Program KPR Rumah Subsidi terus menunjukkan perkembangan positif sepanjang 2025. Hingga pertengahan September, pemerintah mencatat realisasi pembiayaan rumah bersubsidi mencapai 221.047 unit. Angka tersebut mencakup berbagai tahap, mulai dari rumah yang sedang dibangun, unit siap huni namun belum akad kredit, hingga rumah yang sudah resmi akad dengan dana KPR cair.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan capaian ini sebagai bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Total sejak 1 Januari sampai 15 September 2025 sudah ada 221.047 unit rumah yang masuk skema KPR Rumah Subsidi,” ujar Maruarar di Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Dari total tersebut, sebanyak 45.385 unit masih dalam tahap pembangunan atau proses akad kredit, sementara 175.662 unit telah terealisasi sepenuhnya dengan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera, termasuk untuk pegawai negeri sipil. Maruarar menegaskan bahwa distribusi rumah subsidi harus merata di seluruh Indonesia untuk memastikan keadilan sosial.
Pemerintah Perkuat Skema Pembiayaan dan Perluas Kuota
Guna mempercepat kepemilikan rumah layak huni, pemerintah terus mengoptimalkan pemanfaatan dana pembiayaan melalui Subsidi KPR Sejahtera FLPP yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Skema ini memungkinkan masyarakat mendapatkan rumah dengan suku bunga tetap rendah, uang muka ringan, dan tenor panjang, sehingga beban cicilan lebih terjangkau.
Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian besar terhadap sektor perumahan. Pada awal September, Maruarar dipanggil ke Istana Merdeka untuk melaporkan progres dan strategi percepatan. Salah satu kebijakan penting yang diambil adalah peningkatan kuota rumah subsidi dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit pada 2025. “Presiden sangat peduli, buktinya kuota rumah subsidi tahun ini naik signifikan,” kata Maruarar.
Tak berhenti di situ, pemerintah juga memperkenalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perumahan dengan plafon Rp130 triliun. Sebesar Rp117 triliun dialokasikan untuk mendukung kontraktor, pengembang, dan toko bahan bangunan agar bisa menyediakan rumah dengan harga terjangkau. Sementara untuk masyarakat, terutama pelaku UMKM yang memanfaatkan rumahnya sebagai tempat usaha, tersedia pinjaman berbunga rendah hanya 6 persen dengan plafon hingga Rp500 juta.
“Ini terobosan baru agar rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga bisa menunjang kegiatan usaha kecil,” jelas Maruarar.
Pemerintah berharap kombinasi antara peningkatan kuota KPR Rumah Subsidi, subsidi bunga, serta dukungan KUR perumahan dapat menjaga ketersediaan hunian terjangkau sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di sektor konstruksi dan UMKM. Langkah ini sejalan dengan misi pemerintahan Prabowo untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat lewat kepemilikan rumah yang layak dan inklusif.
