Kenaikan Harga LPG Non Subsidi Beruntun Dikhawatirkan Bisa Memicu Kelangkaan Gas Melon 3 KG

Penulis

-

Maret 4, 2022 10:05 pm

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengkhawatirkan kenaikan harga LPG non-subsidi berturut-turut dalam tiga bulan terakhir, November 2021, Desember 2021, dan Februari 2022 mengakibatkan kelangkaan gas melon 3 kg. Sebab pelanggan yang tadinya menggunakan LPG non subsidi diperkirakan beralih membeli LPG gas melon tiga kg bersubsidi. Dan kalau ini terjadi maka gas melon tiga kg dapat mengalami kelangkaan yang mengakibatkan harga di tingkat pelanggan melebihi HET (harga eceran tertinggi).

“Hal tersebut sangat mungkin terjadi. Sekarang ini saja sekitar 12 juta pelanggan gas melon 3 kg adalah mereka yang tidak berhak,” tambah Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, pandemi COVID-19 ini belum pulih. Omicron masih tinggi dan ekonomi masyarakat masih tertatih-tatih. Ketika mendapat tekanan harga, pelanggan LPG non-subsidi ini akan mencari jalan keluarnya sendiri yaitu membeli LPG bersubsidi yang lebih murah.

Hal ini dimungkinkan, karena distribusi gas melon tiga kg masih bersifat terbuka. Dijual bebas dengan pengawasan Pemerintah yang sangat minim. Semua orang dapat membeli secara mudah LPG bersubsidi di agen, pangkalan atau warung-warung. Tidak ada pembatasan khusus. Karenanya LPG bersubsidi ini terbuka untuk dibeli oleh pelanggan yang selama ini menggunakan LPG non-subsidi.

Mulyanto mendesak Pemerintah meninjau ulang kebijakan yang memberatkan masyarakat tersebut.

“Harga LPG non-subsidi ini tidak mesti naik, karena kenaikan defisit transaksi berjalan sektor migas, akibat melonjaknya harga migas dunia, sebenarnya dapat dikompensasi dari penerimaan ekspor komoditas energi lainnya seperti: batu bara, gas alam dan CPO yang harganya juga melejit menuai wind fall profit,” jelas Mulyanto.

Sebagai contoh, lanjutnya, penerimaan negara dari ekspor batubara dan CPO pada tahun 2021 sebesar USD 55 milyar. Sementara defisit transaksi berjalan sektor migas, karena impor BBM dan LPG, pada tahun 2021 hanya sebesar USD 13 milyar. Karenanya, kenaikan penerimaan ekspor batubara dan CPO mestinya dapat mengkompensasi kenaikan defisit transaksi dari impor migas.

Jadi, menurut Mulyanto, melonjaknya harga energi dunia, tidak otomatis harus diikuti dengan kebijakan kenaikan harga BBM dan LPG domestik.

Mulyanto juga meminta Pemerintah untuk mengembangkan berbagai opsi kebijakan yang inovatif, yang tidak memicu inflasi dan membebani rakyat di saat pandemi Covid-19 yang belum usai ini.

Misalnya dalam jangka pendek, substitsui LPG dapat dilakukan dengan kompor listrik atau gas alam, apalagi kalau gas alam ini dijual dalam bentuk tabung. Juga peningkatan eksplorasi dan produksi migas di lapangan eksisting, karena dengan harga yang tinggi investasi migas menjadi semakin kondusif. Termasuk juga gerakan penghematan penggunaan LPG.

Pemerintah Inkonsisten Tetapkan Rumus Harga Jual Migas

Penulis

Akbar

-

Maret 4, 2022 9:44 pm

0

pexels-skitterphoto-9796 — (Ilustrasi: pexels.com/Skitterphoto)

Jakarta – Saat harga minyak dunia anjlok ke titik terendah, Pemerintah tidak menurunkan harga jual. Sementara di saat sekarang harga jual melonjak dampak perang Rusia-Ukraina, Pemerintah buru-buru menaikan harga jual migas kepada masyarakat. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai Pemerintah inkonsisten tetapkan rumus harga jual migas nasional.

