Perbaikan infrastruktur rusak di provinsi Lampung, Jambi, dan Sumatera Utara menjadi fokus perhatian setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung meninjau kondisi tersebut. Pemerintah telah memastikan bahwa perbaikan ruas jalan yang rusak akan dimulai pada bulan Juli 2023.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa saat ini belum ada penanganan langsung dari pusat terhadap kunjungan Presiden di Lampung, Jambi, dan Sumatera Utara. Penanganan tersebut dijadwalkan akan dimulai pada bulan Juli sesuai permintaan Presiden.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Basuki bersama jajaran Kementerian PUPR juga menghadiri pelatihan penguatan integritas antikorupsi bagi penyelenggara negara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mulai Pengerjaan
Menteri Basuki menjelaskan alasan mengapa perbaikan ruas jalan di Lampung dan Jambi akan dilakukan pada bulan Juli. Salah satunya adalah pembahasan anggaran dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Kementerian PUPR.
“Dalam bulan Mei ini, saya telah bertemu dengan Menteri Keuangan di BPK untuk melakukan pertemuan. Bulan Mei ini, kami akan menyelesaikan dokumen penganggaran. Tahap pertama akan dialokasikan sebesar Rp 14,9 triliun, termasuk untuk perbaikan infrastruktur di Lampung, Jambi, dan Sumatera Utara,” jelas Menteri Basuki.
Setelah anggaran disepakati pada bulan Juni, akan dilakukan proses lelang untuk pengadaan barang dan jasa terkait perbaikan infrastruktur yang rusak. Setelah proses tersebut selesai, perbaikan akan segera dilaksanakan.
“Habis itu baru Juni mau diadakan pengadaan barang dan jasanya, lelangnya. Apakah melalui lelang umum atau e-katalog tergantung klasifikasinya. Di bawah 100 biasanya dengan e-katalog supaya lebih cepat. Tapi paling lambat awal Juli sudah harus mulai pekerjaannya,” ucap Menteri Basuki.
Kunjungan Presiden
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melakukan kunjungan ke Lampung, Jambi, dan Sumatera Utara untuk meninjau kondisi jalan yang rusak di ketiga provinsi tersebut. Presiden langsung mengambil langkah untuk memperbaiki jalan tersebut, terutama yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
“Ini kita ambil jalan-jalan infrastruktur yang kabupaten atau kota serta provinsi tidak mampu memperbaikinya, sehingga sebagian kami ambil alih, dan sebagian lagi tetap menjadi tanggung jawab provinsi, kabupaten, atau kota,” ujar Presiden Jokowi saat mengunjungi Sumatera Utara pada tanggal 17 Mei.
Lampung menjadi lokasi kunjungan pertama pada awal bulan Mei. Pada saat itu, kondisi jalan di Lampung yang rusak parah menjadi viral di media sosial dan diberi julukan “Dajjal” oleh netizen.
Setelah melakukan kunjungan, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa kerusakan jalan tersebut telah berlangsung cukup lama, oleh karena itu perbaikan akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp 800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan di Provinsi Lampung.
Selanjutnya, Jokowi mengunjungi Jambi dan menyatakan bahwa dari total 10.000 km jalan kabupaten/kota di sana, hampir separuhnya atau sekitar 4.600 km mengalami kerusakan. Sementara itu, dari 1.030 km jalan provinsi, sekitar 250 km atau seperempatnya juga rusak. Adapun untuk jalan nasional, terdapat 1.300 km yang mengalami kerusakan sepanjang 130 km.
Terakhir, Jokowi melanjutkan kunjungannya ke Sumatera Utara. Dia mengungkapkan bahwa terdapat 260 km jalan nasional yang rusak dari total 2.600 km. Sedangkan untuk jalan provinsi, saat ini terdapat sekitar 340 kilometer yang rusak dari total 3.005 km. Sementara itu, dari total 33.000 km jalan kabupaten/kota, terdapat 13.000 km jalan yang rusak.
Jokowi menyatakan bahwa pemerintah pusat akan ikut mengambil alih perbaikan jalan di Provinsi Sumatera Utara. Namun, pemerintah daerah juga harus berkontribusi dalam upaya perbaikan tersebut. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 800 miliar untuk memperbaiki jalan di kawasan tersebut.
