Penerbit Game Wajib Badan Hukum, Kontroversi Muncul!

0
312
Badan Hukum Game
Penerbit Game Wajib Badan Hukum, Kontroversi Muncul!
Pojok Bisnis

Pemerintah Indonesia melalui Kominfo baru-baru ini mengumumkan langkah kontroversial dengan niat untuk memblokir penerbit game yang tidak memiliki badan hukum.

Keputusan ini diambil untuk memberikan dukungan lebih besar kepada industri game lokal.

Menurut pernyataan resmi dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, Kominfo akan memblokir penerbit game yang tidak memiliki badan hukum di Indonesia.

Dalam konferensi pers, Pangerapan menyatakan, “Kalau game sudah jadi, kan perlu dipublikasikan supaya bisa diakses. Ada pembayaran, top-up, segala macam. Misalnya Mobile Legends, nah, penerbitnya (Moonton) harus memiliki PT di Indonesia, sesuai dengan aturan yang ada.”

Top Mortar Semen Instan

Upaya Kominfo untuk Memberikan Peluang Bagi Industri Game Lokal

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kominfo untuk memberikan peluang lebih besar bagi industri game lokal. Dengan mewajibkan penerbit game memiliki badan hukum di Indonesia, pemerintah berharap dapat meningkatkan perhatian terhadap game buatan anak bangsa dan memberikan dukungan kepada pengembang lokal.

Meskipun demikian, rencana ini mendapatkan kritik tajam dari beberapa pihak, termasuk Kris Antoni, pendiri Toge Productions, salah satu studio game terkemuka di Indonesia.

Antoni menyatakan kekhawatiran bahwa langkah tersebut dapat menghambat perkembangan industri game Indonesia secara keseluruhan.

Melalui akun Twitter @kerissakti, Antoni menyampaikan, “Oh hell no! Tolong ini dikaji ulang @kemkominfo. Coba bayangkan game Indonesia yang ingin go global bekerjasama dengan penerbit luar negeri, malah kemungkinan diblokir di negara sendiri karena penerbitnya asing. Ini sangat lucu! Ini kenapa jadi seperti pemerintah China?”

Walaupun Kominfo menyatakan bahwa aturan baru ini hanya akan berlaku bagi penerbit dan badan rating, tanpa mempengaruhi pengembang game, kebijakan ini tetap mendapat kritik.

Kris Antoni menyoroti potensi risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses sertifikasi badan rating independen.

Langkah Pemerintah Masih Membutuhkan Masukan dan Saran Dari Bergabagai Pihak

Sangat penting bagi pemerintah untuk memperhatikan masukan dari berbagai pihak terkait dampak kebijakan ini.

Langkah-langkah regulasi yang diambil sebaiknya menguntungkan semua pemangku kepentingan dalam ekosistem game Indonesia, meskipun kebijakan ini menuai kontroversi.

DISSINDO
Top Mortar Semen Instan