Top Mortar Gak Takut Hujan
Home News Ribuan Ikan Mati, PLN Diminta Tegakkan Aturan KJA di Waduk PLTA

Ribuan Ikan Mati, PLN Diminta Tegakkan Aturan KJA di Waduk PLTA

0
(Dok: id.wikipedia.org)

Jakarta – Ribuan ikan keramba jaring apung (KJA) mati di Waduk Cirata dan Saguling, Jawa Barat, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta PLN segera ambil tindakan.

Menurutnya, peristiwa kematian ribuan ikan ini jangan sampai mengganggu operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Sebab bila operasional PLTA terganggu akan berdampak pada kelancaran produksi dan distribusi listrik untuk wilayah tertentu. Bila hal tersebut terjadi maka akan merugikan masyarakat luas.

“Dengan kejadian ini PLN harus mengevaluasi kapasitas dan kelayakan KJA milik masyarakat.

Bila tidak, maka bukan hanya operai PLTA dapat terganggu, namun yang utama adalah terkait perekonomian dan lingkungan masyarkat setempat,” kata Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini minta PLN melibatkan masyarakat bekerja sama dalam menjaga lingkungan dan kualitas air PLTA.

PLN dan masyarakat harus memikirkan cara menetralisasi limbah dan endapan pakan KJA agar tidak merusak mesin-mesin pembangkit listrik.

“Secara berkala PLN bersama badan pengelola waduk harus memeriksa kualitas air. Air yang kurang baik akan membuat mesin cepat berkarat dan berkurang kemampuan kerjanya.

Sebelum hal itu terjadi maka PLN harus aktif melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan waduk oleh masyarakat,” ujar Mulyanto.

Mulyanto menambahkan PLN dan badan pengelola waduk harus tegas menegakan aturan jumlah KJA yang dibolehkan. Aturan ini perlu ditegakkan agar kualitas air waduk bisa terjaga.

Namun begitu Mulyanto minta PLN mengedepankan pendekatan edukasi untuk membangun partisipasi masyarakat. Sebab di tengah pandemi yang belum usai ini PLN tetap harus memikirkan dampak ekonomi yang ditimbulkan bila ingin melakukan penertiban KJA di waduk.

“PLN tetap harus memikirkan solusi yang baik bagi masyarakat sekitar waduk. Jangan sampai pencaharian masyarakat lokal berbasis sungai ini semakin sulit.

Bila perlu Pemerintah harus turun tangan untuk segera menyeselaikan masalah ini,” tandas Mulyanto.

Exit mobile version