Menteri UMKM Maman Abdurrahman kembali menegaskan pentingnya Penyaluran KUR Tepat Sasaran untuk memastikan pembiayaan benar-benar mampu menggerakkan roda usaha para pelaku UMKM. Ia menekankan bahwa penyaluran kredit tidak cukup hanya dilakukan secara administrasi, tetapi harus dibarengi pendampingan serta tanggung jawab bersama antara lembaga keuangan dan penerima manfaat.
Saat membuka program Kumitra di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (20/11), Maman menyampaikan bahwa banyak pengusaha mikro masih bergulat dengan persoalan pengelolaan keuangan sehingga usaha mereka sulit berkembang meskipun telah mendapat bantuan pendanaan. Ia menilai literasi keuangan menjadi tantangan serius yang harus diatasi melalui bimbingan rutin agar pembiayaan KUR tidak salah arah.
Menurut Maman, program Kumitra menjadi salah satu sarana pemerintah untuk membangun kemitraan yang sehat antara UMKM dan lembaga pembiayaan. Melalui pelatihan dan pendampingan, pelaku usaha diharapkan mampu mengelola modal secara tepat, menentukan prioritas kebutuhan usaha, serta menghindari penggunaan dana di luar aktivitas produktif.
Menteri Maman juga mengingatkan bahwa penerima pembiayaan berkewajiban menjaga kepercayaan dengan memanfaatkan kredit sepenuhnya untuk pengembangan usaha. Ia dengan tegas menyatakan bahwa KUR bukan dana hibah, sehingga pemanfaatannya harus disiplin demi menghindari tunggakan dan risiko masuk daftar hitam perbankan.
Penyaluran KUR Tepat Sasaran Kunci Keberhasilan UMKM
Dalam kesempatan yang sama, Maman meminta pihak perbankan untuk mematuhi seluruh ketentuan penyaluran, termasuk aturan bahwa pembiayaan bawah Rp100 juta tidak boleh mensyaratkan agunan tambahan. Ia menilai kekhawatiran perbankan terhadap risiko kredit macet kerap menjadi alasan utama penolakan pengajuan KUR, padahal pemerintah sudah memberikan subsidi bunga sebagai dukungan.
Subsidi tersebut, menurut dia, seharusnya menjadi ruang bagi bank untuk memberikan pendampingan lebih intensif kepada UMKM sehingga pelaksanaan KUR berjalan optimal. Ia menegaskan pemerintah akan mengawasi penuh proses penyaluran dan tidak ragu menjatuhkan sanksi jika ditemukan pelanggaran.
Selain lembaga keuangan, pemerintah daerah juga diminta berperan aktif mengidentifikasi dan mengusulkan pelaku UMKM yang layak mendapat pembiayaan. Kanal komunikasi yang lebih kuat antara dinas daerah dan lembaga perbankan dinilai dapat mempercepat Penyaluran KUR Tepat Sasaran di berbagai daerah.
Jawa Tengah Jadi Provinsi Penerima KUR Terbesar di 2025
Dalam agenda tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan komitmen pemerintah provinsi untuk terus memperkuat sektor UMKM. Ia menyebut ada sekitar 4,2 juta pelaku UMKM di Jawa Tengah yang menjadi motor penggerak ekonomi wilayah.
Data Kementerian UMKM mencatat Jawa Tengah menjadi provinsi penerima manfaat KUR terbesar pada 2025, dengan total penyaluran menembus Rp41 triliun kepada lebih dari 791 ribu pelaku usaha. Menurut Gubernur Luthfi, akses pembiayaan yang tepat merupakan salah satu faktor pendorong turunnya angka pengangguran sekaligus meningkatnya daya saing ekonomi daerah.
Maman menutup dengan menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah pusat, daerah, lembaga pembiayaan, dan pelaku UMKM akan menjadi fondasi untuk memastikan Penyaluran KUR Tepat Sasaran berjalan bertahap, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