Mulyanto menyebut kebijakan Pemerintah ini inkonsisten, latah dan sekedar jalan pintas melimpahkan beban kepada masyarakat. Padahal pandemi CO VID-19 belum usai, Omicron masih tinggi dan kemampuan ekonomi masyarakat masih tertatih-tatih.

“Kasihan masyarakat harus menanggung beban kenaikan harga LPG non-subsidi berturut-turut dalam tiga bulan terakhir, kemudian harga BBM non-subsidi 2 Maret 2022. Pemerintah bukannya membantu meringankan beban masyarakat malah menambah berat. Harusnya negara hadir dalam situasi seperti sekarang. Jangan buang badan,” tegas Mulyanto.

Karena itu Mulyanto mendesak Pemerintah meninjau ulang kebijakan yang memberatkan masyarakat tersebut. Beban ini harus ditanggung oleh Pemerintah dan BUMN. Jangan hanya dipikul oleh masyarakat. Negara harus hadir dalam masalah ini.

Menurut Mulyanto, harga-harga energi domestik ini tidak mesti naik. Karena kenaikan defisit transaksi berjalan sektor migas sebenarnya dapat dikompensasi dari penerimaan ekspor komoditas energi lain. Pemerintah bisa memaksimalkan pendapatan dari ekspor batu bara, gas alam dan CPO yang harganya melejit.

Sebagai contoh, penerimaan negara dari ekspor batubara dan CPO pada tahun 2021 sebesar USD 56 milyar. Sementara defisit transaksi berjalan sektor migas, karena impor BBM dan LPG, pada tahun 2021 hanya sebesar USD 13 milyar. Karenanya, kenaikan penerimaan ekspor batubara dan CPO mestinya dapat mengkompensasi kenaikan defisit transaksi dari impor migas.

Jadi, menurut Mulyanto, melonjaknya harga energi dunia, tidak otomatis harus diikuti dengan kebijakan kenaikan harga BBM dan LPG domestik.

Mulyanto juga meminta Pemerintah untuk mengembangkan berbagai opsi kebijakan yang inovatif, yang tidak memicu inflasi dan membebani rakyat di saat pandemi Covid-19 yang belum usai ini.

Misalnya dalam jangka pendek, Pemerintah agar meningkatkan skema penerimaan negara dari ekspor batubara dan CPO untuk mengkompensasi kenaikan harga BBM dan LPG. Dua hari terakhir harga batubara melambung 160 persen menembus angka USD 400/ton. Begitu juga harga CPO yang meroket.

Kemudian kebijkan substitusi LPG dapat dilakukan dengan menggunakan kompor listrik atau gas alam, apalagi kalau gas alam ini dijual dalam bentuk tabung.

Sementara itu, seiring dengan iklim investasi yang membaik, Pemerintah dapat menggenjot eksplorasi dan produksi migas di lapangan eksisting. Karena dengan harga yang tinggi investasi migas menjadi semakin kondusif. Termasuk juga gerakan penghematan penggunaan energi nasional.

This Is Our First Look at the Air Force’s Secret New Fighter Jet

Penulis

Berempat News

-

Maret 4, 2022 4:07 am

0

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum.

The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way.

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane. Pityful a rethoric question ran over her cheek, then she continued her way.

On her way she met a copy. The copy warned the Little Blind Text, that where it came from it would have been rewritten a thousand times and everything that was left from its origin would be the word “and” and the Little Blind Text should turn around and return to its own, safe country.

The most complete solution for web publishing

Responsive Design & Retina Ready
Tested on Google Mobile Friendly
Header Builder with Live Preview
Optimized for Google Page Speed as SEO Signal
Website schema using JSON LD which is recommended by Google

But nothing the copy said could convince her and so it didn’t take long until a few insidious Copy Writers ambushed her, made her drunk with Longe and Parole and dragged her into their agency, where they abused her for their projects again and again. And if she hasn’t been rewritten, then they are still using her.

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One.

Mulyanto Minta Pemerintah Kendalikan Harga Kebutuhan Pokok Jelang Ramadhan

Penulis

Akbar

-

Maret 3, 2022 8:38 am

0

pexels-min-an-1093837 — (Ilustrasi: pexels/Min An)

Jakarta – Anggota DPR RI komisi VII, Mulyanto, minta Pemerintah fokus kendalikan harga kebutuhan pokok daripada berwacana perpanjang masa jabatan presiden.

