Jumat, September 4, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 116

Pensiunan Tak Perlu Repot, Ambil Dana Pensiun Kini Bisa Langsung di Kantor Pos

jessica hart
-
0
Pensiunan Tak Perlu Repot, Ambil Dana Pensiun Kini Bisa Langsung di Kantor Pos

Skema baru pencairan dana pensiun resmi diberlakukan mulai 1 Juli 2025. Kini, para pensiunan dapat langsung ambil pensiun di Kantor Pos terdekat setiap bulan, menggantikan metode sebelumnya yang dikirim melalui rekening bank. Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Pos Indonesia (Persero) dan PT Taspen (Persero), sebagai bagian dari perluasan layanan. Dengan kebijakan baru ini, sekitar 142 ribu pensiunan Taspen di seluruh Indonesia akan beralih ke metode ambil pensiun di Kantor Pos, bergabung dengan sekitar 500 ribu penerima manfaat lainnya yang sudah lebih dulu menggunakan layanan serupa.

Peresmian layanan ini digelar di Kantorpos Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Hadir dalam acara tersebut Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Haris, serta Direktur Operasional PT Taspen, Tribuna Phitera Djaja. Menurut Haris, kemitraan ini merupakan bentuk kepercayaan yang besar dan strategis dari Taspen terhadap Pos Indonesia sebagai mitra distribusi dana pensiun.

Layanan Dioptimalkan, Pensiunan Bisa Terima Dana di Rumah

Langkah perubahan sistem ini juga sejalan dengan upaya optimalisasi aset negara dan penguatan perekonomian nasional, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi keuangan negara. PT Pos Indonesia telah melakukan penguatan infrastruktur dan peningkatan mutu pelayanan di berbagai daerah untuk mendukung implementasi layanan tersebut.

“Selain layanan di loket, kami juga siapkan opsi layanan antar langsung ke rumah bagi pensiunan yang memiliki kendala kesehatan atau mobilitas,” kata Haris. Tak hanya itu, untuk mereka yang terbiasa bertransaksi secara digital, aplikasi Pospay juga disiapkan sebagai solusi pembayaran modern. Aplikasi ini memungkinkan pengguna melakukan berbagai transaksi, mulai dari transfer antarbank hingga pembayaran berbasis QRIS.

Mengenai prosedur pencairan dana, pensiunan tidak perlu khawatir soal persyaratan tambahan. Haris menjelaskan bahwa seluruh informasi teknis sudah disampaikan langsung oleh Taspen kepada penerima. “Kalaupun ada yang belum mendapat pemberitahuan, tim kami di kantor Taspen siap membantu dan memberikan penjelasan langsung,” ujarnya.

Dengan layanan yang semakin inklusif dan fleksibel ini, diharapkan proses pencairan dana pensiun ke depan menjadi lebih mudah diakses, efisien, dan tetap aman bagi seluruh penerima manfaat di penjuru negeri.

Mau Cuan dari Pasif Income? Begini Cara Mengatur Keuangan untuk Investasi

Bintang Putra
-
0
Mau Cuan dari Pasif Income? Begini Cara Mengatur Keuangan untuk Investasi

Banyak orang ingin mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus kerja ekstra keras setiap hari. Maka muncullah istilah passive income, yang sekarang makin dilirik, terutama lewat jalur investasi seperti kripto, trading saham, atau instrumen lain. Tapi, agar tidak asal nekat, penting banget punya strategi dalam mengatur keuangan untuk investasi. Kenapa? Karena risiko tetap ada, dan tanpa manajemen dana yang tepat, bukan keuntungan yang datang, malah boncos yang menghampiri.

Bagi yang baru mulai, pasti bingung: dari total penghasilan per bulan atau dana yang dimiliki, berapa persen yang sebaiknya dialokasikan untuk investasi? Apakah harus langsung terjun ke dunia kripto, atau lebih baik main aman dulu lewat reksadana atau emas?

