Moskow – Kondisi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan membuat akses terhadap vaksin serta produk terkait semakin meningkat. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyerukan pentingnya peran anggota APEC dalam memperkuat fasilitasi perdagangan vaksin, termasuk peningkatan produksi dan distribusi vaksin yang merata.Hal tersebut disampaikan Mendag Lutfi saat menghadiri rangkaian pertemuanAPEC Business Advisory Council (ABAC) dan APEC Ministers Responsible for Trade Meeting (APEC MRT) 2021 yang diadakan secara virtual pada 4–5 Juni 2021.
“Anggota APEC berperan penting dalam memperkuat fasilitasi perdagangan vaksin, termasuk peningkatan produksi dan distribusi vaksin yang merata. Penguatan fasilitasi perdagangan vaksin perlu dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi serta memastikan kemudahan akses terhadap vaksin dan produk terkait bagi masyarakat,” ujar Mendag.
Saat ini, masih terdapat kesenjangan yang sangat signifikan antara produksi vaksin dengan kebutuhan dunia. Hasil studi APEC menyebutkan, total kebutuhan vaksin dunia mencapai 14,2 miliar dosis, sementara produksi vaksin global saat ini baru mencapai sekitar 413 juta dosis atau 2,9 persen dari total kebutuhan dunia.
Kesenjangan ini juga diperburuk dengan distribusi vaksin yang tidak merata. Selain rendahnya produksi vaksin global, kesenjangan distribusi vaksin juga dipengaruhi adanya bottle neck dalam isu hak kekayaan intelektual (IPR).
APEC sebagai forum ekonomi terkemuka di kawasan Asia Pasifik, memegang peran strategis dalam mendukung diskusi proposal Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Waiver yang sedang bergulir di forum WTO.
Proposal TRIPS Waiver menekankan penghentian sementara pemberlakuan hak atas kekayaan intelektual (HKI) untuk mendorong produksi dan distribusi vaksin Covid-19 sebagai bentuk solidaritas global dalam percepatan penanganan pandemi. Menurut Mendag, vaksin diperlukan untuk memulihkan ekonomi, perdagangan,dan pariwisata.
“Untuk itu diperlukan vaksin bagi semua orang, standar vaksin yang baik termasuk pengembangan solusi digital untuk lisensi perjalanan, serta pelonggaran kewajiban pendaftaran lisensi HKI yang dapat mendukung ekonomi berkembang untuk memproduksi vaksin secara mandiri dalam rangka memenuhi kebutuhannya sehingga semakin banyak nyawa terselamatkan,” terangnya.
