Stabilitas Pangan Ramadan kembali menjadi perhatian utama pemerintah pada Ramadan 2026. Di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat, upaya menjaga Stabilitas Pangan Ramadan dinilai cukup efektif menahan laju inflasi agar tetap terkendali. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengintensifkan berbagai program stabilisasi pasokan dan distribusi sehingga gejolak harga tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas.
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Ramadan 2026 tercatat sebesar 0,68 persen secara bulanan (month-to-month). Angka ini lebih rendah dibandingkan periode Ramadan pada 2022 dan 2025. Sementara itu, inflasi komponen pangan juga masih dalam batas aman, mencerminkan bahwa Stabilitas Pangan Ramadan terjaga meskipun permintaan bahan pokok meningkat signifikan.
Komponen volatile food pada Februari 2026 tercatat naik 2,50 persen (m-to-m) dengan kontribusi 0,41 persen terhadap inflasi umum bulanan. Secara tahunan, inflasi kelompok ini berada di level 4,64 persen, masih dalam rentang sasaran pemerintah sebesar 3 hingga 5 persen.
Kepala BPS, Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa secara umum harga pangan masih relatif aman. Namun, beberapa komoditas di sejumlah daerah tetap memerlukan perhatian, khususnya cabai rawit, telur ayam ras, dan daging ayam ras yang mengalami dinamika harga.
Distribusi Pangan Diperluas, Operasi Pasar Digenjot
Untuk memperkuat Stabilitas Pangan Ramadan, Bapanas memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Sepanjang Februari 2026, program ini telah dilaksanakan sebanyak 1.586 kali di 291 kabupaten/kota yang tersebar di 33 provinsi. Jumlah tersebut melonjak lebih dari 100 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain itu, program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) juga digencarkan. Hampir 10 ton cabai rawit dimobilisasi ke Jakarta dan Nusa Tenggara Barat. Sebagian pasokan, sekitar 4,3 ton, berasal dari Sulawesi Selatan dengan biaya distribusi ditanggung pemerintah. Kebijakan ini diambil untuk meredam lonjakan harga di wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
Pada komoditas beras, penyaluran melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog telah mencapai 1,025 juta ton hingga akhir Februari 2026. Realisasi Februari saja sebesar 136 ribu ton. Untuk tahun 2026, SPHP beras ditargetkan mencapai 828 ribu ton, ditambah SPHP jagung pakan sebesar 242 ribu ton guna menjaga stabilitas harga di sektor perunggasan.
Pengawasan Rantai Pasok dan Bantuan Sosial Diperkuat
Menjelang Idulfitri 2026, pemerintah turut menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Stimulus ini dirancang untuk menjaga daya beli sekaligus memperkokoh Stabilitas Pangan Ramadan hingga periode Lebaran.
Pengawasan distribusi juga diperketat melalui Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Pangan. Tim ini melakukan pemantauan di lebih dari 28 ribu titik di seluruh Indonesia, mulai dari produsen, agen, distributor, grosir, hingga ritel. Penguatan pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penimbunan maupun praktik spekulatif yang berpotensi memicu lonjakan harga.
Langkah-langkah tersebut mendapat apresiasi dari akademisi IPB University sekaligus pengamat ekonomi pangan, Prima Gandhi. Ia menilai kenaikan volatile food sebesar 2,50 persen secara bulanan masih dalam batas wajar dan dapat dikelola melalui penguatan distribusi serta pengawasan yang konsisten.
Menurutnya, keberhasilan menjaga Stabilitas Pangan Ramadan merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah yang berbasis pada data serta pemantauan harian harga. Dengan pola intervensi yang responsif, tekanan inflasi pangan dapat diminimalkan meski konsumsi masyarakat meningkat tajam selama bulan suci.
