Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengembangan sektor industri yang berdaya saing sekaligus berwawasan lingkungan, menyusul arahan penting yang disampaikan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres dan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB ke-80 di New York. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut pesan global itu menjadi pengingat bahwa pertumbuhan industri harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan dan solidaritas antarnegara.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyoroti sejumlah tantangan dunia, mulai dari upaya mengakhiri konflik bersenjata, menjaga Hak Asasi Manusia, mengatasi krisis iklim, hingga memastikan teknologi berkembang secara transparan dan adil. Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan arah kebijakan Indonesia yang fokus pada ketahanan pangan, percepatan transisi energi hijau, serta partisipasi aktif menjaga perdamaian global.
Selaras dengan Perjanjian Paris 2015, Presiden Prabowo juga menegaskan target Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060, bahkan membuka peluang mempercepat pencapaian tersebut. Pesan itu sejalan dengan langkah Kemenperin yang telah menargetkan sektor industri mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2050, satu dekade lebih cepat dari target nasional.
“Kementerian Perindustrian berupaya keras mempercepat dekarbonisasi industri agar Indonesia mampu bersaing secara global tanpa mengorbankan lingkungan,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (24/9).
Strategi Nyata Menuju Industri Hijau
Untuk mewujudkan industri hijau, Kemenperin menyusun serangkaian strategi, mulai dari Peta Jalan Dekarbonisasi, penerapan Mekanisme Perdagangan Karbon, pengembangan teknologi Carbon Capture Utilization (CCU), pembentukan Green Industry Service Company (GISCO), hingga sertifikasi industri hijau. Langkah-langkah tersebut diharapkan mendorong efisiensi energi, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional.
Ada sembilan sektor industri yang menjadi prioritas percepatan dekarbonisasi, yakni semen, pupuk, logam, pulp dan kertas, tekstil, kimia, otomotif, serta makanan dan minuman. Pemilihan sektor-sektor ini didasarkan pada tingkat emisi yang relatif tinggi dibanding industri lainnya. “Kami sedang menyelesaikan peta jalan dekarbonisasi untuk setiap sektor prioritas agar transisi menuju industri ramah lingkungan bisa terukur,” tambah Menperin.
Selain fokus pada keberlanjutan, Kemenperin juga mendukung visi Presiden Prabowo dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengembangkan industri agro. Langkah ini diyakini dapat memperkokoh ekonomi nasional sekaligus memperluas kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dan kemakmuran global.
“Pesan Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Prabowo mengingatkan kita bahwa pengembangan sektor industri tidak semata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus membawa manfaat bagi kemanusiaan dan kelestarian lingkungan,” tegas Agus Gumiwang.
