Tingginya Biaya Logistik kembali menjadi perhatian pemerintah dalam upaya mengurai hambatan dunia usaha. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti persoalan tarif penyimpanan peti kemas yang dinilai ikut menambah beban pelaku usaha hingga mencapai sekitar Rp4 triliun.
Persoalan tersebut mencuat dalam sidang kanal debottlenecking yang membahas pengaduan pengusaha storage dan peti kemas. Keluhan disampaikan Dewan Pimpinan Nasional Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (DPN Depalindo) dan kemudian ditanggapi sejumlah kementerian serta Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Salah satu persoalan yang dibahas adalah perbedaan tarif layanan penyimpanan peti kemas antara lokasi di dalam dan luar kawasan pelabuhan. Menurut Purbaya, kondisi tersebut turut memperbesar Biaya Logistik yang harus ditanggung dunia usaha.
“Kalau Rp4 triliun naiknya biaya logistik gara-gara itu, 70 persen keluar, itu sekitar Rp2-3 triliun kira-kira keluar negeri. Itu merugikan,” ujar Purbaya dalam sidang debottlenecking di Kementerian Keuangan, Rabu (12/8/2026).
Purbaya juga menyoroti dominasi perusahaan asing dalam bisnis storage. Menurutnya, struktur usaha tersebut perlu dikaji karena dapat membuat pelaku domestik menghadapi beban biaya dan pajak yang besar, sementara ruang keuntungan mereka relatif terbatas.
Pemerintah Soroti Persaingan Bisnis Storage
Perhatian pemerintah tidak berhenti pada persoalan tarif. Purbaya juga meminta agar praktik bisnis perusahaan asing yang bergerak di sektor perdagangan sekaligus memiliki usaha penyimpanan peti kemas diperiksa lebih lanjut.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan persaingan usaha apabila pelaku usaha tertentu memiliki posisi yang lebih dominan dalam rantai bisnis.
Purbaya meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempelajari struktur bisnis tersebut dan memastikan tidak terdapat praktik yang merugikan pelaku usaha domestik.
Pembahasan Biaya Logistik ini menjadi bagian dari agenda debottlenecking yang tengah digenjot pemerintah. Kanal tersebut disiapkan untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi, mulai dari perizinan, regulasi, proses bisnis, hingga persoalan koordinasi antarlembaga.
Purbaya sebelumnya menyebut pemerintah optimistis penyelesaian berbagai hambatan tersebut dapat membuka potensi investasi lebih dari USD30 miliar. Pemerintah juga tengah membidik proyek besar di Sumatera dengan nilai sekitar USD40 miliar yang disebut telah lama tertahan.
Melalui debottlenecking, pemerintah berharap berbagai persoalan yang selama ini menghambat investasi dapat segera diselesaikan. Penurunan Biaya Logistik juga menjadi bagian penting untuk menciptakan iklim usaha yang lebih efisien dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
