Di periode kedua pemerintahan Jokowi akan meneruskan pembangunan infrastruktur yang dikaitkan dengan sentra produksi. Untuk meningkatkan peran sektor pariwisata, sinergi antar kementerian akan ditingkatkan, seperti Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri diskusi “Kajian Tengah Tahun Indef 2019: Tantangan Investasi di Tengah Kecamuk Perang Dagang” di Jakarta, Selasa (16/7/2019). “Pemerintah melihat ada opportunity dari perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Kesempatan itu berasal dari kemampuan kita untuk menarik investasi dan menggunakan pasar baik regional maupun global. Itu juga merupakan cara untuk menyelesaikan masalah fundamental Indonesia,” jelasnya.
Lebih lanjut menurutnya, perang dagang antara China dan Amerika Serikat tidak berdampak besar pada perekonomian nasional, sebab Indonesia belum menjadi bagian dalam arus supply-chain perdagangan dunia. Karena itulah, Indonesia tak banyak terkena dampak perang dagang ketimbang negara-negara lain yang bergantung pada ekspor. Meski begitu, Indonesia juga sulit untuk untuk memanfaatkan perang dagang untuk masuk dalam supply-chain tersebut. Dibandingkan dengan Singapura dan China, Indonesia relatif aman dari imbas perang kedua negara tersebut.
“Singapura saat ini sudah masuk dalam negative zone growth karena ekspor-impornya lebih besar dari total Gross Domestic Product (GDP)-nya. Jadi, kalau global growth decline, pasti akan kena. China sekarang pertumbuhan ekonominya terendah dalam 27 tahun terakhir,” katanya.
Ia menilai ada dua masalah fundamental Indonesia yaitu mengenai competitiveness dan productivity yang sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, sehingga pendidikan dan pelatihan menjadi penting. Competitiveness dan productivity juga tergantung pada kualitas infrastruktur, sehingga infrastruktur harus dibangun.
Competitiveness dan productivity juga bergantung pada inovasi dan riset sehingga pemerintah membuat policy mengenai riset dan inovasi menggunakan instrumen fiskal. Competitiveness dan productivity juga bergantung pada kualitas birokrasi maka Presiden melakukan reformasi birokrasi.
“Empat hal ini akan terus dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas perekonomian Indonesia dan pada saat yang sama tetap fokus untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan,” tambahnya.
Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif INDEF menambahkan dampak perang dagang pada ekonomi Indonesia masih kecil nilainya yaitu 0,01 persen. Sementara Vietnam mengalami pertumbuhan paling besar yaitu 0,52% disusul Thailand sebesar 0,11%. Namun ekspor Indonesia terdampak cukup besar dengan penurunan ekspor minus 0,24%, sementara Vietnam yang mendapatkan manfaat dari perang dagang mengalami pertumbuhan ekspor 2,58%. Ini karena Vietnam mengambil porsi besar dalam nilai tambah dan investasi asing besar sekali.
“Dampak perang dagang terhadap peluang investasi Indonesia masih cukup besar 1,02% namun memang Vietnam paling menikmati dampak perang dagang terhadap investasi sebesar 8,05%. Pertumbuhan Foreign Direct Investment (FDI) kita ke dari tahun ke tahun menurun, dari tahun 2016 sebesar 17,3%, menjadi 5,3% di tahun 2019,” jelasnya.
Tantangan yang dihadapi pemerintah adalah pertama, efisiensi investasi rendah, dan biaya untuk menghasilkan output lebih besar. Dibanding negara lain biaya investasi kita makin mahal. Kedua, investasi yang masuk ke Indonesia dominan ke sektor jasa yang dampaknya terhadap struktur perekonomian kita rendah. Ketiga kemudahan berusaha stagnan, dan keempat daya saing belum optimal.
“Untuk itu diperlukan optimalisasi insentif fiskal, pembenahan sistem ketenagakerjaan, reformasi birokrasi perizinan, reformasi perpajakan jilid II, kepastian lahan, serta prioritas investasi dengan pengembangan komoditas yang tidak tergantung harga internasionak, bernilai tambah tinggi, mendorong penciptaan lapangan kerja dan produktivitas serta potensi pasar baru,” katanya lagi.
