Fenomena penerima bansos main judol kembali mencuat setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi kuat penyalahgunaan dana bantuan sosial oleh ratusan ribu penerimanya. Dari hasil pencocokan data dengan salah satu bank penyalur, diketahui ada lebih dari 500 ribu penerima bansos main judol, dengan total nilai transaksi yang nyaris menyentuh Rp1 triliun.
Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa temuan ini merupakan hasil dari verifikasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos terhadap aktivitas perbankan. “Kami baru mengaudit dari satu bank penyalur, dan hasilnya cukup mencengangkan. Ada setengah juta lebih NIK penerima bantuan sosial yang ternyata juga aktif bermain judi online,” ujar Ivan dalam keterangan resminya, Jumat (11/7).
Indikasi Pendanaan Terorisme Juga Ditemukan
Selain praktik judi daring, PPATK juga menemukan lebih dari 100 rekening penerima bantuan yang diduga terhubung dengan aktivitas pendanaan terorisme. Ivan menuturkan, temuan tersebut sedang dalam proses pendalaman lebih lanjut oleh lembaganya.
“Hasil penelusuran sementara menunjukkan nilai transaksi gabungan dari praktik judi online dan dugaan pendanaan terorisme mencapai lebih dari Rp900 miliar. Ini tentu menjadi perhatian serius,” tegas Ivan.
Sebagai tindak lanjut, PPATK akan menyerahkan data rekening mencurigakan tersebut kepada Kementerian Sosial (Kemensos). Ivan menyebut langkah ini penting untuk membantu penyaringan dan penindakan terhadap penerima bantuan yang menyimpang dari tujuan program.
Kunjungan tertutup Menteri Sosial Saifullah Yusuf ke kantor PPATK beberapa waktu lalu juga menjadi langkah konkret kerja sama antarlembaga. Dalam pertemuan tersebut, Mensos menegaskan pentingnya akurasi data penerima manfaat agar dana bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
“Masih banyak laporan masyarakat terkait ketidaktepatan penyaluran bantuan. Maka dari itu, Kemensos menggandeng PPATK dalam menelusuri rekening para penerima,” kata Mensos.
Untuk mengatasi persoalan klasik ini, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mewanti-wanti agar sistem penyaluran bansos ke depan lebih akurat. Presiden Prabowo Subianto yang kini menjabat, disebut akan menggunakan basis Data Tunggal dari BPS untuk menata ulang penerima manfaat.
“Dengan pembaruan data berbasis BPS, kami berharap bantuan sosial betul-betul menjangkau mereka yang membutuhkan, bukan malah digunakan untuk praktik menyimpang,” pungkas Saifullah.
%20menemukan%20indikasi%20kuat..){kind=link}