Menurutnya, Pemerintah lebih baik mengerjakan hal yang bermanfaat bagi rakyat daripada mengeluarkan pernyataan yang bikin gaduh masyarakat.

Masyarakat sudah jenuh menghadapi kegaduhan akibat perbedaan pendapat. Mereka ingin Pemerintah berbuat sesuatu yang nyata. Sesuatu yang dapat meringankan beban hidup yang semakin berat.

“Pemerintah lebih baik fokus urus harga kebutuhan pokok yang terus naik. Selain minyak goreng, kedelai dan daging sapi yang telah naik terlebih dahulu, baru-baru ini Pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM dan LPG non-subsidi. Bahkan LPG non subsidi mengalami kenaikan dua kali, tanggal 25 Desember 2021 dan 28 Februari 2022, hanya berselang dua bulan ” kata Mulyanto.

Terkait masalah ini, Mulyanto yang Wakil Ketua FPKS DPR RI mendesak Pemerintah dan elit politik untuk fokus dalam rangka mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang bulan Ramadhan 2022 ini. Pemerintah jangan memperkeruh suasana dengan mengangkat isu penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf serta rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

“Tolong Pemerintah fokus pada hal-hal produktif dalam menyelesaiakan masalah-masalah konkret masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang belum tuntas dan kasus positif harian varian Omicron masih tinggi.

Jangan mengumbar syahwat kekuasaan dan melabrak konstitusi. Terlalu mewah di tengah kondisi sulit masyarakat seperti sekarang ini, penguasa politik malah egois berpikir untuk memperpanjang kursi kekuasaannya,” tegas Mulyanto.

Mulyanto mendesak Pemerintah mengembangkan berbagai opsi kebijakan yang inovatif, yang tidak memicu inflasi dan membebani rakyat di saat pandemi COVID-19 yang belum usai.

“Ini adalah tugas penting dan strategis negara. Jangan malah sebaliknya mengembangkan diskursus yang kontraproduktif,” imbuhnya.

Mulyanto menambahkan, defisit transaksi berjalan sektor migas, akibat melonjaknya harga migas dunia, sebenarnya dapat dikompensasi dengan penerimaan ekspor komoditas energi lainnya seperti: batu bara, gas alam dan CPO yang harganya juga melejit menuai wind fall profit.

Apalagi ketika iklim investasi yang semakin kondusif ini dimanfaatkan untuk meningkatan produksi, maka penerimaan negara dari sektor ini akan semakin meningkat.

Jadi, menurut Mulyanto, melonjaknya harga energi dunia, tidak otomatis harus diikuti dengan kebijakan kenaikan harga BBM, gas LPG dan listrik PLN.

“Itu bukan satu-satunya opsi kebijakan. Ini kan soal kantong kiri dan kantong kanan, yang dapat saling mengkompensasi. Ada berbagai opsi kebijakan, dan Pemerintah diminta untuk mengambil pilihan kebijakan yang tidak memberatkan rakyat,” papar Mulyanto.

Untuk diketahui defisit transaksi berjalan (DTB) sektor migas, karena impor minyak dan LPG, pada tahun 2019 sebesar USD 10 milyar. Sedikit menurun, karena pandemi menjadi USD 10 milyar pada tahun 2020. Kemudian kembali meningkat menjadi USD 13 milyarpada tahun 2021. Artinya pada tahun 2021 terjadi peningkatan defisit transaksi berjalan sebesar USD 3 milyar.

Di sisi lain, sebagai ilustrasi, penerimaan negara dari ekspor batubara dan CPO pada tahun 2020 masing-masing sebesar 16 milyar USD dan 18 milyar USD. Kemudian meningkat masing-masing menjadi 27 milyar USD dan 29 milyar USD pada tahun 2021. Artinya pada tahun 2021 terjadi peningkatan devisa dari dua komoditas energi ini, yakni sebesar USD 22 milyar.

Jadi sebenarnya untuk menutupi kenaikan defisit transaksi berjalan sektor migas pada tahun 2022 dapat dikompensasi dari kenaikan penerimaan ekspor komoditas batubara dan CPO pada tahun 2022.

