PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menyoroti pentingnya kepastian regulasi terkait pajak kendaraan listrik di tingkat daerah menyusul terbitnya aturan baru pemerintah. Kebijakan ini dinilai akan sangat berpengaruh terhadap minat konsumen serta arah pengembangan pasar kendaraan listrik di dalam negeri.
Perubahan aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, serta pajak alat berat. Dalam beleid terbaru ini, kendaraan listrik tidak lagi masuk dalam kategori yang dikecualikan dari pajak. Artinya, besaran pajak kendaraan listrik akan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah sesuai kebijakan yang berlaku.
Menanggapi hal itu, Chief Operating Officer HMID, Fransiscus Soerjopranoto, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati kewenangan daerah dalam menetapkan skema pajak maupun insentif. Namun, ia menekankan bahwa kepastian kebijakan menjadi faktor krusial bagi pelaku industri dan konsumen.
“Kami memahami setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda, tetapi kepastian aturan sangat dibutuhkan agar konsumen memiliki keyakinan dalam mengambil keputusan,” ujarnya.
Kepastian Regulasi Jadi Kunci Transisi EV
Menurut HMID, kejelasan terkait pajak kendaraan listrik dan insentif yang menyertainya akan sangat menentukan keberhasilan transisi menuju kendaraan ramah lingkungan. Tanpa kepastian tersebut, pasar berpotensi menghadapi ketidakpastian yang dapat menghambat pertumbuhan adopsi kendaraan listrik.
Fransiscus menjelaskan, konsumen umumnya mempertimbangkan aspek biaya kepemilikan secara menyeluruh, termasuk pajak tahunan dan berbagai insentif yang tersedia. Oleh karena itu, perubahan kebijakan yang tidak seragam antar daerah berisiko memengaruhi daya tarik kendaraan listrik itu sendiri.
Meski demikian, HMID mengakui bahwa perbedaan kebijakan fiskal antar wilayah merupakan hal yang wajar, mengingat masing-masing daerah memiliki prioritas dan kondisi ekonomi yang berbeda. Namun, ia menilai bahwa variasi tersebut perlu diimbangi dengan pendekatan kebijakan yang tetap menjaga daya saing kendaraan listrik di pasar.
Kombinasi Insentif Fiskal dan Non-Fiskal
Untuk menjaga momentum pertumbuhan, HMID mendorong agar kebijakan terkait pajak kendaraan listrik tidak berdiri sendiri. Dukungan melalui kebijakan non-fiskal dinilai sama pentingnya dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan.
Langkah non-fiskal yang dimaksud mencakup pengembangan infrastruktur pengisian daya, kemudahan akses bagi pengguna kendaraan listrik, hingga berbagai fasilitas tambahan yang dapat meningkatkan kenyamanan pengguna. Menurut Fransiscus, pendekatan ini dapat menjadi penyeimbang jika terdapat perbedaan beban pajak di masing-masing daerah.
Ia menambahkan bahwa kombinasi kebijakan fiskal dan non-fiskal akan memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mendorong adopsi kendaraan listrik secara luas. Dengan strategi yang tepat, kendaraan listrik tetap dapat menjadi pilihan kompetitif di tengah dinamika kebijakan daerah.
