat utama atau beneficial owner. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghentikan rantai distribusi rokok tanpa cukai sekaligus menekan kebocoran penerimaan negara.

Dorongan itu disampaikan setelah Bea Cukai Jakarta mencatat penindakan terhadap sekitar 59,8 juta batang rokok ilegal sepanjang 2026. Dari jumlah tersebut, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp46,79 miliar.

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai pemberantasan rokok ilegal tidak boleh berhenti pada pengecer maupun distributor kecil. Menurutnya, produsen dan pemodal merupakan pihak yang memperoleh keuntungan terbesar dari bisnis tersebut sehingga perlu dimintai pertanggungjawaban.

Abdullah juga mendorong aparat menelusuri aliran dana hasil perdagangan rokok ilegal. Penelusuran itu diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya pencucian uang atau penggunaan keuntungan untuk membiayai kegiatan ilegal lainnya.

Penindakan Pemodal Rokok Ilegal Perlu Diperluas

Abdullah menyebut peredaran rokok ilegal merugikan negara karena pelaku usaha menghindari pembayaran cukai. Pada saat yang sama, pelaku industri legal harus menanggung kewajiban perpajakan dan memenuhi berbagai ketentuan usaha.

Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan persaingan yang tidak seimbang. Karena itu, penindakan terhadap rokok ilegal perlu dilakukan secara masif dan menyasar seluruh pihak yang terlibat dalam rantai bisnis.

Anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding menambahkan, dampak rokok ilegal tidak terbatas pada hilangnya penerimaan negara. Peredaran produk tersebut juga berkaitan dengan perlindungan kesehatan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

Sudding meminta aparat membidik produsen serta distributor besar agar pemberantasan tidak hanya memutus peredaran di tingkat pengecer. Ia menegaskan bahwa Pemodal Rokok Ilegal yang menerima manfaat dari bisnis tersebut harus diproses sesuai hukum.

DPR Apresiasi Kinerja Bea Cukai Jakarta

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro mengapresiasi langkah Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta dalam menindak barang kena cukai ilegal. Menurutnya, upaya tersebut berperan dalam menjaga penerimaan negara.

Dede menilai koordinasi antara Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait perlu terus diperkuat. Dengan begitu, penindakan dapat menjangkau jaringan bisnis secara menyeluruh, termasuk produsen, distributor besar, serta Pemodal Rokok Ilegal yang berada di balik peredarannya.

Penguatan Manufaktur Elektronika Jadi Prioritas, Produksi AC dan Refrigerator Terus Diperluas

0

Penguatan Manufaktur Elektronika terus didorong pemerintah untuk memperkuat daya saing industri nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Salah satu tanda positif terlihat dari pertumbuhan industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik yang mencapai 9,20 persen pada kuartal II 2026.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan perkembangan tersebut menunjukkan posisi strategis industri elektronika dalam struktur manufaktur Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara pencapaian produksi tiga juta unit sekaligus peresmian pabrik Midea Indonesia di Cikarang, Rabu (9/9).

Faisol mengapresiasi investasi Midea dan PT Jaya Refrigeration Equipment dalam memperluas fasilitas produksi di Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek industri manufaktur nasional dalam jangka panjang.

Pada periode yang sama, sejumlah produk elektronika rumah tangga menunjukkan kinerja perdagangan yang cukup baik. Komoditas air conditioner (AC) mencatat surplus neraca perdagangan sebesar US$103,70 juta. Sementara itu, refrigerator membukukan surplus US$96,39 juta.

Namun, neraca perdagangan mesin cuci masih mengalami defisit sekitar US$100 juta. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa peluang peningkatan kapasitas produksi dalam negeri masih terbuka lebar.

Penguatan Manufaktur Elektronika Perlu Didukung Rantai Pasok

Faisol menegaskan, peningkatan produksi domestik harus diiringi pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi. Pengembangan tersebut mencakup penguatan rantai pasok, peningkatan penggunaan komponen dalam negeri, pengembangan tenaga kerja terampil, serta penguasaan teknologi dan inovasi.

Midea Electronics Indonesia telah membangun sejumlah fasilitas manufaktur di kawasan Cikarang dan Karawang melalui PT Jaya Refrigeration Equipment. Pabrik tersebut memproduksi berbagai peralatan rumah tangga, seperti AC, mesin cuci, refrigerator, dan freezer.