Pembagian Dana yang Bijak: Jangan Taruh Telur di Satu Keranjang

Salah satu prinsip penting dalam mengatur keuangan untuk investasi adalah diversifikasi. Artinya, jangan langsung all-in ke satu jenis instrumen. Misalnya punya dana Rp10 juta, bisa dibagi seperti ini:

  • 50% untuk investasi aman: Pilih produk seperti deposito, obligasi, atau reksadana pasar uang. Risikonya lebih rendah dan cocok buat pemula.

  • 30% untuk investasi moderat: Bisa disalurkan ke saham blue chip atau reksadana campuran. Keuntungan bisa lebih besar, tapi fluktuasi juga lumayan.

  • 20% untuk investasi agresif: Nah, ini bisa digunakan untuk trading kripto atau forex. Tapi ingat, alokasinya kecil karena risikonya tinggi.

Jangan lupa, pastikan dana untuk kebutuhan sehari-hari, dana darurat, dan asuransi sudah aman dulu. Investasi itu penting, tapi kebutuhan dasar jangan sampai dikorbankan.

Pahami Instrumennya, Jangan Asal Ikut Tren atau FOMO!

Seringkali orang tertarik investasi hanya karena FOMO—takut ketinggalan. Kripto lagi naik, langsung beli. Saham lagi rame, langsung nyemplung. Padahal setiap instrumen punya karakteristik dan risiko berbeda. Jadi sebelum berinvestasi, cari tahu dulu ilmunya. Banyak platform sekarang menyediakan akun simulasi atau edukasi gratis, manfaatkan itu.

Kalau ingin benar-benar menjadikan investasi sebagai sumber pasif income jangka panjang, perlu sabar, konsisten, dan disiplin dalam menaruh uang. Jangan berharap cuan instan, karena yang instan biasanya juga cepat hilang.

Mengatur keuangan untuk investasi bukan soal berapa besar uang yang dimiliki, tapi bagaimana cara mengelolanya dengan cerdas. Dengan strategi alokasi yang tepat dan pemahaman yang cukup, bukan hal mustahil punya penghasilan pasif dari berbagai instrumen. Ingat, tujuan investasi bukan cepat kaya, tapi mencapai kebebasan finansial secara bertahap.

APBN 2025 Diuji Gejolak Global, Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi

Firman Rangga
-
0
APBN 2025 Diuji Gejolak Global, Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi

Pelaksanaan APBN 2025 dalam enam bulan pertama tahun ini berlangsung di tengah tekanan global yang semakin kompleks. Mulai dari pelemahan ekonomi dunia, tensi geopolitik yang meningkat, hingga perang dagang yang belum mereda—semuanya menjadi tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam menjaga arah fiskal tetap stabil. Dalam laporan terbarunya di hadapan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa APBN 2025 tetap diarahkan sebagai instrumen utama untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional.

“Di tengah ketidakpastian global, APBN tetap berperan sebagai penyangga ekonomi (shock absorber), penggerak alokasi sumber daya, dan alat distribusi kesejahteraan sesuai amanat undang-undang,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama DPR RI.

Pada semester pertama, pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.210,19 triliun. Namun, tekanan terhadap harga komoditas akibat kondisi eksternal mempengaruhi kinerja penerimaan. Meskipun demikian, Sri Mulyani menyebut sinyal pemulihan mulai terlihat, terutama dari sektor pajak yang kembali menunjukkan tren positif sejak Juni.

“Penerimaan pajak tumbuh mencapai dua digit, 10,9%. Ini menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas fiskal di semester berikutnya,” tambahnya.

Stimulus Fiskal dan Program Prioritas Mulai Direalisasikan

Dari sisi belanja negara, realisasi hingga akhir Juni mencapai Rp1.407,1 triliun. Angka ini termasuk dua paket stimulus fiskal yang digelontorkan pemerintah guna menjaga konsumsi masyarakat tetap terjaga. Stimulus tahap pertama senilai Rp33 triliun diberikan melalui program seperti diskon listrik dan relaksasi pajak final UMKM. Sedangkan tahap kedua sebesar Rp24,4 triliun diberikan lewat insentif seperti diskon tarif tol, subsidi gaji, dan potongan harga tiket kereta api.

