Kasus dugaan pelanggaran penagihan oleh layanan pinjaman online kembali menjadi sorotan setelah Pinjol Indosaku dipanggil oleh otoritas terkait. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas dengan meminta klarifikasi dari penyelenggara fintech tersebut menyusul laporan praktik penagihan yang dinilai meresahkan masyarakat di Semarang.
Pemanggilan terhadap Pinjol Indosaku, yang dikelola oleh PT Indosaku Digital Teknologi, dilakukan bersama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Langkah ini merupakan respons atas dugaan tindakan oknum penagih utang yang dinilai melanggar etika serta aturan perlindungan konsumen.
Dalam pertemuan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menegaskan tidak mentoleransi praktik penagihan yang bersifat intimidatif atau merendahkan. OJK meminta penjelasan menyeluruh terkait dugaan keterlibatan pihak ketiga dalam kasus yang mencuat tersebut, termasuk hubungan kerja sama antara perusahaan dengan agen penagihan.
Evaluasi dan Potensi Sanksi
Sebagai tindak lanjut, OJK menyatakan akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap operasional Pinjol Indosaku. Jika ditemukan pelanggaran, regulator tidak akan ragu menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, AFPI juga diminta melakukan penelusuran internal melalui komite etik untuk menindak pihak ketiga yang terlibat, termasuk kemungkinan pemberian sanksi blacklist.
OJK menekankan bahwa tanggung jawab atas tindakan penagihan tidak hanya berada pada individu debt collector, tetapi juga pada perusahaan yang menunjuk mereka. Karena itu, Pinjol Indosaku diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penagihan, termasuk mekanisme pengawasan terhadap mitra eksternal.
Regulator juga mengingatkan bahwa seluruh proses penagihan wajib dilakukan secara profesional dan menjunjung tinggi etika. Praktik yang mengandung unsur ancaman, intimidasi, atau mempermalukan debitur secara publik dinilai bertentangan dengan hukum dan tidak dapat dibenarkan.
Perlindungan Konsumen Jadi Prioritas
Ketentuan mengenai tata cara penagihan telah diatur dalam regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Dalam aturan tersebut, pelaku usaha diwajibkan memastikan aktivitas penagihan tidak menimbulkan dampak sosial negatif.
Kasus yang menyeret Pinjol Indosaku ini kembali menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap industri fintech lending yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Di satu sisi, layanan ini memberikan akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat. Namun di sisi lain, praktik penagihan yang tidak sesuai aturan berpotensi menimbulkan keresahan.
OJK memastikan akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menangani kasus ini secara transparan dan tegas. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, langkah penegakan hukum akan dilakukan, termasuk sanksi administratif hingga tindakan pengawasan lanjutan.
Dengan adanya kasus ini, diharapkan seluruh penyelenggara fintech, termasuk Pinjol Indosaku, dapat memperkuat sistem tata kelola dan memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai regulasi.
