Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, telah menyoroti kebutuhan kolaborasi lintas sektor dalam upaya meningkatkan kualitas udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Menurutnya, kerjasama antara sektor swasta, kementerian, dan lembaga sangat penting dalam mengatasi masalah ini.
Menko Luhut juga menekankan bahwa polusi udara memiliki dampak serius pada kesehatan kita, karena kita semua menghirup udara yang sama. Dalam konteks Jabodetabek, masih terdapat peluang besar untuk memperbaiki kualitas udara.
Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk perbaikan emisi gas buang kendaraan dengan penyediaan BBM rendah sulfur di DKI, pengembangan angkutan umum, dan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
“Ini bisa dilakukan dengan tiga skema, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” katanya.
Koordinasi Seluruh Sektor dan Lembaga untuk Perbaikan Kualitas Udara Jabodetabek
Menko Luhut memberikan arahan kepada kementerian/lembaga terkait agar serius dalam menangani kualitas udara di Jabodetabek. Kerjasama dan implementasi program-program perbaikan kualitas udara memerlukan koordinasi lintas sektor, dan setiap kementerian/lembaga terkait harus berkolaborasi dalam menyusun rencana implementasi program dengan matang dan cepat.
“Pemprov DKI melalui TransJakarta dapat meningkatkan cakupan area dan tingkat pelayanan kendaraan umum di titik-titik krusial melalui kendaraan listrik. Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN melalui Pertamina dapat menyediakan BBM rendah sulfur setara standar Euro 4 di DKI secara bertahap dan merencanakan penyediaan BBM standar Euro 5/6,” ungkapnya.
Menko Marves juga memberikan arahan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk merumuskan peta jalan akselerasi peningkatan baku mutu emisi kendaraan ke Euro 5/6 yang sesuai dengan kesiapan penyediaan BBM.
Seluruh kementerian/lembaga juga diminta untuk mendorong penggunaan KBLBB, baik untuk kendaraan operasional maupun dalam sosialisasi kepada masyarakat.
Kementerian BUMN diminta untuk mengoordinasi pengembangan infrastruktur pendukung penggunaan KBLBB, seperti stasiun pengisian daya dan pendanaan.
KLHK, Kementerian ESDM, dan PLN diharapkan merumuskan percepatan peningkatan baku mutu emisi pembangkit listrik, terutama yang berlokasi di dekat Jabodetabek. Selain itu, KLHK dan Kemenperin diminta untuk merumuskan peningkatan baku mutu emisi industri.
Terakhir, Kementerian Keuangan bersama kementerian/lembaga terkait diminta untuk menyusun analisis dampak ekonomi dan kebutuhan anggaran dari program-program di atas. Dengan demikian, upaya bersama ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam peningkatan kualitas udara di Jabodetabek.