Dalam pencapaian terbarunya, perusahaan mencatat produksi tiga juta unit yang terdiri atas 2,25 juta unit AC, satu juta unit refrigerator, dan 367.500 unit mesin cuci. Fasilitas baru untuk produksi AC dan refrigerator juga diresmikan dalam kegiatan tersebut.

Produksi Nasional Menjangkau Pasar Ekspor

Selain memasok kebutuhan domestik, Midea Electronics Indonesia mulai memperluas pasar internasional. Hingga 2026, perusahaan telah mengekspor sekitar dua juta unit produk ke negara-negara ASEAN dan kawasan Amerika Utara.

Capaian tersebut memperlihatkan bahwa industri elektronika Indonesia memiliki peluang untuk masuk lebih jauh ke dalam jaringan produksi global. Penguatan Manufaktur Elektronika diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah industri, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi regional.

Pemerintah menilai kesinambungan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan komponen lokal menjadi faktor penting agar pertumbuhan industri elektronika dapat terus dipertahankan. Dengan dukungan tersebut, Penguatan Manufaktur Elektronika diharapkan mampu mendorong ekspansi industri nasional secara lebih berkelanjutan.

Gaji Pertama Bekerja Bisa Jadi Awal Kaya, Asalkan Tahu Cara Mengaturnya

0

Menerima Gaji Pertama Bekerja setelah lulus kuliah atau sekolah merupakan salah satu momen penting dalam perjalanan finansial. Setelah bertahun-tahun belajar, akhirnya ada penghasilan sendiri yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan, membantu keluarga, atau membangun masa depan. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah gaji pertama sebaiknya masuk tabungan atau langsung diinvestasikan? Kami di Berempat.com membahas pilihan ini dengan pendekatan yang realistis, terutama bagi pekerja pemula yang baru mulai mengatur keuangan secara mandiri.

Keputusan tersebut tidak harus selalu berupa pilihan antara tabungan dan investasi. Keduanya memiliki fungsi berbeda. Tabungan membantu menyediakan dana yang mudah diakses ketika ada kebutuhan mendesak, sedangkan investasi ditujukan untuk mengembangkan aset dalam jangka waktu yang lebih panjang. Pekerja baru perlu memahami perbedaan tersebut sebelum menentukan alokasi penghasilan.

Mengapa Gaji Pertama Perlu Dikelola dengan Baik?

Memiliki penghasilan rutin untuk pertama kalinya sering membuat seseorang ingin menikmati berbagai hal yang sebelumnya belum terjangkau. Membeli ponsel baru, makan di tempat yang lebih mahal, bepergian, atau memenuhi kebutuhan pribadi merupakan hal yang wajar. Masalahnya muncul ketika seluruh penghasilan habis sebelum bulan berikutnya tiba.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 66,46 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan berada di angka 80,51 persen. Survei tersebut menggambarkan kondisi masyarakat pada 2024 dan menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahaman keuangan.

Angka tersebut memberikan gambaran mengapa pekerja pemula perlu memperhatikan pengetahuan finansial, bukan sekadar memiliki rekening atau akses ke produk keuangan. Memahami cara mengatur penghasilan, risiko investasi, dan kebutuhan dana darurat dapat membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih terukur.

Tabungan atau Investasi, Mana yang Lebih Dulu?

Bagi lulusan baru yang baru memperoleh Gaji Pertama Bekerja, tabungan umumnya menjadi prioritas awal. Alasannya sederhana: kebutuhan hidup sehari-hari harus tetap terpenuhi, sementara kondisi pekerjaan dan penghasilan masih mungkin berubah.

Dana yang disimpan dalam rekening tabungan dapat digunakan untuk keperluan mendesak, seperti biaya transportasi, kesehatan, perbaikan kendaraan, atau kebutuhan keluarga. Berbeda dengan investasi, tabungan tidak dirancang untuk mengejar pertumbuhan nilai yang tinggi. Fungsinya lebih kepada menjaga ketersediaan uang ketika diperlukan.

OJK menjelaskan bahwa literasi keuangan mencakup kemampuan memahami manfaat, risiko, biaya, serta hak dan kewajiban dari produk keuangan. Pemahaman ini membantu masyarakat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial.

