Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah berani untuk mendukung perkembangan industri game dalam negeri. Ini datang dalam bentuk penyusunan regulasi yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan industri game nasional. Selain itu, regulasi ini juga akan mengatur akses pembiayaan dan permodalan dalam sektor ini.
Menurut Direktur Aplikasi, Permainan, Televisi, dan Radio di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Iman Santoso, regulasi ini telah melalui tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini, regulasi tersebut berada di Sekretariat Negara untuk tahap final review, dan setelah mendapatkan persetujuan presiden, akan segera diterbitkan.
Regulasi ini, yang diberi nama “Perpres Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional,” awalnya telah disusun pada September 2022. Namun, karena keterbatasan waktu, pembahasannya dimasukkan dalam tahun anggaran 2023. Iman optimis bahwa regulasi ini akan segera terbit, dan ia berharap dapat melihatnya pada bulan September atau Oktober.
Langkah Pemerintah untuk Percepatan Industri Game Indonesia
Penyusunan regulasi ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah untuk memastikan percepatan industri game dapat terwujud. Kemenparekraf bertindak sebagai ketua harian tim percepatan, dengan dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Kemendikbud juga diberi tugas untuk melatih 3000 developer game pada tahun 2024, sementara infrastruktur pengembangan game menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Perindustrian diminta untuk memfasilitasi pengadaan perangkat keras melalui impor development kit dari produsen game lokal. Kemenparekraf juga akan bertanggung jawab untuk mengaktifkan kompetisi game, menyelenggarakan pelatihan, menjalin kerja sama dengan asosiasi developer game, melindungi hak kekayaan intelektual (IP), dan memfasilitasi akses pembiayaan pengembangan game.
Iman menekankan bahwa pengembang game memerlukan modal, dan Badan Layanan Umum (BLU) akan disediakan untuk mendukung pengembangan game. Deputi Industri dan Investasi Kemenparekraf akan bertanggung jawab atas penyediaan BLU dan peraturan terkait pembiayaan.
Selain itu, IP dapat menjadi jaminan bagi para pengembang game untuk mendapatkan modal. Hal ini akan memberikan kepastian dan peraturan yang lebih baik terkait akses pembiayaan dalam industri game.
Regulasi ini diharapkan akan menjadi solusi bagi tantangan yang dihadapi oleh industri game lokal. Saat ini, ekosistem yang mendukung pengembangan industri game nasional belum sepenuhnya terbentuk.
Data menunjukkan bahwa pasar game lokal masih terbilang stagnan, dengan kontribusi produk game dari pengembang lokal hanya sekitar 0,8% pada tahun 2020 dan kurang dari 1% pada tahun 2022. Banyak developer game mengalami kesulitan produksi karena masalah dana, SDM, dan masalah teknis.
Pemerintah berambisi untuk menguasai 70% pasar game lokal di Indonesia pada tahun 2024, dengan harapan setidaknya mencapai 5% sudah merupakan pencapaian yang baik. Hal ini akan memberikan dorongan besar bagi pertumbuhan industri game dalam negeri.
Dengan regulasi baru ini, para pelaku industri game di Indonesia memiliki alasan untuk berharap akan masa depan yang cerah dan lebih berkelanjutan.
