Jakarta – Presiden Jokowi melarang menteri dalam Kabinet Indonesia Maju bicara penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden jadi tiga periode.
Dia meminta menteri untuk lebih fokus pada pekerjaannya masing-masing. Setiap anggota kabinet harus peka terhadap masalah yang tengah dihadapi masyarakat, mulai dari minyak goreng hingga kenaikan harga BBM.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak” kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4).
Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendesak menteri-menteri harus segera menghentikan pengerahan dukungan dari komunitas tertentu untuk mendorong isu perpanjangan masa jabatan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) jadi tiga periode.
Menurutnya, para pembantu presiden itu juga harus berhenti mengeluarkan pernyataan dukungan terkait isu itu.
“Para menterinya harus ikut [arahan Jokowi] dan tidak ada lagi pengerahan komunitas tertentu untuk dukung-dukung tiga periode seperti Apdesi kemarin itu ya kan,” ucap Syarief pada wartawan, Rabu (6/4).
Syarief menegaskan bahwa semestinya para menteri tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat membuat polemik termasuk soal amandemen UUD 1945. Pasalnya, hal itu dapat dinilai sebagai dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
“Tidak ada lagi gerakan-gerakan seperti dukung tiga periode dan sebagainya. Jadi semua menterinya harus ngomong lagi, harus taat tidak ada lagi wacana statement mengatakan amandemen itu hal yang biasa,” ucapnya.
Senada, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid berharap agar Istana tak meralat pernyataan Presiden Jokowi yang menginginkan agar wacana perpanjangan masa jabatan presiden dihentikan.
HNW, sapaan Hidayat, memuji pernyataan Jokowi di hadapan para menterinya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana, Selasa (5/4). Menurut dia, sikap tegas dan tak bersayap seperti itu saat ini paling diharapkan dari Jokowi.
“Bagus sekali. Penegasan tak bersayap seperti ini yang diharapkan. Semoga tidak ada ralat dari Istana,” kata Hidayat saat dihubungi wartawan, Rabu (6/4).
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu ingin agar Jokowi ke depan bisa menegur dan menghukum menteri maupun relawannya yang masih ngotot bicara perpanjangan masa jabatan, karena tidak sesuai arahan.
“Presiden menegur, menghukum relawan menterinya yang masih ngotot dengan penundaan tiga periode yang tak sesuai dengan arahan Presiden Jokowi,” kata dia.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya meyakini ada komunikasi politik tingkat tinggi dan perkembangan lanjutan terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden di tingkat elite partai saat ini.
“Kalau Presiden berbicara seperti itu, artinya ada perkembangan lebih lanjut, terkait dengan komunikasi politik tingkat tinggi,” kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Rabu (6/4).
Lebih lanjut, Wali Kota Bogor itu pun menduga wacana perpanjangan masa jabatan presiden kini sudah tertutup secara politis.
“Artinya ya pintu itu memang sudah tertutup, ya realitas politiknya tak memungkinkan,” tambahnya.
IMenurut Bima, Ketua Umum partainya, Zulkifli Hasan juga telah menyampaikan meski ada usulan terkait penundaan pemilu, secara politik hal itu kini sudah tak memungkinkan. Terutama, karena mayoritas partai di parlemen sudah menolak wacana tersebut.
Zulkifli Hasan atau Zulhas diketahui menjadi salah satu Ketum Parpol yang mengusulkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Usulan Zulhas itu disampaikan sepekan setelah Ketum PKB, Muhaimin Iskandar menyampaikan usulan yang sama.
“Realitas politiknya tidak memungkinkan karena tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, kan Ketum PAN sudah menyampaikan ke arah itu juga,” kata Bima.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perwakilan DKI Jakarta, Jimly Asshiddiqie memperkirakan 90 persen dari total 136 anggota senator itu menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang menuai polemik belakangan ini.
“Mayoritas di DPD enggak pada mau, enggak pada mau [perpanjangan masa jabatan presiden]. 90 persen kali anggota DPD anti pada perpanjangan,” kata Jimly kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/4).