Sementara itu, investasi dapat dipertimbangkan setelah kebutuhan dasar dan dana cadangan mulai tertata. Instrumen seperti reksa dana, obligasi, atau saham memiliki karakteristik risiko dan jangka waktu yang berbeda. Pekerja pemula sebaiknya mempelajari instrumen tersebut sebelum mengalokasikan uang ke dalamnya.

Contoh Pembagian Gaji Pertama Bekerja

Berikut contoh simulasi apabila seorang lulusan baru menerima gaji bersih Rp4.000.000 per bulan. Angka ini hanya ilustrasi, bukan rata-rata gaji seluruh lulusan baru di Indonesia.

Simulasi penghasilan bulanan

Rp4.000.000

Biaya hidup dan kebutuhan rutin

Rp2.400.000

Tabungan

Rp800.000

Investasi

Rp800.000

Alokasi 60% kebutuhan, 20% tabungan, dan 20% investasi. Sesuaikan dengan biaya hidup dan kondisi keuangan masing-masing.

Pembagian di atas menunjukkan bahwa tabungan dan investasi dapat berjalan bersamaan. Namun, pekerja yang belum memiliki dana darurat dapat mengutamakan tabungan terlebih dahulu. Setelah cadangan mencukupi, sebagian alokasi dapat dialihkan ke investasi.

Cara Menghitung Target Tabungan dari Gaji Pertama

Target tabungan perlu disesuaikan dengan kebutuhan hidup. Misalnya, seseorang memiliki pengeluaran rutin Rp2.500.000 per bulan. Jika ingin membangun dana darurat sebesar tiga kali pengeluaran bulanan, targetnya adalah Rp7.500.000.

Dengan asumsi mampu menyisihkan Rp750.000 setiap bulan, target tersebut secara matematis dapat dicapai dalam 10 bulan. Perhitungan ini belum memasukkan bunga tabungan, biaya, atau perubahan pengeluaran.

Kapan Investasi Mulai Dipertimbangkan?

Investasi dapat dimulai ketika seseorang sudah memiliki gambaran jelas mengenai arus kas dan kebutuhan jangka pendek. Tidak ada kewajiban untuk langsung berinvestasi pada bulan pertama bekerja. Jika penghasilan masih terbatas, membangun kebiasaan menabung secara konsisten justru dapat menjadi fondasi yang lebih penting.

Bagi pekerja pemula yang memiliki dana lebih setelah memenuhi kebutuhan rutin, investasi dapat dilakukan secara bertahap. Reksa dana pasar uang, misalnya, sering dipelajari sebagai salah satu instrumen untuk tujuan jangka pendek hingga menengah, sedangkan saham dan reksa dana saham memiliki risiko fluktuasi yang lebih tinggi dan umumnya membutuhkan horizon investasi lebih panjang.

OJK mencatat bahwa kelompok usia 18–25 tahun memiliki indeks inklusi keuangan 89,96 persen dan indeks literasi keuangan 73,22 persen dalam hasil SNLIK 2025. Data ini menunjukkan bahwa kelompok usia muda memiliki akses dan tingkat pemahaman keuangan yang cukup tinggi dibandingkan beberapa kelompok usia lainnya, meskipun pemahaman tersebut tetap perlu ditingkatkan melalui edukasi.

Hal yang perlu diperhatikan adalah jangan menggunakan seluruh dana cadangan untuk mengejar keuntungan investasi. Dana yang diperlukan dalam waktu dekat sebaiknya ditempatkan pada instrumen yang sesuai dengan kebutuhan likuiditas dan tingkat risiko yang dapat diterima.

Gaji Pertama Bekerja dan Kebiasaan Finansial Jangka Panjang

Gaji pertama sering kali menjadi awal dari kebiasaan keuangan yang terbawa hingga bertahun-tahun. Jika sejak awal seseorang membiasakan diri mencatat pengeluaran, menyisihkan uang secara rutin, dan membedakan kebutuhan dengan keinginan, pengelolaan penghasilan berikutnya akan lebih terarah.

Misalnya, pekerja yang konsisten menyisihkan Rp500.000 per bulan akan mengumpulkan Rp6.000.000 dalam satu tahun, dengan asumsi tidak ada penarikan atau hasil investasi. Jumlah tersebut bisa menjadi dana cadangan awal, modal untuk meningkatkan keterampilan, atau bagian dari target keuangan yang lebih besar.

