Cawapres dari setiap pasangan memprioritaskan pemerataan akses internet yang berkualitas, dan terjangkau. Mereka berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur digital yang telah dimulai pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Cawapres pasangan nomor urut tiga, Mahfud MD, menyatakan bahwa Ganjar-Mahfud memiliki 21 program unggulan, salah satunya adalah menyediakan internet super cepat, gratis, dan merata di seluruh Indonesia.
Menurut Mahfud, hal ini menjadi prioritas utama untuk mendukung konektivitas digital. Penduduk Indonesia yang mencapai 276 juta jiwa, dengan sekitar 78,2% menggunakan internet pada tahun 2023, menunjukkan bahwa internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari.
Meskipun penggunaan internet telah meningkat, distribusi penetrasi internet masih tidak merata. Wilayah Timur dan daerah pedesaan masih membutuhkan peningkatan akses.
Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa internet merata adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Dia berkomitmen untuk meningkatkan kecepatan internet minimal 100 Mbps di seluruh Indonesia, khususnya di 100% desa.
Tim Prabowo-Gibran juga berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur digital. Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Budiman Sudjatmiko menekankan bahwa tidak ada desa yang boleh tidak terakses internet atau memiliki sinyal internet yang lemah.
Ini merujuk pada keluhan warga di Papua Pegunungan tentang kondisi internet yang lemot dan terbatas.
Upaya Pemerataan Jangkauan Internet di Papua Pegunungan
Bappenas sebagai lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan, berupaya mengatasi masalah konektivitas di Papua Pegunungan melalui koordinasi antar instansi dan dinas.
Mereka juga mencatat proyek jaringan konetivitas internet satelit Satria-1, yang diharapkan meningkatkan akses internet ke 37.000 titik di seluruh Indonesia. Namun, upaya ini memerlukan penyesuaian seperti masalah bandwidth dan kecepatan.
Selain itu, Satelit Satria-2 juga sedang dipersiapkan untuk memperluas akses internet di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Sejumlah negara tertarik untuk terlibat dalam pembuatan Satelit Satria-2, dan mereka bersedia memberikan pinjaman untuk mendukung proyek ini.
Kepala Divisi Infrastruktur Satelit Satria di Bakti Kominfo, Sri Sanggrama Aradea, menjelaskan bahwa rencananya Satelit Satria-2 membutuhkan dana sekitar Rp13,7 triliun atau US$884 juta, termasuk biaya stasiun bumi.
Dengan komitmen dan upaya dari berbagai pasangan calon, diharapkan pembangunan infrastruktur digital dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Indonesia secara merata.
Akses internet yang cepat, murah, dan merata diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan pemanfaatan teknologi digital di berbagai lapisan masyarakat.