Sejumlah program prioritas yang menjadi agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga mulai dijalankan. Di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan realisasi Rp5 triliun, ketahanan pangan sebesar Rp47,3 triliun, anggaran pendidikan Rp259,3 triliun, serta sektor kesehatan yang telah menyerap Rp78,6 triliun.

Untuk semester kedua, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan berada pada kisaran 4,7% hingga 5,0%, dengan inflasi diprediksi tetap terkendali antara 2,2% sampai 2,6%. Target penerimaan negara secara keseluruhan pada tahun ini dipatok sebesar Rp2.865,5 triliun atau 95,4% dari target, yang akan didorong melalui berbagai langkah optimalisasi.

Di akhir pemaparannya, Sri Mulyani menegaskan bahwa pengelolaan fiskal akan terus dijaga agar kredibel dan adaptif terhadap dinamika global. “Kami akan terus menjaga APBN tetap sehat agar bisa menjadi instrumen utama dalam melindungi rakyat dan menjalankan agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan,” ujarnya menutup.

Mafia Beras Oplosan Rugikan Negara Rp10 Triliun, Beredar hingga Minimarket Ternama

jessica hart
-
0
Mafia Beras Oplosan Rugikan Negara Rp10 Triliun, Beredar hingga Minimarket Ternama

Isu beras oplosan kembali mencuat setelah Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkap praktik penyelewengan yang merugikan negara hingga Rp10 triliun. Modus ini melibatkan pencampuran beras medium dengan beras premium, kemudian dijual dengan label berkualitas tinggi. Kasus ini semakin viral setelah ditemukannya beras oplosan yang beredar di sejumlah minimarket ternama.

Berdasarkan investigasi Kementerian Pertanian (Kementan), sindikat ini telah beroperasi lama dengan memanfaatkan celah distribusi. Beras berkualitas rendah dicampur dengan beras premium seperti jenis Setra Ramos atau IR 64, lalu dikemas ulang seolah-olah produk asli. “Ini kejahatan terstruktur. Mereka tidak hanya menipu konsumen, tetapi juga merugikan negara karena menghindari pajak dan bea masuk,” tegas Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/7/2025).

Modus Beras Oplosan di Minimarket dan Pasar Tradisional

Penggerebekan terbaru menemukan beras oplosan yang dijual di minimarket ternama dengan harga sama seperti beras premium. Konsumen sulit membedakan karena kemasan dan tampilan fisiknya sangat mirip. Mentan Amran menyebut, pihaknya telah mengantongi 212 produsen nakal yang akan ditindak tegas. “Kami serahkan ke penegak hukum. Ini bukan sekadar pelanggaran, tapi sudah masuk tindak pidana,” ujarnya.

Selain minimarket, pasar tradisional juga menjadi sasaran peredaran beras campuran ini. Pedagang nakal biasanya membeli beras medium dengan harga murah, lalu mengoplos dengan sedikit beras premium untuk meningkatkan nilai jual. Akibatnya, kualitas beras turun drastis, tetapi harga tetap tinggi.

Negara Rugi Rp10 Triliun, Mafia Beras Sudah Dua Kali Tegur Mentan

Investigasi lebih dalam mengungkap kerugian negara mencapai Rp10 triliun akibat praktik ini. Sindikat tidak hanya menghindari pajak, tetapi juga memanipulasi data impor dan stok beras nasional. “Mereka mainkan supply-demand, sehingga harga bisa dikendalikan. Ini sangat merugikan petani dan konsumen,” papar Amran.

Menariknya, ini bukan kali pertama Mentan Amran memperingatkan praktik beras oplosan. Sebelumnya, ia sudah dua kali mengeluarkan teguran keras terkait mafia beras, namun sindikat ini tetap beroperasi karena kuatnya jaringan dan backing dari oknum tertentu. “Kami akan terus pantau, termasuk bekerja sama dengan Bea Cukai dan Kepolisian,” tambahnya.

