Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengeluarkan pernyataan yang menghimbau semua pihak untuk menghormati kesepakatan yang telah dibuat di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terkait penentuan hari pengumuman bakal calon Wakil Presiden (cawapres) yang akan mendampingi Anies Baswedan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PKS bidang Humas, Ahmad Mabruri, sebagai tanggapan atas desakan yang datang dari Partai Demokrat.
“Untuk cawapres, kita ikuti sesuai kesepakatan yang sudah diberikan kepada Anies Baswedan untuk memilih dan mengumumkan ke publik,” kata Mabruri saat dihubungi pada Kamis (8/6/2023).
PKS Tidak Ikut Campur Isu AHY
Meskipun demikian, ketika ditanya mengenai adanya keretakan dalam internal KPP, terutama terkait pernyataan Puan Maharani dari PDIP yang menyebutkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk dalam radar sepuluh orang bakal cawapres yang layak mendampingi Ganjar Pranowo, Mabruri menegaskan bahwa PKS tidak ingin ikut campur dalam urusan tersebut.
“Kalau soal AHY (bakal cawapres Ganjar), saya tidak mau ikut campur atau cawe-cawe. Yang berhak menjawab adalah Demokrat sendiri,” ucap Mabruri.
Mabruri menambahkan, “Tapi kalau soal soliditas KPP, justru saat ini semakin solid.”
Dalam beberapa hari terakhir, terdapat dua pernyataan politik yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik terkait kelangsungan KPP. Pernyataan pertama datang dari Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, yang menyebutkan sepuluh nama tokoh yang masuk dalam radar bakal cawapres Ganjar Pranowo.
“Pencawapresan, banyak nama ada sepuluh. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno. Kemudian ada Pak AHY ya kan? Pak AHY, Pak, siapa lagi, Mas? Pak Airlangga, ya kan?” ungkap Puan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Selasa (6/6/2023).
Desakan Agar Segera Mengumumkan Nama Cawapres
Pernyataan selanjutnya datang dari Partai Demokrat, yang melalui Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, mendesak agar Calon Presiden Anies Baswedan segera mengumumkan nama cawapresnya. Hal ini disebabkan oleh semakin mendekatnya waktu pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Indonesia itu luas, bukan negara kontinental yang bisa ditempuh dengan perjalanan darat saja. Seringkali lewat udara maupun laut,” ungkapnya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, pada Rabu (7/6/2023).
Lebih lanjut, AHY mengatakan bahwa populasi penduduk Indonesia yang besar, mencapai 200 juta orang, mengharuskan mereka untuk merebut setidaknya satu persen suara, yang berarti harus memenangkan 2 juta suara.
Dalam konteks ini, AHY menyatakan bahwa dengan masa kampanye yang hanya 75 hari, waktu tersebut dianggap tidak cukup.
 terkait penentuan.){kind=link}