Gelombang kritik yang disampaikan oleh sejumlah civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia terhadap situasi demokrasi saat ini potensial mempengaruhi peningkatan suara untuk pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin). Co-Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin), Sudirman Said, mengungkapkan keyakinannya bahwa gelombang ekspresi kritis dari kalangan akademisi ini mungkin telah lama terpendam.
Ekspresi Kritis Dari Perguruan Tinggi Dan Dampaknya Terhadap Sistem Politik Dan Demokrasi
Sudirman mengatakan, “Jika terdapat banyak ketidakpuasan dan sikap kritis terhadap pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2 (Prabowo-Gibran), maka secara otomatis mereka akan beralih ke pasangan Nomor Urut 1 (Anies-Muhaimin). Jika mereka tidak ingin status quo, maka mereka akan mencari perubahan.” Sudirman juga menyoroti situasi terkini, yaitu adanya sikap kritis dari berbagai kampus seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Negeri (UIN), dan universitas lainnya. Ia mengungkapkan rasa syukurnya karena UGM menjadi pelopor dalam menyuarakan kritik ini. Mengingat Presiden Joko Widodo dan dua Capres lainnya berasal dari UGM, ia meyakini bahwa kampus-kampus lain juga akan mengikuti jejak tersebut.
Sebelumnya, Civitas Akademika UGM telah mengajukan petisi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Para guru besar dari UGM menyoroti pernyataan yang kontradiktif dari presiden mengenai keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, yang mencerminkan ketidaknetralan dan keberpihakan. Mereka juga mengkritik pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi (MK) serta keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berlangsung. Langkah yang diambil oleh Civitas Akademika UGM kemudian memberikan keberanian kepada Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) untuk juga mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap intervensi oleh penguasa terhadap aparat negara. Selain itu, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta juga memandang bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi darurat kenegarawanan yang dapat mengancam sistem hukum dan demokrasi. Gelombang kritik dari civitas akademika di berbagai perguruan tinggi menggambarkan kekhawatiran akan kualitas demokrasi dan intervensi terhadap aparat negara, yang dapat berdampak pada kestabilan sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.