Bagi konsumen, disarankan lebih cermat membeli beras dengan memeriksa fisik butiran, aroma, dan kemasan. “Beras oplosan biasanya lebih mudah patah dan baunya kurang harum,” kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo.

Emas Makin Tak Terjangkau? Simak Penyebab Harga Emas Mahal di Pasaran

Bintang Putra
-
0
Emas Makin Tak Terjangkau? Simak Penyebab Harga Emas Mahal di Pasaran

Beberapa waktu terakhir, harga emas terus merangkak naik dan bikin banyak orang bertanya-tanya: kenapa bisa semahal ini? Padahal, logam mulia satu ini sudah lama jadi pilihan utama buat investasi jangka panjang karena dianggap aman dan stabil. Tapi tetap saja, lonjakan harganya bikin penasaran. Nah, penting untuk tahu penyebab harga emas mahal dan apa faktor yang bisa bikin harganya kembali turun suatu saat nanti.

Permintaan yang terus meningkat menjadi salah satu alasan utama. Ketika kondisi global sedang tidak menentu—seperti konflik geopolitik, inflasi tinggi, hingga ketidakpastian pasar saham—emas langsung jadi incaran. Logam ini dianggap sebagai “safe haven”, atau tempat berlindung yang aman buat menyimpan nilai kekayaan. Nggak heran kalau permintaan naik, harga pun ikut melambung.

Apa Saja Faktor yang Mempengaruhi Harga Emas?

Ada beberapa hal yang bikin penyebab harga emas mahal itu jadi masuk akal. Salah satunya adalah nilai tukar dolar Amerika Serikat. Emas punya hubungan terbalik dengan dolar. Saat dolar melemah, harga emas cenderung naik karena jadi lebih murah untuk dibeli dalam mata uang lain. Selain itu, kebijakan suku bunga dari bank sentral juga punya pengaruh besar. Ketika suku bunga rendah, orang lebih cenderung memilih emas dibanding menyimpan uang di bank karena imbal hasil tabungan jadi kecil.

Situasi politik global juga nggak bisa diabaikan. Ketika terjadi konflik antarnegara atau ketegangan geopolitik, banyak investor global buru-buru alihkan dana ke emas. Sentimen ini yang bikin harga emas terdongkrak tinggi meski kadang kondisi dalam negeri sedang stabil.

Tapi sebaliknya, kalau kondisi ekonomi global membaik, inflasi terkendali, dan pasar saham kembali menarik, harga emas bisa saja turun. Ditambah lagi jika bank sentral mulai menaikkan suku bunga, orang akan beralih dari emas ke aset-aset lain yang bisa memberi imbal hasil lebih tinggi.

Jadi, pergerakan harga emas itu bukan cuma karena satu faktor, tapi kombinasi dari banyak hal—dari global sampai domestik.

Waspadai Faktor yang Membuat Harga Emas Naik-Turun

Investasi emas memang menjanjikan, tapi penting juga buat tetap waspada dan paham kapan waktu yang tepat untuk beli atau jual. Memahami penyebab harga emas mahal bisa bantu ambil keputusan lebih bijak, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang berubah cepat. Jangan asal ikut-ikutan, pastikan riset dulu dan sesuaikan dengan kebutuhan finansial masing-masing.

Bantuan Beras Pemerintah Mulai Disalurkan Juli, 18 Juta Keluarga Jadi Sasaran

Firman Rangga
-
0
Bantuan Beras Pemerintah Mulai Disalurkan Juli, 18 Juta Keluarga Jadi Sasaran

Distribusi bantuan beras pemerintah kembali digulirkan pada Juli 2025 sebagai bagian dari program prorakyat era Presiden Prabowo Subianto. Skema penyaluran kali ini akan dilakukan sekaligus untuk alokasi dua bulan, sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di kuartal kedua tahun ini.

