Demonstrasi Dukung dan Kecewa, Perbedaan Pandangan dalam Pemilu 2024 Mengguncang KPU RI, Pada hari Senin, tanggal 19 Februari, terjadi aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Dua kelompok yang berbeda mengadakan demonstrasi di dua lokasi yang berbeda, yaitu di Jalan Imam Bonjol arah Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan Jalan Imam Bonjol arah Jalan Diponegoro.
Demonstrasi Dukung dan Kecewa di depan KPU RI oleh kelompok dukung dan kecewa terkait Pemilu 2024.
Kelompok yang berada di Jalan Imam Bonjol arah Bundaran HI adalah massa aksi yang menolak hasil pemilu karena mereka menduga terjadi kecurangan. Mereka membawa bendera kuning, yang sering digunakan sebagai tanda duka atas kematian seseorang. Salah satu orator dalam aksi tersebut menuntut pertanggungjawaban dari Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, terkait semua masalah yang terjadi dalam Pemilu Serentak 2024. Dalam orasinya, Hasyim Asyari disebut sebagai bagian dari rezim yang memfavoritkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.”Republik ini sudah ditunggangi, Ketua KPU Hasyim Asyari harus mundur,” demikian salah satu orator menuntut dari atas mobil komando.
Di sisi lain, kelompok yang berada di Jalan Imam Bonjol arah Jalan Diponegoro adalah massa aksi yang mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Mereka berpandangan bahwa pelaksanaan pemilu tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga hasil penghitungan suara sudah benar. Salah satu orator dalam aksi tersebut menyampaikan bahwa mereka memilih untuk berkomitmen bahwa akhir-akhir ini ada upaya penggiringan opini untuk menolak atau tidak mempercayai KPU dalam hal perhitungan suara yang sedang berlangsung.Dengan adanya demonstrasi ini, terlihat adanya perbedaan pandangan dan ketidakpuasan antara dua kelompok tersebut terhadap Pemilu Serentak 2024 dan kinerja KPU RI. Kelompok yang menolak hasil pemilu menganggap adanya kecurangan dan menuntut pertanggungjawaban dari Ketua KPU RI, sementara kelompok yang mendukung pemilu menganggap pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Konflik ini mencerminkan perbedaan pendapat yang ada dalam masyarakat terkait proses demokrasi dan integritas lembaga penyelenggara pemilu.