Harga Tembaga Dunia Capai Level Tertinggi, Pasokan Tambang Mulai Tertekan

0

Harga tembaga Dunia kembali mencetak rekor tertinggi seiring meningkatnya kebutuhan industri berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI), keterbatasan pasokan tambang, serta ketidakpastian kebijakan tarif perdagangan. Kondisi tersebut membuat logam merah menjadi salah satu komoditas yang paling banyak diperhatikan pelaku pasar sepanjang 2026.

Mengutip CNN, Jumat (11/9/2026), kontrak berjangka tembaga di bursa New York ditutup pada level US$6,89 per pon pada Rabu waktu setempat. Posisi tersebut menjadi harga tertinggi yang pernah dicatatkan. Di London, kontrak tembaga yang diperdagangkan berdasarkan satuan metrik ton juga mencapai rekor baru.

Tembaga memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan ekonomi karena mampu menghantarkan listrik dengan baik. Logam ini digunakan untuk kebutuhan elektronik, kendaraan, perumahan, konstruksi, hingga pembangunan jaringan energi.

Kenaikan harga yang signifikan berpotensi meningkatkan biaya produksi di sejumlah sektor. Industri otomotif, manufaktur, properti, dan pembangunan infrastruktur menjadi bidang yang berisiko menghadapi tekanan biaya apabila harga tembaga bertahan pada level tinggi.

Permintaan AI Dorong Harga Tembaga Dunia

Harga tembaga sempat terkoreksi sekitar 5 persen pada Kamis setelah mencapai rekor. Meski demikian, analis menilai prospek komoditas tersebut masih didukung sejumlah faktor fundamental.

Sepanjang 2026, harga tembaga telah meningkat lebih dari 15 persen. Kinerjanya bahkan melampaui emas, perak, bitcoin, dan indeks S&P 500. Dalam periode 12 bulan, kenaikan harga logam merah tersebut mencapai sekitar 40 persen.

Lonjakan permintaan berasal dari berbagai sektor, terutama produksi kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kebutuhan energi pusat data AI. Popularitas kendaraan listrik di Asia dan Eropa sebelumnya telah mendorong konsumsi tembaga. Kini, ekspansi teknologi AI memperbesar kebutuhan tersebut.

Produksi Tambang Global Mengalami Tekanan

Di sisi pasokan, data awal International Copper Study Group (ICSG) menunjukkan produksi tambang tembaga dunia turun 1,1 persen pada semester pertama 2026. Penurunan tersebut dipengaruhi cuaca buruk dan melemahnya kualitas sejumlah tambang.

Chile sebagai produsen tembaga terbesar dunia mencatat penurunan produksi hingga 6,6 persen pada periode yang sama. Walaupun pasar tembaga olahan masih berada dalam kondisi surplus, pelemahan produksi tambang mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap pasokan jangka menengah.

Faktor lain yang turut memengaruhi Harga tembaga Dunia adalah kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Setelah sebelumnya menerapkan tarif 50 persen terhadap tembaga setengah jadi, pasar kini mencermati kemungkinan tarif 15 persen untuk produk tembaga olahan.

Potensi kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan dampak lebih langsung terhadap arus perdagangan dan harga komoditas. Ketidakpastian tarif, ditambah kuatnya permintaan serta risiko penurunan produksi, membuat prospek Harga tembaga Dunia tetap menjadi perhatian pasar global.

Cara Cek Desil Bansos Menggunakan NIK KTP, Simak Langkah dan Informasinya

0

Masyarakat dapat melakukan Cek Desil Bansos secara mandiri melalui situs resmi Kemensos. Layanan tersebut disediakan untuk membantu warga mengetahui kelompok kesejahteraan keluarga serta status bantuan sosial yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pengecekan bisa dilakukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan memasukkan NIK dan kode verifikasi, masyarakat dapat melihat informasi terkait data keluarga tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.

Layanan resmi tersebut dapat diakses melalui laman cekbansos.kemensos.go.id. Sebelum melakukan pencarian, warga perlu memastikan NIK yang digunakan terdiri dari 16 digit dan sesuai dengan data kependudukan yang tercatat.

Berikut langkah-langkah Cek Desil Bansos melalui ponsel atau komputer:

  1. Buka browser, kemudian masuk ke situs cekbansos.kemensos.go.id.
  2. Masukkan NIK sesuai data pada KTP.
  3. Isi kode verifikasi atau captcha yang tersedia.
  4. Klik tombol “Cari Data”.
  5. Tunggu hingga sistem menampilkan hasil pencarian.
  6. Periksa seluruh informasi yang tercantum pada halaman hasil.