“Penyaluran bantuan beras pemerintah bisa dilakukan setelah ada penugasan resmi melalui rapat terbatas atau rapat koordinasi tingkat nasional, ditambah pencairan Anggaran Belanja Tambahan (ABT),” ujar Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Arief menjelaskan bahwa anggaran program ini sebelumnya belum berada di bawah kendali langsung NFA, melainkan masih berada di pos Bendahara Umum Negara (BA BUN). Namun kini, ia memastikan bahwa ABT telah tersedia dan proses distribusi siap dilaksanakan. “Mulai Juli ini, kita akan kirim sekaligus dua tahap—masing-masing 10 kilogram—ke berbagai wilayah, terutama kawasan timur Indonesia,” jelasnya.

Tahun ini, program bantuan menggunakan data dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang mencakup 18.277.083 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,9 triliun untuk mendanai skema ini.

Menurut Arief, proses pengucuran dana memang harus mengikuti prosedur ketat. “BPK mengingatkan bahwa anggaran harus tersedia lebih dulu sebelum program berjalan. Ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas,” tambahnya.

Upaya Pemerintah Tekan Inflasi dan Jaga Harga Petani

Dalam laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), beras tercatat sebagai penyumbang utama inflasi bulan Juni 2025 di sektor makanan dan minuman, dengan angka inflasi sebesar 1,00 persen dan andil inflasi sebesar 0,04 persen. Pemerintah berharap intervensi melalui bantuan ini dapat meredam tekanan inflasi.

Berkaca pada tahun sebelumnya, penyaluran bantuan pangan selama sembilan bulan terbukti efektif meredam lonjakan harga. Inflasi beras sempat menyentuh angka 5,32 persen pada Februari 2024, sebelum melandai ke 0,1 persen di akhir tahun.

Arief juga menyoroti siklus produksi beras yang mulai menurun memasuki pertengahan tahun. “Panen raya terjadi pada Maret dan April dengan produksi mencapai 10 juta ton. Tapi begitu memasuki Mei dan Juni, produksi melandai, otomatis harga cenderung naik,” katanya.

Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan harga agar tidak merugikan petani. “Harga gabah dan beras harus tetap rasional—tidak boleh jatuh terlalu rendah agar petani tetap untung, tapi juga tidak boleh terlalu tinggi agar tetap terjangkau oleh konsumen. Ini tugas kita menjaga ekosistem hulu sampai hilir tetap sehat,” pungkasnya.

Tekstil & Garmen Paling Terpukul, Ini Strategi Atasi Pelemahan PMI

jessica hart
-
0
Tekstil & Garmen Paling Terpukul, Ini Strategi Atasi Pelemahan PMI

Indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia kembali menunjukkan pelemahan PMI pada Juni 2025, turun ke level 46,9 dari sebelumnya 47,4 di Mei. Kondisi ini mengkonfirmasi perlambatan aktivitas manufaktur Tanah Air, sekaligus mencerminkan tren serupa di sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang juga mengalami penurunan.

Kementerian Perindustrian mengidentifikasi dua penyebab utama pelemahan PMI kali ini. Pertama, lambatnya implementasi paket deregulasi yang dinanti pelaku industri. Kedua, melemahnya permintaan pasar domestik dan ekspor seiring penurunan daya beli masyarakat.

“Industri masih menunggu kepastian kebijakan yang lebih berpihak pada dunia usaha, sementara di sisi lain pasar dalam negeri dan luar negeri sama-sama lesu,” ungkap Febri Hendri Antoni Arief, Juru Bicara Kementerian Perindustrian, dalam konferensi pers di Jakarta (1/7).

Para pelaku usaha khususnya menantikan revisi Permendag No. 8/2024 tentang relaksasi impor yang dinilai membuka keran masuknya produk murah asing. Pemerintah telah mengumumkan pencabutan kebijakan ini pada 30 Juli lalu, namun dampak positifnya baru diperkirakan terasa dalam dua bulan ke depan, terutama di sektor tekstil dan garmen.

“Industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) paling merasakan dampak banjir impor. Dengan revisi ini, kami harap bisa bernapas lega,” jelas Febri.

Selain itu, rencana pembatasan entry port untuk produk impor juga dinilai krusial. Selama ini, produk murah bisa masuk lewat berbagai pelabuhan, membuat produk lokal kian terdesak.

