Pemerintah Tidak Boleh Sembunyikan Data Kematian Covid-19

0
15
(Dok: dpr.go.id)

Jakarta – Menghilangkan data kematian dalam laporan perkembangan penanggulangan Covid-19 dapat mengaburkan gambaran jumlah dan persebaran efek fatalitas Covid-19.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto kritik rencana Pemerintah hilangkan data kematian dalam laporan perkembangan penanggulangan Covid-19 ini.

Menurutnya langkah tersebut tidak tepat, karena dapat mengaburkan gambaran jumlah dan persebaran efek fatalitas Covid-19. Data kematian akibat Covid-19 itu justru merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan proses treatment dari konsep 3T: testing, tracing, treatment.

“Apa ada indikator lain yang dapat mengukur fatality dari Covid-19 ini? Rasanya tidak ada. Karena itu Pemerintah sebaiknya mengevaluasi secara komprehensif dan teliti penyebab tidak akuratnya data angka kematian akibat Covid-19. Yang dibutuhkan adalah langkah koreksi dan perbaikan atas data angka kematian Covid-19 tersebut, bukan malah menghapus indikator kematian.

Jangan seperti pepatah: buruk rupa cermin dibelah,” tegas Mulyanto dalam siaran persnya, Rabu, 11 Agustus 2021.

Mulyanto menyayangkan sikap Pemerintah yang sering blunder dan tidak scientific based dalam penanggulangan Covid-19.

Sebelumnya masyarakat dibuat kaget dengan pernyataan Menko Marinves, Luhut Binsar Panjaitan, yang mengaku baru mengetahui pentingnya tracing dalam penanggulangan Covid-19. Padahal pandemi ini sudah berjalan hampir 2 tahun.

Kini Luhut kembali membuat kebijakan yang membingungkan yaitu ingin menghapus data kematian sebagai indikator penanggulangan Covid-19. Alasannya proses input data kematian Covid-19 terjadi kesalahan. Sehingga data tersebut tidak akurat.

“Kalau masalahnya adalah kekeliruan input, maka yang perlu dilakukan adalah verifikasi ulang data yang ada. Jangan indikatornya yang dihilangkan.

Pemerintah jangan ingin terlihat berkinerja baik, namun dengan jalan pintas memoles data (window dressing) yang berlebihan. Atau malah dengan cara menghapus seluruh data yang ada.

Pemerintah jangan akal-akalan dengan data. Misalnya: ingin angka kasus positif harian rendah, maka diupayakan dengan mengurangi jumlah testing. Atau karena melihat angka kematian, yang jelek atau tidak akurat, maka dihapus saja indikator kematian Covid-19, dll.

Yang perlu dilakukan, harusnya adalah dengan memperbaiki data tersebut. Jangan malah dengan membuang indikatornya.

Sebab, belum ada indikator pengganti atau indikator lain yang dapat mengukur fatalitas akibat Covid-19 tersebut selain indikator kematian. Sebaiknya Pemerintah tidak menyembunyikan data kematian karena Covid-19 ini,” imbuh Mulyanto.