Berempat.com – Dalam pembukaan Konsolidasi Dewan Pengupahan Se-Indonesia Tahun 2018, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengungkapkan harapannya agar sistem pengupahan dapat benar-benar adil terhadap pekerja. Sebab, Hanif yakin bahwa kesejahteraan pekerja dapat ditingkatkan dengan sistem pengupahan yang adil.
“Saya berpesan kepada teman-teman di dewan pengupahan untuk membahas masalah pengupahan dari perspektif yang lebih komprehensif agar menghasilkan sistem pengupahan yang benar-benar adil. Jadi tidak melulu soal upah minimum,“ ujar Hanif dalam acara bertema “Menuju Sistem Pengupahan di Era Ekonomi Digital dan Bonus Demografi yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi” di Mercure Convention Center, Jakarta, Selasa (28/8).
Hanif menekankan agar tak melulu bicara soal upah minimum sebab menurutnya selama ini energi lebih banyak terbuang untuk membicarakan upah minimum. Sementara Hanif beranggapan bahwa pengupahan bukan soal tinggi dan minimum saja, melainkan berurusan dengan daya beli dan sistem pengupahan yang diterapkan.
Hanif juga mengisyaratkan bahwa urusan upah minimum tak akan ada selesainya bila tak dibarengi dengan stabilitas daya beli. Ia mencontohkan karyawan di Belanda yang masih mengeluh meski mendapat upah Rp 30 juta.
“Karena daya beli di Belanda itu sama dengan daya beli masyarakat di Jakarta sebesar Rp 3 juta. Nominalnya saja yang besar tapi daya belinya sama,” terang Hanif.
Karena itu, Hanif berharap agar konsolidasi Dewan Pengupahan dapat merumuskan konsep sistem pengupahan yang adil dan berdaya saing.
Adapun konsolidasi Dewan Pengupahan se-Indonesia yang digelar selama 28-31 Agustus 2018 ini diikuti oleh 300 orang peserta yang berasal dari Anggota Dewan Pengupahan Nasional, Anggota Dewan Pengupahan Propinsi, dan Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota terpilih.
Nantinya, hasil dari konsolidasi ini akan direkomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang pengupahan.
