Pemerintah terus memperkuat pondasi ekonomi rakyat melalui berbagai langkah konkret yang berpihak pada pelaku usaha kecil. Salah satu agenda besar yang tengah menjadi sorotan adalah pelaksanaan Akad Massal KUR (Kredit Usaha Rakyat), yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap sektor UMKM, tetapi juga menjadi momentum besar dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat produktif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk menyaksikan pelaksanaan Akad Massal KUR yang melibatkan 800.000 debitur dengan total penyaluran mencapai Rp40 triliun. Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga meresmikan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi.
“Bapak Ibu sekalian adalah pahlawan ekonomi bangsa. Para pelaku UMKM, pengusaha kecil, penerima KUR, dan KPP — semua berperan penting dalam menjaga denyut ekonomi rakyat,” ujar Airlangga dalam sambutannya di Surabaya, Selasa (21/10).
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Akad Massal KUR ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembiayaan produktif nasional. Tidak hanya karena jumlah penerimanya yang masif, tetapi juga karena kegiatan tersebut dilakukan secara serentak di 38 provinsi. Di Surabaya sendiri, lebih dari 2.000 debitur hadir langsung, mewakili ratusan ribu pelaku UMKM dari berbagai sektor — mulai dari pertanian, perikanan, hingga perdagangan.
Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Setiap provinsi menggelar kegiatan serupa dengan kehadiran setidaknya 1.000 debitur secara luring, menciptakan momentum kebersamaan nasional dari Sabang hingga Merauke.
Dampak Nyata Akad Massal KUR terhadap Perekonomian Nasional
Kesuksesan program ini tidak terlepas dari koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin oleh Menko Airlangga. Hingga pertengahan Oktober 2025, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp217,2 triliun atau sekitar 76,86% dari target tahunan, menjangkau 3,69 juta debitur dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang hanya 2,28%, jauh di bawah rata-rata nasional.
Lebih dari 926 ribu debitur juga tercatat telah “naik kelas”, bertransformasi menjadi pelaku usaha mandiri yang lebih kuat. Hal ini menunjukkan bahwa Akad Massal KUR bukan sekadar program bantuan keuangan, melainkan katalis pertumbuhan ekonomi yang nyata. Berdasarkan kajian, setiap debitur KUR berkontribusi pada penyerapan empat tenaga kerja baru, sehingga program ini diperkirakan mampu menciptakan hingga 19,8 juta lapangan kerja setiap tahunnya.
Sejalan dengan visi Asta Cita ke-2 Presiden Prabowo Subianto tentang kemandirian bangsa dan swasembada pangan, sektor pertanian dan perikanan juga mendapat perhatian besar. Sebesar Rp85,76 triliun atau 39,49% dari total KUR nasional dialokasikan untuk sektor tersebut, dengan Rp8,33 triliun telah tersalurkan kepada 162.736 petani dan nelayan.
Selain KUR, pemerintah juga memperluas ekosistem pembiayaan produktif lain, seperti Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian, Kredit Industri Padat Karya, dan Kredit Program Perumahan, dengan total plafon nasional mencapai Rp300,77 triliun pada 2025.
