Isu lingkungan belum mendapat perhatian yang cukup di era pemerintahan Jokowi. Ketua Umum Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (JAPIKI) Mahawa Karuniasa menilai bahwa ketika pembangunan ekonomi dikedepankan tanpa memperhatikan isu lingkungan, di saat tertentu ekonomi akan terkoreksi karena natural capitalnya terdepresi.
Ekonomi dan lingkungan hidup bisa saling mendukung. Sebagai contoh Kabupaten Sumba Barat mampu mengubah kondisi lingkungan hidup ekstrim menjadi ekonomi pariwisata berkelanjutan dengan hasil Rp1 miliar per hektare.
“Seperti halnya sumber daya alam di Kalimantan berbasis minyak yang dieksplorasi dan dijual. Di sektor kehutanan banyak kayu ditebang padahal sebenarnya kayu bisa ditebang dengan tanpa merusak hutan dengan ketentuan dalam satu hektar lahan hanya ditebang kayu sebanyak satu meter kubik saja. Hanya karena aspek keserakahan dan ketidak tahuan akhirnya membuat ekonomi kehutanan di Kalimantan kolaps,” jelasnya di acara diskusi bertema “Tantangan Kebijakan Iklim, Pengunaan Lahan dan Lingkungan 2019-2024” yang digelar Institute for Developmet Economic and Finance (INDEF) di Jakarta.
Ia menilai restorasi lahan gambut memang sudah mulai ada, tetapi perlu upaya lebih apalagi tahun 2020 sampai 2030 merupakan masa-masa penting di aspek lingkungan. Kalau pemerintah gagal menerapkan kebijakan di dekade itu maka perekonomian nasional bisa terancam dari aspek sumber daya alam.
“Trennya sampai sekarang pemerintah sudah impor minyak mendekati 50%. Kalau ini terjadi terus maka impor makin tinggi sehingga kita perlu mengembangkan energy terbarukan seperti mobil listrik untuk mengurangi konsumsi BBM, panel surya untu kenergi listrik rumah tangga dan lainnya. Sebenarnya perencanaan sudah banyak tapi tantangannya dalam implementasinya. Ini karena isu lingkungan dampaknya jangka panjang dan tidak berdampak politik lima tahunan,” paparnya.
Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKI) Gita Syahrani menambahkan bahwa ekonomi yang dikembangkan tiap-tiap kabupaten adalahe konomi kerakyatan sehingga yang dikejar bukan hanya investasi yang masuk kepemerintah kabupaten saja tetapi betul- betul sampai ke desa. Seperti misalnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan bisa menjadi penggerak roda ekonomi di masing-masing desa.