Jimly menilai proses amendemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden tak mungkin terjadi di MPR. Terlebih lagi, mayoritas partai politik yang kini menempatkan wakilnya di DPR banyak menolak terhadap wacana tersebut.
Diketahui beberapa parpol seperti PKS, Gerindra, Demokrat, NasDem, PPP, hingga PDI Perjuangan sejauh ini menyatakan menolak usulan tersebut. Parpol yang menyokong itu terang-terangan adalah PKB, Golkar, dan PAN.
Jimly bahkan menilai partai politik yang menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden hanya yang belum memiliki calon presiden hadapi pemilu 2024 mendatang.
“Jadi enggak bisa mengubah UU di DPR enggak bisa lagi. Karena UU pemilu sudah dibahas. Mekanismenya enggak mudah lagi. Dan di DPR aja ga mau, maka tak mungkin. Perubahan UUD ’45 enggak mungkin,” kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.
Lebih lanjut, Jimly mengaku menolak wacana penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden. Ia meyakini amendemen UUD 1945 juga tak akan terjadi. Pasalnya, KPU juga sudah mulai mempersiapkan tahapan pemilu 2024 yang tahapannya akan dimulai pada Agustus 2022 tahun ini.
“Tak akan. Ya pasti tak akan karena prosesnya sudah jalan tahap pemilu sudah jalan. KPU 1 Agustus nanti tahap paling awal pendaftaran peserta pemilu. 3 bulan ke depan ini tahapan sudah mulai,” kata dia.
Ketua BEM Universitas Indonesia, Bayu Satria Utomo menilai pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet masih belum tegas menolak penundaan Pemilu 2024.
Bayu menyebut Jokowi hanya melarang menteri bicara penundaan pemilu. Tetapi Jokowi tidak menyatakan dengan gamblang dirinya menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan tiga periode.
“Presiden hanya menyampaikan jangan ada lagi yang menyuarakan urusan penundaan dan perpanjangan. Tanpa ada sikap tegas menolak wacana tersebut,” ujar Bayu, Rabu (6/4) sore.
Menurut Bayu, sudah beberapa kali Jokowi bersikap demikian. Misalnya ketika Jokowi bicara akan patuh pada konstitusi tanpa mengatakan menolak jabatan tiga periode secara tegas.
“Kami melihat seperti ada yang ditutup-tutupi oleh pak Presiden,” tambahnya.
Terpisah, Koordinator BEM Seluruh Indonesia, Kaharuddin menunggu bukti dari pernyataan Jokowi. Tinggal dilihat apakah Pemilu sesuai jadwal pada 2024 atau tidak.
“Apa yang disampaikan hari ini harus dibuktikan, kita lihat gitu. Sampai pada tahun 2024, 14 Februari bagaimana berjalannya pemilu 2024,” tegas Kaharuddin.
Dia mengatakan bahwa pernyataan Jokowi tidak menyurutkan mahasiswa dalam menolak penundaan pemilu 2024. Masih ada tuntutan lain dari BEM SI yang belum terpenuhi.
“Intinya pembuktian sih. Jangan hanya lisan saja,” ujar Kaharuddin.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang menteri-menteri berbicara penundaan Pemilu 2024 ataupun perpanjangan masa jabatan presiden agak lucu.
Menurut Mardani, pernyataan Jokowi yang ditunggu rakyat saat ini ialah penegasan Pemilu 2024 akan tetap diselenggarakan pada 14 Februari 2024, sesuai dengan hasil kesepakatan antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan Komisi II DPR RI.
“Agak lucu Pak Jokowi meminta menterinya tidak bicara tentang penundaan, yang ditunggu pernyataan jelas Jokowi bahwa pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024,” ucap Mardani kepada wartawan, Rabu (6/4).
Ia pun meminta Jokowi segera berbicara mengumumkan hal tersebut. Mardani meminta Jokowi tidak membuang-buang energi.
“Ayo Pak Jokowi, bicara segera, rakyat menunggu, jangan buang-buang energi,” tuturnya.