Setelah Mendekam Sepuluh Tahun di Penjara, Akhirnya Angelina Sondakh Bebas

Penulis

Agustiana

-

Maret 3, 2022 8:29 am

0

Screenshot_20220228-202953_Samsung Internet — Aliyah Masaid bersama Angelina Sondakh (Dom: instagram/ @ aaliyah.masaid)

Angelina Sondakh akhirnya bisa bebas dari rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Kamis (3/3/2022). Istri almarhum Adjie Massaid ini bebas setelah menjalani hukuman 10 tahun penjara.

Angelina Sondakh sendiri awalnya dijadwalkan bebas pada April 2022. Namun menurut keterangan Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM, perempuan 44 tahun mendapat cuti sehingga keluar lebih awal.

Angelina Sondakh yang mengenakan baju pink menangis meninggalkan lapas. Putri Indonesia tahun 2001 ini didampingi dua orang petugas.

“Alhamdulillah saya telah bebas,” kata Angelina Sondakh.

Tak lupa, Angelina Sondakh meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia atas perbuatannya selama ini.

Perempuan yang biasa dipanggil Angie ini juga mengucap terima kasih kepada Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM atas pembinaan yang mereka berikan selama di penjara.

“Terima kasih kepada Kemenkumham yang telah memberikan program-program luar biasa. Program pembinaan kami ikuti setiap hari untuk menambah ilmu. Sehingga kami keluar sebagai masyarakat yang bisa berguna,” ujar Angie

Tak lupa, Angelina Sondakh juga memberi apresiasi kepada petugas lapas yang memperlakukannya dengan sangat baik selama jadi warga binaan.

“Kepada seluruh Kalapas, dari saya masuk sampai terakhir alhamdulillah pembinaannya luar biasa. Saya juga berterima kasih kepada seluruh petugas yang telah menjaga saya selama 10 tahun,” tutur Angie.

Sebelum meninggalkan lapas, momen haru tersaji ketika Angie berpelukan untuk pamit dengan para petugas yang mendampingi proses kebebasannya.

Angelina Sondakh juga sempat mencium tangan beberapa petugas lapas sebelum masuk ke mobil yang membawanya pergi.

Bernama asli Angelina Patricia Pinkan Sondakh, sebelum mendekam di penjara, Angie pernah menjadi seorang artis, politisi dan model asal Indonesia.

Angie mulai dikenal setelah mewakili provinsi Sulawesi Utara dan terpilih menjadi pemenang pada kontes kecantikan nasional, yaitu Puteri Indonesia 2001.

Angie kemudian terjun ke dunia politik dan terpilih sebagai Anggota DPR Republik Indonesia periode 2004–2009 dan 2009–2014 dari Partai Demokrat. Ia menjadi tersangka kasus korupsi dan suap terkait pembahasan anggaran proyek Wisma Atlet Palembang.

Harga Minyak Dunia Terus Meningkat, Pertamina Pastikan Pasokan Energi Indonesia Terpenuhi

Penulis

Maya

-

Maret 3, 2022 7:59 am

0

Jakarta – Konflik Rusia-Ukraina yang semakin memanas berimbas pada kenaikan harga minyak mentah dunia telah menembus USD 110 per barel per hari Rabu, (2/3/2022). Harga minyak mentah dunia ini adalah yang tertinggi sejak tahun 2014 yang rata-rata mencapai USD 93,17 per barel.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan Pertamina terus mencermati kenaikan harga minyak mentah dunia dan dampak-dampak strategisnya. Namun yang pasti, Pertamina berupaya menjaga pasokan BBM dan LPG nasional, menjamin distribusi BBM dan LPG tersebut sampai ke seluruh masyarakat Indonesia serta memastikan keberlanjutan ekosistem energi nasional di tengah tantangan harga minyak mentah dunia yang terus melambung ini.

“Kegiatan operasional Pertamina dari hulu, kilang sampai hilir, tetap berjalan dengan baik untuk menjaga ketahanan energi nasional,” ujar Fajriyah.

Menurut Fajriyah, dengan upaya ini, maka Pertamina memastikan ekosistem migas nasional juga dapat berjalan dengan baik agar terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan dukungan stakeholder, Pertamina akan terus meningkatkan kinerja menghadapi tantangan dinamika energi global dan transisi energi dunia agar menjamin ketahanan dan kemandirian energi nasional yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” tandas Fajriyah.

