Pemerintah memperkuat Percepatan Pemulihan UMKM Pascabencana di Provinsi Aceh dengan menyiapkan dukungan anggaran sebesar Rp350,21 miliar pada 2026. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengarahkan anggaran tersebut untuk membantu pelaku usaha yang terdampak bencana kembali menjalankan kegiatan ekonomi sekaligus memperkuat keberlanjutan bisnis mereka.
Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM M. Makhrisyafrisal mengatakan program pemulihan dirancang agar pelaku UMKM memperoleh dukungan secara lebih menyeluruh. Bantuan mencakup pemulihan sarana usaha, pengadaan peralatan produksi, pemberdayaan pelaku usaha, hingga pendampingan melalui Klinik UMKM Bangkit.
Menurut Makhrisyafrisal, pemulihan usaha perlu dilakukan secara bertahap agar pelaku UMKM tidak sekadar kembali beroperasi, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usahanya setelah kondisi kembali stabil.
Percepatan Pemulihan UMKM Pascabencana Sasar 113.292 Usaha Mikro
Dari total anggaran yang disiapkan, Rp340,63 miliar dialokasikan melalui Bantuan Presiden untuk Rehabilitasi Usaha Mikro. Program tersebut menyasar 113.292 pengusaha mikro yang terdampak bencana.
Setiap penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta. Dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan pemulihan kegiatan usaha, termasuk mengembalikan aktivitas produksi yang sebelumnya terganggu akibat bencana.
Selain bantuan langsung, Kementerian UMKM menyediakan anggaran Rp2,6 miliar untuk pengadaan alat produksi. Dana tersebut digunakan untuk memperbaiki satu rumah produksi bersama komoditas nilam yang terdampak serta menyediakan mesin distilasi dan mesin pembuatan bata ringan.
Kementerian menilai pemulihan fasilitas produksi memiliki peran penting dalam menggerakkan kembali roda ekonomi di daerah terdampak. Ketersediaan peralatan yang memadai diharapkan dapat membantu pelaku usaha kembali menghasilkan produk dan menjaga rantai pasok lokal.
Pendampingan Jadi Bagian Pemulihan UMKM
Upaya Percepatan Pemulihan UMKM Pascabencana juga diperkuat melalui program pemberdayaan dengan anggaran Rp4,81 miliar. Program ini menyasar 5.312 pengusaha UMKM dan wirausaha.
Bentuk dukungan meliputi pendampingan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas wirausaha, perluasan pasar, serta pengembangan landing page UMKM Sumatera Bangkit Bersama.
Makhrisyafrisal menilai bantuan modal dan peralatan perlu disertai pendampingan agar pelaku usaha memiliki kemampuan untuk kembali mengembangkan bisnisnya. Akses pembiayaan dan pasar juga menjadi faktor penting untuk menjaga usaha tetap berjalan dalam masa pemulihan.
Melalui rangkaian program tersebut, pemerintah berharap Percepatan Pemulihan UMKM Pascabencana dapat membantu pelaku usaha di Aceh melewati dampak bencana dengan lebih cepat. Pendampingan juga diarahkan untuk mendorong UMKM membangun model bisnis yang lebih adaptif sehingga mampu menghadapi perubahan kondisi dan kembali tumbuh secara berkelanjutan.
