Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, memastikan terdapat ruang diskusi mengenai aspirasi dari pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif terkait kenaikan kebijakan pajak hiburan.
Tindakan ini dilakukan setelah pengajuan Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ke Mahkamah Konstitusi.
“Proses Judicial Review ini dimulai pada 3 Januari 2024 dan jadwal pembahasannya sedang dipersiapkan. Mari bersabar dan sekaligus kita manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi guna mencari solusi yang memajukan industri pariwisata dan ekonomi kreatif sambil juga mendukung keuangan negara,” ujar Menparekraf Sandiaga Uno usai acara “The Weekly Brief With Sandi Uno” pada Senin (15/1/2024) di Gedung Sapta Pesona, Jakarta.
Pemerintah Memastikan Mendukung Pelaku Pariwisatan dan Ekonomi Kreatif
Sandiaga Uno memastikan pemerintah akan hadir dengan kebijakan yang mendukung, dan Kemenparekraf akan memastikan kebijakan tersebut memberdayakan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.
Ruang diskusi dibuka sepenuhnya untuk mencari solusi, seperti kemungkinan memberikan insentif-insentif yang dapat meringankan beban pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di sektor hiburan.
“Ini sudah masuk ke ranah hukum, dan peran Kemenparekraf adalah menyuarakan, memfasilitasi, dan membangun kolaborasi dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Meskipun kebijakan pajak hiburan mungkin mencapai 40 persen, namun bisa ada insentif lain yang dapat diimbangi sehingga secara keseluruhan tidak memberatkan,” tambahnya.
Sandiaga mengajak semua pihak untuk bersabar dan bekerja sama menciptakan situasi yang kondusif bagi ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif. “Jangan terlalu berpolemik hingga menciptakan persepsi negatif.
Kita harus menjaga narasi agar tetap positif, sehingga kita dapat mengundang lebih banyak wisatawan dan mencapai target 14 sampai 15 juta wisatawan pada tahun 2024,” ucap Sandiaga.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, yang ikut serta dalam acara “The Weekly Brief With Sandi Uno” secara daring, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dan diskusi dengan industri, termasuk Bali Spa Association.
“Wajib pajak dapat menyampaikan keberatan mereka. Kami mengajak mereka untuk mengirim surat ke pemerintah daerah di seluruh Bali karena ruang untuk keberatan tersebut ada. Kami meminta tembusannya disampaikan kepada gubernur (Pj Gubernur), sehingga gubernur dapat mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memperhatikan keberatan dari para pengusaha spa ini,” jelasnya.
