Giliran Politisi PDIP Kritik Erick Thohir

Giliran Politisi PDIP Kritik Erick Thohir
Salah satu spanduk dukungan Erick Thohir menjadi capres pemilu 2024. (Dok: Tribunnews.com)

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar, mengecam sikap Menteri BUMN, Erick Thohir, yang terlalu aktif berkampanye untuk kepentingan pribadi. Ia menilai sikap Erick sangat berbahaya bagi keselamatan BUMN yang menjadi tanggungjawabnya.

“Itu tentu akan merusak citra BUMN,” kata Gunhar.

Politisi PDIP ini menilai Erick seolah membiarkan maraknya pemberitaan dan spekulasi dirinya akan maju sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) 2024.

“Sebagai entitas bisnis, BUMN harus dijauhkan dari kepentingan dan spekulasi politik. Agar berbagai keputusan yang diambilnya berdasarkan asumsi teknokratis. Bukan atas dasar kepentingan politik,” ujar Gunhar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/5).

Guhnar mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan fasilitas BUMN sebagai sarana sosialisasi menjelang Pilpres 2024, andai Erick Thohir memiliki tujuan politik pada 2024. Selain itu, politisasi BUMN, dikatakan Gunhar, juga akan berdampak buruk bagi kinerja BUMN dalam mengejar target pertumbuhan.

“Politisasi BUMN akan berdampak pada daya saing dan potensi penyalahgunaan aset yang dikuasai BUMN. Jangan sampai tujuan BUMN malah beralih dari mengejar keuntungan dan melayani masyarakat, menjadi sarana mengejar target politik,” paparnya.

Tak hanya itu, politikus PDI Perjuangan itu juga menyinggung beberapa langkah Erick yang berbau kepentingan politik pribadi. Antara lain dengan menggunakan berbagai sarana yang ada di beberapa perusahaan milik BUMN.

Ditambah lagi, belakangan ini Erick terlihat getol bertemu sejumlah petinggi partai politik.

“Ini sudah melampaui batas profesionalisme sebagai menteri yang mengurusi BUMN. Karena ia diamanahkan sebagai Menteri BUMN, dan BUMN bukan partai politik yang bisa dijadikan sebagai kendaraan politik,” tegasnya.

Ditambahkan Gunhar, DPR tidak boleh diam terkait langkah-langkah Erick Thohir yang diduga tidak profesional dan bermuatan politis. Ia juga menyinggung kebijakan pengangkatan direksi atau komisaris untuk beberapa perusahaan BUMN yang tidak transparan.

“Seharusnya Erick menjelaskan, apa ukuran atau prestasi yang dikerjakan seseorang hingga bisa menduduki posisi sebagai direksi atau komisaris BUMN? Ingat BUMN bukan milik Erick Thohir,” demikian Yulian Gunhar.