Ekspor Terhambat, Daya Beli Belum Pulih Jadi Salah Satu Faktor Pelemahan PMI

Di sisi permintaan, pasar ekspor masih tertekan oleh ketidakpastian global. Sementara di dalam negeri, daya beli masyarakat belum menunjukkan pemulihan signifikan.

“Masyarakat kini lebih selektif, mengutamakan kebutuhan pokok daripada produk sekunder,” papar Febri.

Di tengah tantangan ini, belanja pemerintah mulai bergerak di pertengahan Juni, memberikan stimulus bagi industri pendukung infrastruktur seperti semen dan baja. Kebijakan insentif liburan sekolah juga sempat mendongkrak permintaan di sektor makanan, minuman, dan produk cetak.

Di tengah tekanan saat ini, penandatanganan perjanjian IEU-CEPA dinanti sebagai angin segar. Kesepakatan ini diharapkan bisa membuka pasar Eropa lebih luas bagi produk manufaktur Indonesia.

“Jika IEU-CEPA segera ditandatangani, ini akan menjadi game changer bagi industri ekspor kita,” tegas Febri.

Meski pelemahan PMI Juni lalu menunjukkan tantangan yang tidak ringan, langkah-langkah kebijakan yang sedang dipersiapkan diharapkan bisa menjadi katalisator pemulihan di paruh kedua 2025. Semua mata kini tertuju pada implementasi berbagai kebijakan strategis yang dijanjikan pemerintah.

Dampak Ekonomi Digital, Ujian Serius untuk Bisnis yang ‘Gak Mau Gerak’

Bintang Putra
-
0
Dampak Ekonomi Digital, Ujian Serius untuk Bisnis yang ‘Gak Mau Gerak’

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara orang berbelanja, berkomunikasi, bahkan menjalankan bisnis. Tak heran, dampak ekonomi digital kini menjadi perbincangan hangat, terutama bagi pelaku usaha yang sebelumnya terbiasa dengan metode konvensional. Banyak model bisnis lama yang mulai berbenah karena tidak ingin tersingkir dari persaingan yang semakin ketat.

Model bisnis tradisional, seperti toko fisik, jasa antar manual, atau pemasaran lewat brosur, perlahan-lahan digeser oleh sistem yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi secara online. Kalau dulu pelanggan harus datang langsung ke toko, kini cukup membuka aplikasi dan barang langsung diantar ke depan pintu. Inilah wajah baru dunia usaha yang didorong oleh dampak ekonomi digital.

Perubahan Strategi dan Adaptasi Pelaku Usaha Menjadi Salah Satu Dampak Berkembangnya Ekonomi Digital!

Bisnis konvensional yang tidak mau beradaptasi dengan era digital biasanya mulai tertinggal. Salah satu contohnya, toko pakaian kecil yang hanya mengandalkan kunjungan langsung mulai kesulitan bersaing dengan brand yang aktif di media sosial dan e-commerce. Perbedaan ini bukan hanya soal tampilan, tapi juga soal kecepatan layanan, sistem pembayaran, hingga pengalaman pelanggan.

Banyak usaha tradisional kini mulai membuat akun marketplace, menghadirkan katalog digital, bahkan membuka layanan pesan antar. Transformasi ini penting, karena konsumen sekarang lebih suka yang praktis, cepat, dan bisa diakses kapan pun. Peluang tetap terbuka lebar, asal pelaku usaha mau belajar dan menyesuaikan diri.

Menariknya, meskipun digitalisasi semakin meluas, bukan berarti bisnis konvensional mati total. Justru gabungan antara layanan offline dan online—atau yang sering disebut omnichannel—menjadi strategi yang cukup efektif. Konsumen bisa melihat produk secara langsung, lalu membeli lewat aplikasi. Atau sebaliknya, mencari info lewat internet lalu datang ke toko untuk merasakan langsung kualitasnya.

Era digital memang membawa banyak tantangan, tapi juga membuka peluang baru yang lebih luas. Bagi pelaku bisnis konvensional, kuncinya adalah berani berubah. Dengan memahami dampak ekonomi digital, setiap usaha punya kesempatan yang sama untuk berkembang—asal tidak takut mencoba hal baru dan terus belajar mengikuti arah zaman.

