Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung sektor riil, khususnya industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), yang selama ini dikenal sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Dukungan ini dilakukan melalui penguatan skema pembiayaan berkelanjutan.
Langkah konkret OJK ini diwujudkan dalam kegiatan konsinyering yang digelar di Jakarta, Jumat (16/5). Kegiatan ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, serta Badan Kebijakan Fiskal. Tak ketinggalan, pelaku industri TPT dan sektor perbankan juga turut hadir dalam forum tersebut.
Forum tersebut bertujuan membahas berbagai tantangan yang dihadapi industri tekstil nasional, serta merumuskan strategi pembiayaan yang lebih efektif guna memperkuat ekosistem sektor ini. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Presiden RI dalam Sarasehan Ekonomi Nasional, serta implementasi RPJPN 2025–2045 yang menempatkan sektor TPT sebagai salah satu motor transformasi ekonomi.
Perlu Kolaborasi Nyata dan Strategi Komprehensif
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor guna menciptakan industri TPT yang sehat dan berdaya saing. Ia menyebut, meskipun TPT memiliki potensi besar baik di pasar domestik maupun ekspor, ada sejumlah kendala yang harus diatasi, mulai dari logistik mahal hingga ketergantungan terhadap pasar tertentu.
“Kita butuh pendekatan Indonesia Incorporated. Sinergi antara industri, perbankan, BUMN, dan pemerintah menjadi kunci untuk menyelesaikan tantangan struktural ini,” ujar Dian.
Dian juga menyoroti perlunya perluasan akses pasar ekspor, yang saat ini masih bergantung pada negara-negara seperti AS, Turki, dan China. Diversifikasi pasar dinilai penting di tengah tren deglobalisasi dan ketidakpastian perdagangan global.
Sektor perbankan sendiri, menurut Dian, memegang peran penting sebagai pendorong utama pembiayaan industri. Hingga Maret 2025, penyaluran kredit ke sektor TPT dan alas kaki tercatat sebesar Rp160,41 triliun, setara 2,03 persen dari total kredit perbankan.
Kontribusi industri tekstil nasional juga tak bisa dianggap remeh. Sepanjang 2024, sektor ini menyerap 4 juta tenaga kerja—hampir sepertiga dari total pekerja industri padat karya. Pada Maret 2025, pertumbuhan tahunan sektor ini mencapai 4,64 persen, meningkat dari tahun sebelumnya dan menyumbang 1,02 persen terhadap PDB.
Kebijakan Terpadu untuk Daya Saing Industri
Diskusi tersebut juga mengungkap bahwa minat investasi asing terhadap industri TPT di Indonesia masih tinggi. Hal ini tercermin dari meningkatnya nilai Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor tersebut setiap tahunnya.
Untuk memperkuat sektor ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif, mulai dari program restrukturisasi mesin, dukungan bahan baku, hingga stimulus fiskal berupa bea masuk, pajak untuk industri padat karya, subsidi listrik, serta penguatan industri petrokimia.
Pelaku industri juga berharap adanya kebijakan terintegrasi yang mendukung efisiensi rantai pasok, pemanfaatan energi bersih, pelatihan tenaga kerja, serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Tujuannya, agar industri TPT Indonesia mampu bertransformasi menjadi industri yang ramah lingkungan, inklusif, dan tangguh di pasar global.
OJK berharap hasil dari forum ini dapat menjadi pijakan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk memperkuat posisi industri TPT sebagai salah satu sektor strategis nasional yang mampu bersaing di tingkat dunia.
