Pengembangan Kewirausahaan di Indonesia memasuki babak baru setelah pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2026. Aturan ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem usaha yang lebih terarah, terintegrasi, serta mampu melahirkan wirausaha yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan, selama ini berbagai program kewirausahaan telah dijalankan oleh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, hingga komunitas. Namun, pelaksanaannya masih cenderung berjalan sendiri-sendiri.
Menurut Riza, Perpres 38/2026 dibutuhkan untuk menyatukan arah kebijakan sekaligus memperkuat koordinasi antaraktor dalam Pengembangan Kewirausahaan di Indonesia.
“Regulasi ini menjadi pedoman bersama dalam membangun ekosistem kewirausahaan nasional,” ujar Riza di Jakarta, Jumat (31/7).
Pengembangan Kewirausahaan Punya Target hingga 2045
Melalui aturan tersebut, pemerintah menetapkan Peta Jalan Kewirausahaan Nasional (PKN) hingga 2045. Strateginya dibagi menjadi empat fase, yakni Penguatan Kewirausahaan pada 2025–2029, Akselerasi Kewirausahaan pada 2030–2034, Ekspansi Global Kewirausahaan pada 2035–2039, serta Kewirausahaan Indonesia Emas pada 2040–2045.
Setiap fase memiliki sasaran berbeda. Pemerintah mulai dari penguatan regulasi dan ekosistem, kemudian mendorong usaha berkembang dan naik kelas, memperluas penetrasi pasar global, hingga menjadikan kewirausahaan sebagai salah satu penggerak transformasi ekonomi menuju 2045.
Rasio kewirausahaan nasional ditargetkan meningkat dari 3,6 persen pada 2029 menjadi 8 persen pada 2045. Pemerintah menilai target tersebut perlu dibarengi peningkatan kualitas wirausaha agar mampu berinovasi, menyerap tenaga kerja, serta menghasilkan nilai tambah.
Riza menegaskan Pengembangan Kewirausahaan ke depan tidak cukup bertumpu pada pelatihan. Ekosistem usaha harus mampu menyediakan akses informasi, perizinan, inkubasi, digitalisasi, pembiayaan, standardisasi, inovasi, hingga pasar.
Ia menambahkan, keberhasilan Pengembangan Kewirausahaan sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Dengan sinergi yang kuat, pelaku usaha diharapkan dapat tumbuh sejak tahap awal hingga menjadi bisnis yang mapan, berdaya saing, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Karena itu, pemerintah mendorong kolaborasi lintas sektor agar perjalanan pelaku usaha dapat didampingi sejak tahap perintisan hingga berkembang menjadi bisnis yang kuat, kompetitif, dan berkelanjutan.
