Ekonomi dan keuangan syariah terus menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia sebagai salah satu pilar penting dalam penguatan ekonomi nasional. Potensinya yang besar dinilai mampu mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi global. Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report, Indonesia kini menempati posisi ketiga dunia dalam perkembangan ekonomi syariah internasional.
Kekuatan utama Indonesia berada pada sektor modest fashion, pariwisata ramah muslim, serta industri farmasi dan kosmetik halal. Namun, ruang pertumbuhan masih terbuka lebar di sektor makanan halal, keuangan syariah, serta industri kreatif dan media.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di Jakarta, Rabu (8/10), menyebutkan bahwa potensi ekonomi syariah Indonesia sangat besar. “Untuk sektor fesyen muslim, permintaan pasar mencapai USD 20 miliar atau sekitar Rp289 triliun. Sementara di industri makanan dan minuman halal, nilainya mencapai USD 109 miliar. Jika kita terus konsisten dengan prinsip syariah, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menempati peringkat pertama dunia,” ujarnya.
Pertumbuhan Positif dan Arah Kebijakan Nasional
Kinerja ekonomi dan keuangan syariah di dalam negeri menunjukkan tren yang menjanjikan. Pangsa usaha syariah terhadap PDB terus meningkat, produk bersertifikat halal melonjak pesat, dan ekspor produk halal semakin kompetitif. Sementara itu, total aset keuangan syariah Indonesia pada 2025 telah menembus angka Rp10.000 triliun.
Airlangga menegaskan, pemerintah telah menempatkan ekonomi syariah sebagai prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Fokus utamanya meliputi penguatan peran lembaga keuangan syariah, optimalisasi dana sosial seperti zakat dan wakaf, pemberdayaan UMKM halal, serta penguatan regulasi dan kelembagaan.
Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkeadilan, pemerintah menyiapkan strategi komprehensif guna memperluas ekosistem ekonomi syariah. Salah satunya melalui skema pembiayaan inovatif seperti KUR Syariah dan Bullion Bank. Dalam sepuluh tahun terakhir, KUR Syariah telah menyalurkan pembiayaan hingga Rp75 triliun kepada lebih dari 1,3 juta debitur.
“Industri emas nasional bisa menjadi underlying asset penting bagi ekonomi syariah. Emas terbukti tahan terhadap gejolak ekonomi global dan dapat menjadi instrumen lindung nilai, termasuk untuk lembaga pendidikan seperti pesantren,” tutur Airlangga.
Penguatan Literasi dan Digitalisasi Ekonomi Syariah
Selain pembiayaan, peningkatan literasi menjadi kunci utama dalam memperkuat fondasi ekonomi dan keuangan syariah. Melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), pemerintah terus mendorong edukasi dan sosialisasi keuangan syariah agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Langkah lain adalah percepatan transformasi digital melalui sistem SIHALAL, yang mempercepat penerbitan sertifikat halal. Hingga 2025, sudah ada 5,9 juta sertifikat halal terbit dari target 10 juta sertifikat. Pemerintah juga mengembangkan platform wakaf digital serta e-commerce halal untuk memperluas pasar produk dalam negeri ke tingkat global.
Di sisi lain, inovasi juga didorong melalui pengembangan Pusat Informasi Terpadu Zakat, Infak, dan Sedekah, serta peluncuran instrumen Sukuk Bank Indonesia (SUK-BI) bagi investor nonbank. Empat Kawasan Industri Halal (KIH) telah beroperasi di Jababeka, Serang, Bintan, dan Sidoarjo, sementara Indonesia Islamic Financial Center (IIFC) mulai berperan sebagai pusat keuangan syariah nasional.
“Ekonomi syariah bukan sekadar berbicara soal halal dan haram, tetapi tentang keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Dengan kolaborasi semua pihak, ekonomi syariah akan menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Airlangga.