Pemerintah Tancap Gas Deregulasi Perdagangan Demi Daya Saing Nasional

Firman Rangga
-
0
Pemerintah Tancap Gas Deregulasi Perdagangan Demi Daya Saing Nasional

Upaya untuk memperkuat daya saing nasional terus menjadi fokus pemerintah. Salah satu langkah konkret yang tengah diambil adalah penyederhanaan regulasi di sektor perdagangan guna menciptakan ekosistem usaha yang lebih efisien dan terbuka. Kebijakan ini tak hanya ditujukan untuk mempercepat perizinan, tapi juga menghilangkan hambatan teknis dan birokratis yang kerap memperlambat arus logistik. Lewat pendekatan ini, diharapkan daya saing nasional dapat meningkat, sekaligus menarik lebih banyak investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa langkah deregulasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam merespons tantangan global dan dinamika perdagangan internasional yang semakin kompleks.

“Ini merupakan bagian dari reformasi struktural. Presiden meminta agar kebijakan yang kita ambil benar-benar mendukung kemudahan berusaha dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global,” ujar Airlangga, Minggu (30/6).

Fokus pada Investasi dan Lapangan Kerja

Selain menata ulang regulasi, pemerintah juga mendorong penciptaan ekosistem usaha yang mendukung sektor padat karya dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Sejumlah kebijakan pun disiapkan, termasuk Keputusan Presiden tentang pembentukan Satuan Tugas Perundingan Perdagangan dan Investasi, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja, serta Satgas untuk mempercepat perizinan dan iklim investasi.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden yang mendorong percepatan deregulasi serta kemudahan perizinan usaha secara lebih luas. Langkah ini sejalan dengan proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), di mana Indonesia telah memiliki roadmap dan dokumen awal sebagai bentuk komitmen integrasi ekonomi global.

Salah satu gebrakan utama yang diambil adalah pencabutan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo. Nomor 8 Tahun 2024 terkait kebijakan impor. Sebagai gantinya, pemerintah mengesahkan Permendag Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur ulang kebijakan impor secara menyeluruh, disertai delapan Permendag pendukung untuk masing-masing klaster komoditas.

Relaksasi impor juga diterapkan terhadap 10 kelompok komoditas penting, termasuk kayu industri, bahan baku pupuk bersubsidi, bahan bakar alternatif, plastik, pemanis industri, bahan kimia khusus, mutiara, food tray, alas kaki, serta sepeda roda dua dan tiga. Meski memberi kelonggaran, kebijakan ini tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan keberlangsungan industri strategis dalam negeri.

Semua kebijakan tersebut disusun melalui proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian terkait, asosiasi industri, hingga analisis dampak regulasi. Aturan baru ini akan mulai berlaku 60 hari setelah diundangkan, memberi waktu adaptasi bagi pelaku usaha maupun sistem layanan terkait.

Dengan langkah-langkah reformasi ini, pemerintah berharap dapat menciptakan kepastian hukum, menyederhanakan proses usaha, dan yang paling penting—memperkuat posisi industri dalam negeri agar mampu bersaing secara global.

Indeks Kepercayaan Industri Juni 2025 Masih Ekspansif, Tapi Produksi Melemah

jessica hart
-
0
Indeks Kepercayaan Industri Juni 2025 Masih Ekspansif, Tapi Produksi Melemah

Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Indonesia pada Juni 2025 masih bertahan di jalur ekspansi dengan skor 51,84. Meski terjadi sedikit penurunan dibanding bulan sebelumnya (52,11) dan periode yang sama tahun lalu (52,50), capaian ini menunjukkan sektor manufaktur dalam negeri masih mampu menjaga performa di tengah tekanan global. Kementerian Perindustrian menilai bahwa Indeks Kepercayaan Industri tetap merefleksikan semangat pelaku usaha yang cermat membaca dinamika pasar.