Anya Geraldine Ternyata Juragan Ternak Lele dan Bebek

Penulis

Agustiana

-

Maret 2, 2022 9:25 am

0

Screenshot_20220302-091610_Instagram — (Dok: instagram/@anyageraldine)

Sukses memerankan tokoh Lydia di sinetron Layangan Putus, Anya Geraldine semakin berkibar di dunia akting Indonesia. Namun siapa yang menyangka Anya Geraldine punya bisnis peternakan lele dan bebek.

Di luar imej glamor dan seksi yang kerap ditampilkannya selama ini, Anya ternyata memilih budidaya lele dan bebek sebagai ladang investasinya. Anya membeberkan alasannya mau menjadi peternak lele saat menjadi bintang tamu dalam channel YouTube Bimo Putra Dwitya 2019 silam.

Artis yang memiliki nama asli Nur Amalia Haya ini mengaku, memilih sesuatu yang jelas dan pasti untuk berbisnis. Kebetulan, salah seorang teman yang telah berpengalaman di bidang perkebunan dan peternakan meminangnya untuk berbisnis bareng.

“Awalnya, tak berpikir untuk berbisnis karena lebih memilih menabung penghasilan gue. Beberapa teman sempat ada yang menawarkan untuk main reksa dana dan saham,” ujar Anya seperti dikutip dari channel YouTube Picky Picks.

Namun, Anya memutuskan menahan diri dengan alasan rekam jejak teman yang menawarkan bisnis itu masih abu-abu. Hingga akhirnya, teman lain menawarkan untuk berinvestasi lele dan bebek di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Setelah mempelajari track record bisnis sahabatnya itu, Anya Geraldine pun memutuskan untuk menjadi peternak lele dan bebek.

Dukung Transformasi Digital, Pemerintah Bangun 340 Ribu KM Fiber Optic Backbone

Penulis

Maya

-

Maret 2, 2022 9:08 am

0

Jakarta – Sebagai leading sector transformasi digital, Kementerian Kominfo telah menyusun Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 yang meliputi empat sektor strategis yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital.

“Pada sektor infrastruktur digital, Kementerian Kominfo membangun lebih dari 340.000 KM nasional fiber optic backbone yang dikombinasikan dengan 9 satelit, jaringan microwavelink, serta penyediaan sejumlah base transceiver station (BTS) di tingkat the last-mile,” jelas Sekjen Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba dalam Forum Ekonomi Merdeka yang berlangsung secara virtual dari Jakarta Pusat, Senin (28/02/2022).

Di sektor pemerintahan digital, Kementerian Kominfo terus mendukung praktik e-Government dan Satu Data Indonesia. “Saat ini, Kementerian Kominfo membangun sejumlah Pusat Data Nasional yang memungkinkan interoperabilitas dan efisiensi dalam tata kelola data,” tutur Sekjen Mira.

Mengingat potensi ekonomi digital untuk memulihkan perekonomian nasional, Kementerian Kominfo telah mengembangkan berbagai program prioritas khusus dalam pilar ekonomi digital.

“Di dalamnya program prioritas tersebut dirancang untuk mendukung berkembangnya Startup Digital, UMKM digital dan pengembangan talenta digital,” ujar Sekjen Kementerian Kominfo.

Sekjen Mira Tayyiba menjelaskan, pengembangan Startup Digital di Indonesia terus diupayakan Kementerian Kominfo melalui program startupdigital.id. Program itu ditujukan bagi pemula usaha industri startup.

“Program startupdigital.id terdiri dari berbagai sub program yaitu Sekolah Beta, Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, startupstudio.id, HUB.id, dan Indonesia Game Developer Exchange (IDGX),” jelasnya.

Sekolah Beta merupakan pembekalan pengetahuan dasar terkait konsep dan model usaha startup. Kemudian, Gerakan Nasional 1000 startup digital yang merupakan program pendampingan bagi calon founder startup dan membuat minimum viable product.

