
Pemerintah Indonesia memanfaatkan Business Summit AS sebagai panggung diplomasi ekonomi dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Washington D.C., Rabu (18/2/2026). Forum yang mempertemukan pejabat tinggi Indonesia dengan pelaku usaha Amerika Serikat itu menjadi salah satu agenda utama kunjungan kerja, sekaligus menandai upaya memperdalam hubungan perdagangan kedua negara.
Kegiatan yang dikenal sebagai US-Indonesia Business Summit 2026 tersebut digelar oleh U.S. Chamber of Commerce (USCC), US-ASEAN Business Council (USABC), dan U.S.-Indonesia Society (USINDO). Sejumlah pejabat kabinet turut mendampingi Presiden, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Duta Besar RI di Washington D.C.
Dalam forum Business Summit AS, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat tengah mendorong kemitraan ekonomi yang lebih luas, terutama melalui penyelesaian perjanjian perdagangan timbal balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART). Menurutnya, kesepakatan tersebut penting untuk memperkuat kepastian usaha, memperlancar rantai pasok, serta memperluas akses pasar lintas Pasifik.
Ia menyampaikan bahwa stabilitas, prediktabilitas, dan kemampuan eksekusi kebijakan menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan investor. Dengan fondasi ekonomi yang dinilai kuat, pemerintah berharap arus investasi asing dapat meningkat seiring membaiknya kepastian regulasi.
Kunjungan kerja ke Amerika Serikat juga berkaitan dengan agenda internasional lainnya, termasuk pertemuan perdana Board of Peace. Namun, fokus pembahasan ekonomi tetap mendominasi, terutama pembahasan implementasi ART yang telah dirundingkan kedua negara.
Investasi, Teknologi, dan Rantai Pasok Jadi Fokus
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Amerika Serikat sebagai mitra strategis utama Indonesia dalam bidang perdagangan dan investasi. Melalui Business Summit AS, pemerintah berupaya mempererat kolaborasi sektor swasta, khususnya di bidang teknologi tinggi.
Area kerja sama yang disorot meliputi inovasi digital, kecerdasan buatan, semikonduktor, mineral kritis, penguatan rantai pasok global, hingga transisi energi. Pemerintah menilai sektor-sektor tersebut akan menentukan daya saing industri nasional dalam jangka panjang.
Airlangga menjelaskan, penyelesaian ART mencerminkan komitmen Indonesia untuk membuka akses pasar yang lebih luas serta menyederhanakan hambatan perdagangan. Kesepakatan itu juga diharapkan meningkatkan transparansi kebijakan dan memberikan kepastian hukum bagi investor.
Forum Business Summit AS juga mempertemukan pemerintah dengan pimpinan perusahaan besar Amerika Serikat yang telah lama beroperasi di Indonesia, seperti Freeport McMoRan, ExxonMobil, PepsiCo, Cargill, dan Caterpillar. Dialog berlangsung langsung antara pejabat pemerintah dan pelaku industri guna membahas peluang ekspansi bisnis serta kendala investasi.
Dalam pertemuan tersebut turut ditandatangani sejumlah nota kesepahaman (MoU) dengan potensi nilai sekitar 38,4 miliar dolar AS. Nilai tersebut mencakup kerja sama sektor pertanian sekitar 2,5 miliar dolar AS dan sektor industri mencapai 35,9 miliar dolar AS, termasuk proyek terkait semikonduktor dan material industri strategis.
Pemerintah menilai hasil Business Summit AS menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, terutama di tengah meningkatnya persaingan ekonomi internasional. Selain menarik investasi baru, kerja sama ini juga diarahkan untuk mempercepat hilirisasi industri dan memperluas transfer teknologi.