Hasil pencarian dapat menampilkan nama penerima, kelompok desil kesejahteraan, status bantuan Sembako, status Program Keluarga Harapan (PKH), serta kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). Selain itu, sistem juga dapat menampilkan informasi mengenai Kartu Penyandang Disabilitas (KPD), periode status bantuan, dan keterangan terkait PBI.

Jenis Bansos Tahap III Tahun 2026

Penyaluran bantuan sosial tahap III 2026 dilakukan secara bertahap sesuai jadwal dan ketentuan masing-masing program. Beberapa bantuan yang disalurkan pemerintah meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansos Sembako, bantuan pangan beras, serta PBI-JKN.

Masyarakat perlu memahami bahwa setiap keluarga tidak otomatis menerima seluruh jenis bantuan tersebut. Penentuan penerima dilakukan berdasarkan kriteria program, kondisi sosial ekonomi, tingkat kesejahteraan, serta hasil pemutakhiran data yang tercatat dalam DTSEN.

Perubahan kondisi ekonomi keluarga juga dapat memengaruhi status bantuan. Karena itu, apabila terdapat ketidaksesuaian informasi, warga dapat menempuh mekanisme pembaruan atau menyampaikan laporan melalui saluran resmi yang disediakan pemerintah.

BPS Perkuat Akurasi Data DTSEN

Badan Pusat Statistik (BPS) turut memperkuat kualitas DTSEN melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data dari sensus tersebut diharapkan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi, pekerjaan, pendapatan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Selain mengandalkan pendataan lapangan, BPS menggunakan metode Proxy Means Test (PMT) untuk membantu mengelompokkan tingkat kesejahteraan keluarga. Metode ini menjadi salah satu instrumen dalam meningkatkan ketepatan pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Akurasi DTSEN sangat penting karena data tersebut menjadi salah satu dasar dalam penetapan penerima bantuan sosial. Pemutakhiran data diharapkan dapat mengurangi kesalahan sasaran, baik keluarga yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum terdata maupun penerima yang kondisinya sudah berubah.

Masyarakat dianjurkan rutin melakukan Cek Desil Bansos dan memastikan data NIK, nama, serta informasi keluarga sesuai dengan kondisi terbaru. Jika ditemukan perbedaan data, warga sebaiknya segera mengikuti prosedur pengaduan dan pembaruan data melalui kanal resmi pemerintah.

Gula Aren Indonesia Tembus Pasar Malaysia, Belanda, hingga Australia

0

Produk Gula Aren Indonesia kembali memperluas pasar ekspor. Kali ini, gula aren asal Pacitan, Jawa Timur, berhasil dikirim ke Malaysia, Belanda, dan Australia dengan total volume mencapai 11 ton pada 29 Mei 2026.

Malaysia menjadi tujuan ekspor terbesar dengan volume 10 ton dan nilai sekitar Rp400 juta. Sementara itu, pengiriman ke Belanda mencapai 1 ton senilai Rp67,5 juta. Adapun Australia menerima 500 kilogram gula aren dengan nilai ekspor yang juga berada di kisaran Rp67,5 juta.

Ekspor tersebut memperlihatkan semakin terbukanya peluang produk olahan berbasis komoditas lokal untuk masuk ke pasar internasional. Gula aren Pacitan menjadi salah satu contoh produk UMKM yang mampu meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan sekaligus menjangkau konsumen di luar negeri.

Gula Aren Banten Tembus Pasar Internasional

Potensi serupa juga terlihat dari sentra produksi gula aren di Desa Girimukti, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Banten. Produk yang dihasilkan UMKM setempat telah dipasarkan secara rutin ke Korea Selatan, Uni Emirat Arab, termasuk Dubai, serta Amerika Serikat.

Dalam sehari, pelaku usaha di Girimukti mampu memproduksi sekitar 4 hingga 6 ton gula aren. Produk tersebut tersedia dalam bentuk bubuk dan cair, dengan omzet bulanan yang diperkirakan mencapai Rp5 miliar hingga Rp6 miliar.

