 telah merampungkan draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2018-2037. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan bahwa saat ini draft tersebut tengah menunggu jadwal konsultasi dengan DPR.){kind=link}
Berempat.com – Kementerian Enegeri dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah merampungkan draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2018-2037. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan bahwa saat ini draft tersebut tengah menunggu jadwal konsultasi dengan DPR. Jonan pun menuturkan, draft tersebut berisikan empat poin yang dinilai sangat substantif.
Dalam keterangan resmi yang diterima Berempat.com, Sabtu (21/7) berikut adalah 4 poin yang dimaksudkan.
- Kebijakan ketenagalistrikan nasional.
Jonan menerangkan bahwa poin ini membahas jumlah listrik yang mencukupi bagi masyarakat. Selain itu, tentu kualitas kelistrikan pun harus baik dan memiliki harga terjangkau.
“Jadi affordability ini menjadi sangat penting, karena kalau ada listriknya tapi rakyat tidak mampu beli akan sia-sia, karena tujuannya itu adalah tenaga listrik untuk rakyat,” ujar Jonan.
Jonan menambahkan, kebijakan ketenagalistrikan merujuk pada beberapa aspek, yaitu tentang ekonomi makro, rasio elektrifikasi, pertumbuhan penduduk, dan focus group discussion (FGD) dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi dan badan usaha, serta Dewan Energi Nasional (DEN).
“Mengenai ekonomi makro, tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mengacu kepada APBN 2018, sedangkan tahun 2019-2037 mengacu kepada visi ekonomi Indonesia dari Bappenas,” sambungnya.
- Rencana pengembangan penyediaan tenaga listrik
Pada poin ini pemerintah pusat akan mendorong pemerintah daerah untuk membuat perencanaan pengadaan pembangkit listrik yang sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.
“Perencanaan pengadaan pembangkit listrik daerah bertujuan untuk memenuhi target ketahanan energi nasional. Implikasinya adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi,” jelas Jonan.
- Kondisi penyediaan tenaga listrik saat ini
Kementerian ESDM menargetkan di tahun 2019 kapasitas listrik terpasang secara nasional sekitar 75.000-80.000 megawatt (MW). Sementara saat ini kapasitas yang ada sebesar 62.000-63.000 MW. Bahkan, dalam draft tersebut juga dipaparkan proyeksi penambahan kapasitas listrik hingga tahun 2024-2025 sekitar 40.000-42.000 MW dengan tidak hanya mengandalkan energi fosil.
“Kita tetap mempertahankan komitmen bersama terhadap pengendalian perubahan iklim, yaitu 23% bauran energi, mudah-mudahan bisa tercapai di tahun 2025,” harap Jonan.
- Proyeksi kebutuhan tenaga listri
Jonan menjelaskan bahwa proyeksi kebutuhan tenaga listrik dapat dihitung melalui dua jenis pendekatan, yaitu melalui pertumbuhan penduduk yang fokusnya pembangunan jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan, dan melalui pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
“Secara garis besar, jika menggunakan pertumbuhan GDP, biasanya kebutuhan listrik nasional adalah sekitar 1,5 kali dari pertumbuhan GDP-nya,” pungkas Jonan.
