Ancaman serangan siber yang semakin meningkat di berbagai negara mendorong pemerintah Indonesia memperketat pengawasan terhadap sistem keamanan digital sektor perbankan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta seluruh bank memperkuat perlindungan sistem teknologi informasi sebagai bagian dari upaya Antisipasi Serangan Siber yang berpotensi mengganggu layanan keuangan nasional.
Airlangga menegaskan, penguatan keamanan digital perlu menjadi perhatian serius setiap perbankan, terutama seiring meningkatnya penggunaan layanan berbasis teknologi. Menurutnya, perkembangan sistem transaksi digital harus diimbangi dengan perlindungan yang memadai agar tidak membuka celah bagi pelaku kejahatan siber.
Ia menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin. Airlangga juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengingatkan para pelaku industri jasa keuangan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman digital.
Ia menilai, serangan siber yang terjadi belakangan ini memiliki cakupan global. Bahkan, sejumlah upaya peretasan diduga turut menguji kemampuan sistem komputer dan infrastruktur informasi di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Karena itu, langkah Antisipasi Serangan Siber perlu dilakukan secara menyeluruh agar ketahanan sistem digital nasional tetap terjaga.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya telah mengambil langkah koordinasi dengan seluruh bank. Pengawas teknologi informasi OJK sudah berkomunikasi dengan personel IT perbankan sejak Jumat (6/11) untuk meningkatkan kesiapan menghadapi potensi serangan.
Dian juga mengaku telah beberapa kali mengirimkan surat kepada jajaran direksi bank. Dalam surat terbaru yang disampaikan pekan lalu, OJK meminta manajemen perbankan tetap meningkatkan kewaspadaan serta menjalankan langkah pencegahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Antisipasi Serangan Siber, OJK Minta Bank Perketat Pemantauan Transaksi
Salah satu upaya Antisipasi Serangan Siber yang ditekankan OJK berkaitan dengan pengawasan aktivitas transaksi. Bank diminta memantau transaksi bernilai signifikan dan segera melakukan penghentian sementara apabila ditemukan aktivitas tidak wajar. Langkah tersebut diperlukan agar transaksi anomali dapat diperiksa lebih lanjut sebelum menimbulkan kerugian.
Dian menjelaskan, ketentuan mengenai ketahanan digital perbankan sebenarnya telah mengatur sejumlah kewajiban teknis. Setiap bank harus melaksanakan penetration testing, simulasi serangan siber, serta audit teknologi informasi secara berkala untuk mengetahui potensi kelemahan sistem.
Penerapan prosedur tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan bank dalam menghadapi berbagai pola serangan yang terus berkembang. Dengan demikian, Antisipasi Serangan Siber dapat dilakukan lebih cepat melalui deteksi dini dan penanganan risiko yang terukur.
Besarnya ancaman digital juga terlihat dari data live threat map FortiGuard Labs yang diakses pada Senin pukul 15.02 WIB. Dashboard tersebut mencatat sekitar 1,9 juta serangan siber berhasil diblokir selama 24 jam terakhir, dengan intensitas mencapai 22 serangan setiap detik.
Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi sasaran terbesar dengan hampir 999 ribu serangan. Sementara itu, industri teknologi mencatat sekitar 421 ribu serangan, sedangkan sektor pemerintahan berada di urutan berikutnya dengan 101 ribu serangan.
Data tersebut memperlihatkan tingginya risiko yang dihadapi industri keuangan. Penguatan sistem perlindungan dan konsistensi Antisipasi Serangan Siber menjadi langkah penting untuk menjaga keamanan transaksi serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan digital.
