Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sekitar 30 ribu UMKM telah mendaftarkan diri untuk bergabung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, angka ini masih harus melewati proses verifikasi yang akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Maman, data rinci mengenai jumlah UMKM yang benar-benar terlibat dalam program MBG masih dalam tahap pendataan. Hal ini disebabkan adanya tahapan seleksi yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha sebelum resmi bergabung.
“Berdasarkan diskusi saya pekan lalu, saat ini ada sekitar 30 ribu UMKM yang telah mendaftar,” ujarnya saat ditemui di Gedung Permata, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Lebih lanjut, Maman menjelaskan bahwa BGN akan melakukan seleksi dengan mempertimbangkan kapasitas produksi masing-masing UMKM. Sementara itu, Kementerian UMKM akan menyiapkan regulasi serta berbagai kemudahan bagi para pelaku usaha yang ingin menjadi mitra dalam program MBG, termasuk dukungan pembiayaan melalui lembaga perbankan.
“Jika Badan Gizi sudah menyetujui, kita akan mengevaluasi kesiapan finansial UMKM tersebut untuk mendukung operasional mereka dalam program ini,” jelasnya.
Penambahan Anggaran untuk Makan Bergizi Gratis
Bagi UMKM yang mengalami keterbatasan modal, pemerintah telah menyiapkan solusi berupa bantuan pembiayaan melalui Bank Himbara dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Kalau ada yang kesulitan modal, kita akan bantu melalui program KUR yang telah kami siapkan,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pendanaan untuk menu makan bergizi dalam program MBG serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur bagi mitra BGN.
“CSR tidak digunakan untuk pengadaan makanan bergizi, melainkan untuk menyiapkan infrastruktur pendukung bagi mitra Badan Gizi. Program SPPG tetap sepenuhnya dibiayai dari APBN,” ujar Dadan dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Saat ini, anggaran yang tersedia untuk program MBG sebesar Rp71 triliun, yang hanya mencukupi bagi 17,5 juta penerima manfaat. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan cakupan program ini dapat menjangkau 82,9 juta anak hingga akhir 2025.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah berencana menambah alokasi anggaran program MBG. Berdasarkan perhitungan BGN, diperlukan tambahan dana sekitar Rp100 triliun agar cakupan penerima manfaat bisa mencapai angka yang ditetapkan.
“Jika program mulai berjalan pada September, diperlukan sekitar Rp100 triliun. Namun, jika dilakukan bertahap mulai Oktober atau November, angka tersebut bisa lebih kecil,” jelas Dadan.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah memastikan kesiapan anggaran untuk program ini. Pemerintah juga tengah mengkaji efisiensi di beberapa pos anggaran guna mengalokasikan dana secara optimal untuk MBG.
“Mengenai efisiensi anggaran, ada beberapa hal yang bisa disesuaikan. Detailnya tentu ada di tangan Presiden dan Menteri Keuangan. Kami hanya memastikan program ini berjalan dan anggaran telah disiapkan, jadi tidak perlu ada kekhawatiran,” pungkasnya.
.%20Namun,%20angka%20ini%20masih%20harus%20melewati){kind=link}