Selain memenuhi permintaan ekspor, gula aren dari Banten juga digunakan oleh sejumlah perusahaan besar di sektor makanan dan minuman dalam negeri. Kondisi ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk gula aren terus berkembang, baik dari pasar internasional maupun industri nasional.

Pasar Gula Aren Global Terus Bertumbuh

Prospek industri gula aren diperkirakan masih cukup kuat dalam beberapa tahun mendatang. Mengacu pada data Kementerian Perdagangan, nilai pasar gula aren dunia diproyeksikan meningkat dari US$257,89 juta pada 2023 menjadi US$439,32 juta pada 2032.

Pertumbuhan tersebut diperkirakan mencapai rata-rata 7,23 persen per tahun. Salah satu pendorongnya adalah meningkatnya tren konsumsi vegan di Eropa yang turut memperbesar kebutuhan terhadap pemanis alami.

Dengan kualitas produk yang terjaga, kapasitas produksi yang meningkat, serta akses pasar yang semakin luas, Gula Aren Indonesia berpeluang menjadi komoditas unggulan baru dalam perdagangan global. Penguatan kemasan, standardisasi, dan kontinuitas pasokan menjadi faktor penting agar ekspansi pasar tersebut dapat berlangsung berkelanjutan.

MDR QRIS Gratis untuk UMKM dan Usaha Besar, Berlaku Mulai Oktober 2026

0

Kabar baik bagi pelaku usaha datang dari Bank Indonesia (BI) melalui kebijakan MDR QRIS Gratis yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2026. Pembebasan biaya tersebut diberikan kepada merchant sesuai kategori usaha dan batas nominal transaksi yang telah ditetapkan regulator.

Kebijakan ini mencakup pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar. Dengan tarif nol persen, biaya transaksi yang selama ini menjadi tanggungan merchant dapat ditekan sehingga memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mengelola operasionalnya.

BI menjelaskan Merchant Discount Rate atau MDR QRIS merupakan biaya jasa yang dikenakan penyedia jasa pembayaran (PJP) kepada merchant setiap kali transaksi QRIS dilakukan. Biaya tersebut menjadi kewajiban pedagang dan tidak diperbolehkan dialihkan kepada konsumen.

Batas Transaksi MDR QRIS Gratis

Berdasarkan ketentuan terbaru, merchant usaha mikro atau UMI memperoleh tarif MDR QRIS Gratis untuk transaksi dengan nominal maksimal Rp500 ribu. Sementara itu, merchant usaha kecil, menengah, dan besar mendapatkan pembebasan MDR untuk transaksi hingga Rp100 ribu.

Apabila nilai transaksi usaha mikro melebihi Rp500 ribu, tarif MDR yang berlaku adalah 0,3 persen. Adapun merchant usaha kecil, menengah, dan besar dikenakan tarif 0,7 persen untuk transaksi di atas Rp100 ribu.

Perbedaan batas nominal tersebut membuat pelaku usaha perlu memahami kategori merchant yang tercatat pada penyedia jasa pembayaran. Informasi itu penting agar pedagang dapat memperkirakan biaya yang muncul dari transaksi QRIS setelah kebijakan diberlakukan.

BI Dorong Digitalisasi Ekonomi

Penerapan MDR QRIS Gratis diharapkan membantu mengurangi beban biaya transaksi sekaligus memperluas penggunaan pembayaran digital di berbagai lapisan masyarakat. BI menilai kebijakan ini dapat mendukung digitalisasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pelaku usaha juga diminta memastikan informasi kategori merchant telah sesuai. Jika masih terdapat pertanyaan mengenai tarif atau batas transaksi, pedagang dapat menghubungi penyedia jasa pembayaran QRIS masing-masing.

Dengan memahami ketentuan tersebut, merchant dapat memanfaatkan kebijakan MDR QRIS Gratis secara optimal sekaligus menyiapkan pencatatan transaksi dan perencanaan biaya usaha secara lebih akurat.

Percepatan Pemulihan UMKM Pascabencana Jadi Prioritas, 113.292 Usaha Mikro Jadi Sasaran

0

Pemerintah memperkuat Percepatan Pemulihan UMKM Pascabencana di Provinsi Aceh dengan menyiapkan dukungan anggaran sebesar Rp350,21 miliar pada 2026. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengarahkan anggaran tersebut untuk membantu pelaku usaha yang terdampak bencana kembali menjalankan kegiatan ekonomi sekaligus memperkuat keberlanjutan bisnis mereka.

Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM M. Makhrisyafrisal mengatakan program pemulihan dirancang agar pelaku UMKM memperoleh dukungan secara lebih menyeluruh. Bantuan mencakup pemulihan sarana usaha, pengadaan peralatan produksi, pemberdayaan pelaku usaha, hingga pendampingan melalui Klinik UMKM Bangkit.

Menurut Makhrisyafrisal, pemulihan usaha perlu dilakukan secara bertahap agar pelaku UMKM tidak sekadar kembali beroperasi, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usahanya setelah kondisi kembali stabil.

Percepatan Pemulihan UMKM Pascabencana Sasar 113.292 Usaha Mikro

Dari total anggaran yang disiapkan, Rp340,63 miliar dialokasikan melalui Bantuan Presiden untuk Rehabilitasi Usaha Mikro. Program tersebut menyasar 113.292 pengusaha mikro yang terdampak bencana.

Setiap penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta. Dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan pemulihan kegiatan usaha, termasuk mengembalikan aktivitas produksi yang sebelumnya terganggu akibat bencana.

Selain bantuan langsung, Kementerian UMKM menyediakan anggaran Rp2,6 miliar untuk pengadaan alat produksi. Dana tersebut digunakan untuk memperbaiki satu rumah produksi bersama komoditas nilam yang terdampak serta menyediakan mesin distilasi dan mesin pembuatan bata ringan.

Kementerian menilai pemulihan fasilitas produksi memiliki peran penting dalam menggerakkan kembali roda ekonomi di daerah terdampak. Ketersediaan peralatan yang memadai diharapkan dapat membantu pelaku usaha kembali menghasilkan produk dan menjaga rantai pasok lokal.

Pendampingan Jadi Bagian Pemulihan UMKM

Upaya Percepatan Pemulihan UMKM Pascabencana juga diperkuat melalui program pemberdayaan dengan anggaran Rp4,81 miliar. Program ini menyasar 5.312 pengusaha UMKM dan wirausaha.

Bentuk dukungan meliputi pendampingan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas wirausaha, perluasan pasar, serta pengembangan landing page UMKM Sumatera Bangkit Bersama.

Makhrisyafrisal menilai bantuan modal dan peralatan perlu disertai pendampingan agar pelaku usaha memiliki kemampuan untuk kembali mengembangkan bisnisnya. Akses pembiayaan dan pasar juga menjadi faktor penting untuk menjaga usaha tetap berjalan dalam masa pemulihan.

Melalui rangkaian program tersebut, pemerintah berharap Percepatan Pemulihan UMKM Pascabencana dapat membantu pelaku usaha di Aceh melewati dampak bencana dengan lebih cepat. Pendampingan juga diarahkan untuk mendorong UMKM membangun model bisnis yang lebih adaptif sehingga mampu menghadapi perubahan kondisi dan kembali tumbuh secara berkelanjutan.

Rokok Ilegal di Jakarta Tembus 59,8 Juta Batang, Potensi Kerugian Negara Rp46,79 Miliar

0

Peredaran Rokok Ilegal di Jakarta kembali menjadi perhatian Bea Cukai setelah petugas mengamankan lebih dari 10 juta batang rokok tanpa memenuhi ketentuan cukai dalam sejumlah penindakan. Bea Cukai Jakarta menegaskan pengawasan akan terus diperkuat untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga persaingan usaha tetap sehat.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta Hendri Darnadi mengatakan penindakan barang kena cukai ilegal merupakan bagian dari fungsi Bea Cukai sebagai community protector. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bea Cukai menggandeng berbagai institusi, mulai dari Polri, TNI, Kejaksaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kementerian dan lembaga terkait.

Dalam konferensi pers di Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rabu (9/9/2026), Hendri mengungkapkan pihaknya bersama Bea Cukai Marunda telah melakukan tiga penindakan pada 31 Agustus hingga 1 September 2026. Dari operasi tersebut, petugas menemukan 10.067.000 batang rokok ilegal.

Selain hasil operasi langsung, Bea Cukai Marunda juga menerima penyerahan 716.800 batang rokok ilegal dari Polres Metro Jakarta Barat. Dengan demikian, total barang yang diamankan mencapai 10.783.800 batang.

