Industri kelapa sawit nasional terus menjadi tulang punggung ekspor negara dan mendapatkan dorongan dari Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022, produksi minyak kelapa sawit Indonesia mencapai 46,82 juta ton, dengan 40,51% di antaranya berasal dari perkebunan sawit rakyat seluas 6,21 juta hektar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia, dengan lebih dari 16 juta ton diproduksi oleh petani rakyat.
Komitmen Pemerintah Dalam Meningkatkan Produktivitas Industri
Dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit, Airlangga Hartarto menyampaikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Hingga 2023, program ini telah meremajakan 306 ribu hektar kebun rakyat dengan total dana sebesar Rp8,5 triliun, tetapi Pemerintah menargetkan remajakan untuk 300 ribu petani tambahan.
Pemerintah juga memberikan dukungan melalui Program Sarana Prasarana, memberikan bantuan benih, pupuk, pestisida, dan mesin pertanian. Sumber daya manusia pekebun sawit ditingkatkan dengan program pendidikan dan pelatihan, yang telah memberikan manfaat kepada lebih dari 7.000 orang pada tahun 2023 dengan total dana Rp127 miliar.
Menko Airlangga menekankan pentingnya industri kelapa sawit bagi ekonomi nasional, dengan nilai ekspor mencapai USD29,66 miliar pada tahun 2022. Namun, dia juga mencatat tantangan dari kebijakan European Union Deforestation Free (EUDR) yang dapat mengeluarkan pekebun sawit dari rantai pasok global.
Tantangan Dalam Industri
Menko Airlangga menyebut tiga tantangan utama, termasuk risiko terhadap pasok global, persyaratan data geolokasi tanpa jaminan hukum, dan pengelompokan negara berdasarkan risiko EUDR.
Pemerintah RI dan Malaysia telah melakukan joint mission untuk menyatakan keberatan terhadap EUDR. Menko Airlangga menekankan prioritas penyelesaian isu-isu keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO. Dia meminta APKASINDO untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam satu bulan demi kesejahteraan petani. Rendahnya realisasi sertifikasi ISPO untuk petani sawit rakyat mendorong perubahan regulasi dengan memberikan bantuan biaya sertifikasi ISPO.
Dengan hasil konkret untuk kesejahteraan petani, Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan isu-isu terkait verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO untuk mencapai target 800 ribu hektar dan 300 ribu petani.