“Startupstudio.id. merupakan program pembinaan bagi startup tingkat awal dalam mengembangkan produk marketing dan jumlah akuisisi pelanggan. Selanjutnya, adapula HUB.id. Program Business Matchmaking yang mempertemukan para startup dengan calon investor. Sedangkan Indonesia Game Developer Exchange (IDGX), merupakan program mentoring pertumbuhan bisnis dan promosi untuk meningkatkan kapasitas dan kuantitas game developer Indonesia,” tutur Sekjen Kementerian Kominfo.

Kementerian Kominfo juga mendorong digitalisasi UMKM melalui program pemberdayaan UMKM ke tahap digital active selling dan scale up, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia serta onboardingUMKM go digital.

Guna menjawab kebutuhan talenta digital di sektor masyarakat digital, Sekjen Mira Tayyiba menyatakan Kementerian Kominfo menyelenggarakan beberapa program pendidikan non-formal dan formal. Pada pendidikan non-formal, Kementerian Kominfo memfasilitasi pelatihan kapabilitas digital dari tingkat dasar melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), tingkat menengah melalui Digital Talent Scholarship (DTS) dan tingkat lanjutan melalui Digital Leadership Academy (DLA).

“Pada pendidikan formal, kami juga menyediakan program beasiswa S2 serta memfasilitasi transformasi Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta menjadi Institut Digital National University (IDN-U),” ungkapnya.

Menurut Sekjen Kementerian Kominfo peta jalan itu dilaksanakan melalui berbagai enabler antara lain sumber daya manusia, regulasi, kebijakan, pendanaan dan insentif. Mengutip ungkapan penulis buku How to fix the future dan pengamat dunia digital, Andrew Kean, Sekjen Mira Tayyiba mengajak seluruh pihak untuk mengupayakan seluruh ekosistem digital yang inklusif bagi seluruh manusia untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam aspek sosial politik, sosial, budaya, dan tentunya ekonomi.

“Menjadi manusia di dunia digital adalah membangun dunia digital untuk manusia. Dengan semangat tersebut, kami mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dan menjalin sinergi dalam membangun ekonomi digital Indonesia demi mewujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju,” ungkapnya.

Buntut Perang Rusia-Ukraina, Harga LPG Naik

Penulis

Akbar

-

Maret 2, 2022 8:37 am

0

pexels-pixabay-266896 — (Ilustrasi: pexels/pixabay)

Jakarta – Harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, kedelai, daging sapi, gula, secara serentak sangat naik dan ini memberatkan masyarakat. Belum lagi kenaikan harga BBM serta harga LPG non-subsidi.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah serius mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi belakangan ini.

“PKS menolak kebijakan Pemerintah yang memberatkan masyarakat tersebut. Pandemi COVID-19 ini kan belum pulih. Omicron masih tinggi dan ekonomi masyarakat masih tertatih-tatih. Kenaikan harga barang-barang tersebut tentu memberatkan masyarakat. Hal ini bahkan dapat memicu inflasi dan menggerus daya beli mereka,” jelas Mulyanto.

“Gas LPG non subsidi baru naik tanggal 25 Desember 2021, masak 28 Februari 2022 sudah naik lagi. Sebelumnya tanggal 12 Februari 2022 Pertamina sudah menaikkan harga untuk tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) non subsidi,” tandas Mulyanto.

Mulyanto mengingatkan di awal-awal pandemi, ketika harga migas dunia anjlok menuju titik terendah, Pemerintah tidak menurunkan harga BBM dan LPG tersebut dengan berbagai alasan.

“Inikan kebijakan yang inkonsisten. Terkesan masyarakat mensubsidi BUMN bukan sebaliknya,” kata Mulyanto.

Mulyanto menegaskan PKS menolak kebijakan Pemerintah yang menyebabkan kenaikan harga-harga komoditas energi.

“Kalau kita diamkan saja bukan tidak mungkin ini akan melebar pada kenaikan harga-harga produk lainnya. Kami khawatir, kalau besok-besok, Pemerintah juga akan menaikan harga BBM dan LPG bersubsidi termasuk listrik PLN,” jelas Mulyanto.

Karena itu, katanya, PKS mendesak Pemerintah mengembangkan berbagai opsi kebijakan yang inovatif, yang tidak memicu inflasi dan membebani rakyat.

Ia mengatakan defisit transaksi berjalan dari sektor migas seharusnya dapat dikompensasi dengan penerimaan dari ekspor komoditas energi lainnya seperti batu bara, gas alam dan juga CPO.