Kehadiran Rokok Ilegal di Jakarta Picu Kerugian Negara

Hendri menyebut pengamanan jutaan batang rokok tersebut berhasil mencegah potensi kerugian penerimaan negara sebesar Rp8.045.162.400. Seluruh barang hasil penindakan dan penyerahan saat ini masih menjalani penelitian lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap Rokok Ilegal di Jakarta juga terus dilakukan karena peredarannya memiliki dampak yang lebih luas terhadap perekonomian. Produk tanpa cukai atau yang tidak memenuhi ketentuan dapat menekan pelaku usaha legal yang telah menjalankan kewajibannya kepada negara.

Sepanjang 2026, Kanwil Bea Cukai Jakarta mencatat telah menindak sekitar 59,8 juta batang rokok ilegal. Dari jumlah tersebut, potensi kerugian penerimaan negara di sektor cukai diperkirakan mencapai Rp46,79 miliar.

Angka penindakan tersebut meningkat sekitar 257 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, ketika jumlah rokok ilegal yang ditindak tercatat sekitar 23 juta batang.

Sinergi Aparat Diperkuat

Hendri menilai pemberantasan Rokok Ilegal di Jakarta membutuhkan koordinasi lintas institusi. Kerja sama dengan Kementerian Perindustrian juga dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau yang legal serta menciptakan iklim usaha yang lebih adil.

Menurutnya, operasi yang dilakukan bersama aparat penegak hukum menjadi bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat dari barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan.

Bea Cukai juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan rokok ilegal. Informasi mengenai dugaan pelanggaran dapat disampaikan melalui saluran resmi Bea Cukai agar dapat ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Penimbun Masker Terancam Denda Rp50 Miliar, Polda Metro Jaya Perketat Pengawasan

0

Polda Metro Jaya meningkatkan pengawasan terhadap potensi Penimbun Masker menyusul melonjaknya kebutuhan masyarakat setelah sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Pemeriksaan dilakukan pada 8–9 September 2026 dengan menyasar sejumlah pelaku usaha untuk memastikan ketersediaan masker sekaligus mencegah kenaikan harga yang tidak wajar.

Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Ardila Amry mengatakan petugas terus memantau kondisi pasar untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, masker masih tersedia di pasaran meski stok di beberapa lokasi mulai terbatas akibat peningkatan permintaan dalam beberapa hari terakhir.

“Kami terus melakukan pengecekan untuk memastikan kebutuhan masker masyarakat tetap tersedia dan harga berjalan secara wajar,” ujar Ardila dalam keterangan tertulis, Kamis (10/9/2026).

Menurut dia, kapasitas produksi di tingkat produsen juga dipersiapkan untuk dinaikkan secara bertahap apabila permintaan terus meningkat. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga pasokan sehingga masyarakat tidak kesulitan mendapatkan masker yang dibutuhkan.

Penimbun Masker Terancam Sanksi Pidana

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor Mackbon mengatakan pengawasan terhadap distribusi masker dilakukan untuk mengantisipasi praktik penimbunan maupun tindakan lain yang dapat menciptakan kelangkaan buatan di tengah kondisi darurat.

Polda Metro Jaya mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pelaku usaha yang terbukti melakukan penimbunan dalam kondisi yang memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (1) dapat dikenai Pasal 107. Sanksinya berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda maksimal Rp50 miliar.

Namun, penerapan sanksi pidana tetap bergantung pada terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan dan proses hukum yang berlaku. Karena itu, aparat tidak hanya melihat kondisi stok, tetapi juga menelusuri pola distribusi dan aktivitas pelaku usaha.

Harga Masker Dipantau dari Produsen hingga Distributor

Selain mengantisipasi Penimbun Masker, aparat juga memastikan pelaku usaha menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Informasi mengenai produk harus disampaikan secara benar, sementara konsumen wajib memperoleh perlakuan yang wajar.

Victor mengatakan pemantauan dilakukan secara berjenjang mulai dari produsen hingga distributor. Pengawasan tersebut menjadi langkah pencegahan terhadap praktik penimbunan, manipulasi kelangkaan, maupun lonjakan harga yang tidak beralasan.

Polda Metro Jaya menegaskan tindakan hukum akan dilakukan apabila ditemukan Penimbun Masker atau pelaku usaha lain yang melakukan pelanggaran dan memenuhi unsur pidana. Pengawasan akan terus berjalan selama kebutuhan masker masyarakat masih meningkat akibat dampak abu vulkanik.