Pentingnya Kolaborasi Antar Pemangku Kebijakan untuk Pertumbuhan Pariwisata

0
500
Pertumbuhan Pariwisata
Pentingnya Kolaborasi Antar Pemangku Kebijakan untuk Pertumbuhan Pariwisata
Pojok Bisnis

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyampaikan pentingnya pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan. Untuk mewujudkannya, diperlukan penguatan kolaborasi antara para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

“Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang mampu mendorong perekonomian nasional melalui pemberdayaan dan peningkatan kreativitas masyarakat, serta para pemangku kebijakan,” ujar Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/6).

Data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif yang terkait erat dengan pertumbuhan pariwisata seperti kuliner, fesyen, dan kriya, pada tahun 2022, menyumbang sebesar 7,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Tak hanya itu, sektor kuliner, fesyen, dan kriya juga merupakan usaha yang banyak dijalankan oleh masyarakat luas dalam kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM), sepanjang tahun 2022 tercatat ada sekitar 8,71 juta unit usaha UMKM di Indonesia.

PT Mitra Mortar indonesia

Lestari menjelaskan bahwa data tersebut harus dijadikan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan bahwa sektor pariwisata nasional memiliki potensi sebagai salah satu penopang perekonomian negara. Oleh karena itu, dalam setiap pengembangan atau penerapan kebijakan di sektor pariwisata, tidak hanya fokus pada pelestarian dan pembangunan fisik lokasi wisata, melainkan juga harus dirancang bagaimana masyarakat di sekitar lokasi wisata dapat merasakan manfaat dari pengembangan kawasan wisata tersebut.

Rerie, panggilan akrab Lestari, menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan dan kelestarian obyek serta lokasi wisata. Menurutnya, hal tersebut harus diwujudkan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan wisata tersebut. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip ini, Rerie menegaskan bahwa diperlukan pembangunan kreativitas di antara para pemangku kebijakan dan masyarakat dalam penerapan kebijakan pada pengembangan lokasi dan kawasan wisata.

Keterlibatan aktif dari para pemangku kepentingan di sektor pariwisata juga sangat diperlukan dalam setiap proses pengembangan kawasan wisata. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan pelaku usaha pariwisata, potensi pariwisata Indonesia dapat dimaksimalkan.

Dalam hal ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam memajukan sektor pariwisata. Kolaborasi yang baik antara kedua belah pihak dapat menghasilkan kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat setempat.

Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan insentif dan dukungan bagi UMKM yang bergerak di sektor pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan daya saingnya. Selain itu, pelatihan dan pendampingan juga perlu diberikan kepada masyarakat lokal agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam industri pariwisata.

Dalam upaya meningkatkan keberlanjutan pariwisata, juga penting untuk memperhatikan pengelolaan lingkungan dan budaya. Peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan keberagaman budaya dapat dilakukan melalui edukasi dan kampanye yang melibatkan masyarakat setempat.

DISSINDO
Top Mortar Semen Instan