Gelombang demonstrasi merebak di berbagai kota di Indonesia, dengan fokus utama pada kritik tajam terhadap DPR RI. Protes ini dipicu oleh keputusan DPR yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan usia dalam Pilkada 2024.
Sejumlah ekonom turut memberikan pandangan terkait polemik yang muncul akibat revisi RUU Pilkada yang diputuskan dengan cepat oleh DPR. Salah satu ekonom tersebut adalah Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Bhima mengungkapkan bahwa langkah tergesa-gesa yang diambil DPR berpotensi menambah beban ekonomi Indonesia dan menurunkan kualitas investasi yang masuk.
Ekonom: Keputusan DPR Bisa Memicu Instabilitas Ekonomi
“Keputusan gegabah ini hanya akan memperberat beban ekonomi kita. DPR harus berhati-hati, karena ini bisa berdampak serius pada perekonomian, dan saya khawatir investasi yang masuk nantinya semakin tidak berkualitas,” ujar Bhima kepada media di Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Bhima juga menjelaskan bahwa jika keputusan ini tetap diambil, hal itu dapat memicu instabilitas politik dan ketidakpastian, terutama jika masyarakat menganggap prosedur pilkada cacat.
Ia menambahkan bahwa banyak daerah yang akan menggelar pemilihan mungkin akan kehilangan daya tarik di mata investor. “Mereka mungkin akan mempertimbangkan untuk menunda investasinya atau bahkan mencari negara lain yang dianggap lebih stabil dari segi politik dan kepastian hukum,” tambahnya.
Bhima juga menyoroti dampak revisi RUU Pilkada tidak hanya terhadap ekonomi eksternal, tetapi juga pada transisi politik, tim ekonomi yang akan ditunjuk, serta keberlanjutan proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga program Makan Bergizi Gratis.
“Dengan adanya Pilkada serentak di banyak daerah, keputusan ini sangat krusial. Investasi sangat dipengaruhi oleh political will dari setiap kepala daerah untuk menciptakan iklim investasi yang baik di wilayahnya,” tutup Bhima.
Reza Rahadian Turun ke Jalan, Kejutkan Publik dengan Aksi Demo
Di tengah situasi ini, kabar mengejutkan datang dari aktor terkenal Indonesia, Reza Rahadian. Bukan terkait film atau penghargaan yang baru diraihnya, tetapi keterlibatannya dalam aksi protes RUU Pilkada di depan Gedung DPR RI.
Reza, yang dikenal luas sebagai bintang film ‘Habibie & Ainun’ dan peraih 5 Piala Citra, mengejutkan publik dengan turun ke jalan untuk menyuarakan kritik terhadap DPR RI, yang dianggap mengabaikan putusan MK terkait persyaratan usia dalam Pilkada 2024.
Dalam orasinya dari atas sebuah mobil, Reza Rahadian mengungkapkan kekecewaannya terhadap DPR yang dinilainya telah mengabaikan putusan MK. Aksi ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Reza selama ini dikenal enggan terlibat dalam politik atau berpihak pada kubu tertentu.
“Saya hadir di sini hari ini karena saya selalu berhati-hati dalam mengambil sikap. Saya tidak pernah mau terlibat dalam kontestasi politik, tidak ikut campur dalam pemilihan presiden, dan tidak berpihak pada kubu manapun,” ungkap Reza dalam orasinya.