Febri Hendri Antoni Arif, Juru Bicara Kemenperin, menyebutkan bahwa penurunan ini dipengaruhi oleh melemahnya variabel produksi yang hanya menyentuh angka 46,64. Namun, sisi permintaan justru menunjukkan peningkatan, dengan skor variabel pesanan naik ke 54,21. Artinya, para pelaku industri cenderung lebih berhati-hati, memilih mengandalkan stok barang yang telah tersedia untuk memenuhi lonjakan permintaan.

“Dari 23 subsektor yang dipantau, 18 di antaranya masih berada di zona ekspansi. Secara akumulatif, kelompok ini menyumbang lebih dari 92 persen terhadap PDB industri nonmigas pada kuartal pertama 2025. Ini menjadi indikator bahwa sektor manufaktur kita masih punya napas panjang,” ujar Febri.

Tiga subsektor dengan capaian IKI tertinggi bulan ini adalah Industri Alat Angkutan Lainnya (KBLI 30), Industri Pengolahan Tembakau (KBLI 12), dan Industri Kimia serta Barang dari Bahan Kimia (KBLI 20). Namun, sektor tembakau justru mengalami tekanan pada sisi produksinya. Febri menjelaskan, faktor seperti kebijakan cukai tinggi, wacana kemasan rokok polos (plain packaging), hingga kekhawatiran atas konflik Timur Tengah menjadi penyebab kontraksi tersebut.

Tekanan Eksternal dan Respons Kebijakan

Sementara itu, lima subsektor lainnya berada dalam zona kontraksi. Di antaranya, Industri Alas Kaki (KBLI 15), Komputer dan Elektronik (KBLI 26), Peralatan Listrik (KBLI 27), Mesin dan Perlengkapan YTDL (KBLI 28), serta subsektor Reparasi dan Pemasangan Mesin (KBLI 33). Melemahnya ekspor turut menekan subsektor alas kaki, yang pada April 2025 mencatat penurunan ekspor hingga 21 persen. Namun, investasi justru melonjak dari Rp2,29 triliun ke Rp7,03 triliun di triwulan pertama.

Permintaan dalam dan luar negeri yang melemah membuat beberapa subsektor menghadapi penurunan utilisasi. Industri komputer, peralatan listrik, dan mesin terkena imbas dari menumpuknya stok serta tertundanya proyek-proyek pengadaan.

IKI industri yang berorientasi ekspor pada Juni tercatat 52,19, sedangkan untuk pasar domestik sebesar 51,32. Keduanya mengalami penurunan dibanding Mei 2025. Faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik, terutama konflik Iran-Israel yang memicu lonjakan harga energi dan terganggunya logistik global, turut membebani industri dalam negeri.

Kebijakan relaksasi impor produk jadi juga mendapat sorotan. Lonjakan impor dinilai menekan daya saing industri dalam negeri dan berujung pada penurunan utilisasi hingga ancaman PHK di beberapa sektor. Sebagai respons, pemerintah melakukan revisi regulasi guna mengerem laju impor, terutama untuk sektor tekstil dan produk pakaian jadi.

“Setelah kebijakan pembatasan impor ini berjalan, kami optimistis permintaan dalam negeri akan kembali tumbuh. Ini akan berdampak positif pada variabel pesanan dalam IKI, terutama bagi sektor tekstil,” kata Febri.

Di tengah tekanan, keyakinan pelaku industri terhadap kondisi usaha dalam enam bulan mendatang masih terjaga. Tingkat optimisme berada di angka 65,8 persen, meskipun sedikit menurun dibanding November 2024 yang mencapai 73,4 persen.

Penurunan optimisme ini, menurut Febri, banyak dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang tak bisa dikendalikan. “Ketergantungan pada energi, terutama gas, membuat industri dalam negeri sangat sensitif terhadap lonjakan harga global. Belum lagi masalah logistik yang terus membengkak akibat situasi politik di Timur Tengah,” tutupnya.

1...115116117...1,033Halaman 116 dari 1,033

Copyright © 2022 - 2024 Berempat.com All right reserved