Berempat.com – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya mempercepat pemulihan di Lombok, Nusa Tenggara Barat akibat gempa. Upaya pemulihan yang dilakukan ialah dengan mempercepat pembangunan rumah.
Pemerintah sendiri diketahui memberikan bantuan bagi korban gempa Lombok, baik yang rumahnya mengalami rusak ringan hingga yang rusak berat. Dana bantuan yang diberikan yakni Rp 10 juta untuk rumah yang rusak ringan, Rp 25 juta untuk yang rusak sedang, dan Rp 50 juta untuk yang rusak berat.
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, demi mempercepat pembangunan rumah tersebut, pihaknya sudah menghubungi Ketua Kadin NTB dan Gubernur Jawa Timur untuk membangun depo bangunan di setiap kecamatan di NTB.
“Tugas ini diberikan kepada Ketua Kadin NTB dan Gubernur Jawa Timur,” terang Basuki di Jakarta, Jumat (31/8).
Peran Gubernur Jawa Timur, menurut Basuki, adalah untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan di NTB. Pasalnya, pasokan bahan bangunan bukan diambil dari Jakarta, melainkan dari Jawa Timur.
“Karena ada semen, seng, jadi membangun depo bangunan sampai ke kecamatan,” imbuh Basuki.
Dengan dibangunnya depo bangunan, maka otomatis kebutuhan bahan bangunan di NTB dapat terpenuhi. Kemudian, korban gempa Lombok pun dapat langsung menggunakan dana bantuan pemerintah yang sudah diberikan untuk membeli bahan bangunan.
Menurut Basuki, dengan begitu akan berlangsung keterlibatan masyarakat di NTB dalam pembangunan sehingga dapat mengentaskan pengangguran untuk sementara waktu.
“Karena ikut terlibat pembangunan, jadi uang itu bukan ganti rugi, tapi bantuan pemerintah,” jelas Basuki.
Sejauh ini, tutur Basuki, terdapat 78.000 rumah yang rusak akibat gempa dan 20.000 di antaranya masuk kategori rusak berat. Dan terkait pemberian bantuan sebesar Rp 50 juta per rumah untuk yang rusak berat, Basuki memastikan bahwa angka tersebut keluar setelah melihat hasil survei yang dilakukan tim Kementerian PUPR.