Apalagi ketika iklim investasi di bidang migas ini semakin kondusif, yang mendorong peningkatan produksi komoditas energi kita. Kalau kebijakan ini didorong maka penerimaan negara dari sektor energi akan sangat mungkin untuk ditingkatkan.

Sebelumnya, Pemerintah mengaku bangga dengan prestasi kinerja penerimaan keuangan negara dari durian runtuh wind fall harga batubara dunia yang melejit.

Kasus Omicron Turun 7,87% Seminggu Terakhir

Penulis

Maya

-

Maret 1, 2022 9:02 am

0

pexels-edward-jenner-4031867 — (Ilustrasj: pexela/Edward Jenner)

Jakarta – Perkembangan kasus konfirmasi COVID-19 harian di minggu akhir Februari 2022 turun menjadi 34.976 Minggu (27/2) dibanding posisi sehari sebelumnya yakni di angka 46.643 (26/2).

Tercatat hingga Sabtu (26/2) rata-rata penurunan kasus harian selama seminggu ini mencapai 7,87%. Hari minggu (27/2), pasien yang dirawat di rumah sakit secara nasional terpantau turun kembali menjadi 35%. Sehari sebelumnya, tempat tidur isolasi dan intensif COVID-19 secara nasional berada di level 36%.

Hal lain yang perlu diketahui adalah tren pemeriksaan (testing) juga terus dipertahankan di level 400-500 ribu per harinya. Pada Sabtu (26/2) spesimen yang diuji tercatat mencapai 491.130. Angka ini sedikit lebih baik dibanding Jumat (25/2) lalu yang mencatat 484.532 spesimen yang diuji. Sementara itu positivity rate pada Sabtu (26/2) turun menjadi 15,91% dibanding Jumat (25/2) yang tercatat 17.93%.

”Indikator-indikator perbaikan dalam penanganan COVID-19 seperti bed occupancy ratio (BOR) nasional, mulai menunjukkan penurunan sejak Sabtu (26/2). Lalu diikuti juga dengan penurunan positivity rate. Semoga dengan upaya kita bersama dapat segera melewati periode dominasi varian Omicron di Indonesia. Tapi, kita harus terus waspada dengan senantiasa mematuhi protokol kesehatan,” ujar dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid., Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes.

Langkah-langkah penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah untuk menahan laju penularan COVID-19 terus diperbarui mengikuti basis data dan kasus di lapangan. Pendekatan ilmiah ini membuat ruang improvisasi agar taktik penanganan lebih cepat dan efisien.

Kemenkes mampu terus menekan beban keterisian rumah sakit setelah mendengarkan masukan ahli, dengan cara hanya merawat pasien bergejala sedang hingga kritis dan yang memiliki komorbid di rumah sakit. Diketahui bahwa varian Omicron menimbulkan gejala lebih ringan kepada pasien, terutama bagi yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap dan booster, ini menginisiasi Kemenkes untuk menerapkan kebijakan isolasi mandiri dan isolasi terpusat bagi pasien tanpa gejala (OTG) dan gejala ringan sejak awal.

Selain itu percepatan vaksinasi lengkap ditambah dengan vaksinasi lanjutan (booster) kini tengah digenjot untuk segera menciptakan imunitas kelompok secara meluas di Indonesia. Kemenkes juga telah memperpendek jarak waktu pemberian dosis tiga atau booster baik bagi lansia dan masyarakat umum kini menjadi tiga bulan setelah mendapat vaksinasi primer. Pemerintah terus berupaya mempercepat cakupan vaksinasi, salah satunya dengan mengurangi interval pemberian vaksinasi dosis primer dan lanjutan menjadi 3 bulan bagi lansia dan masyarakat umum usia di atas 18 tahun.

”Gejala terparah dan risiko meninggal bagi yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap sangat tinggi. Oleh karena itu cakupan vaksinasi lengkap harus dipercepat untuk memberikan ketahanan bagi masyarakat Indonesia secara luas. Kelompok-kelompok yang perlu mendaptkan perhatian adalah golongan lanjut usia dan mereka yang memiliki riwayat komorbid,” kata dr. Nadia.