Upaya mempercepat distribusi beras SPHP kembali menjadi sorotan di Jawa Timur. Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya percepatan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah yang sangat bergantung pada beras medium.
“Permintaan beras medium di lapangan jauh lebih tinggi dibandingkan beras premium. Karena itu, percepatan distribusi beras SPHP milik Bulog harus segera terealisasi agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” kata Khofifah usai melakukan inspeksi stok beras di Pasar Larangan, Sidoarjo, Senin lalu.
Dalam kunjungan tersebut, Khofifah sempat mendengar langsung keluhan dari para pedagang. Mereka mengaku belum melihat peredaran beras SPHP di pasar, meskipun kebutuhan terus meningkat. Kondisi ini membuat sejumlah pedagang kesulitan memenuhi permintaan konsumen yang mencari beras dengan harga lebih terjangkau.
Gubernur Khofifah menambahkan, agen penyalur yang sudah melengkapi persyaratan administrasi untuk menjadi penyalur resmi harus segera memperoleh suplai beras. Penundaan yang berlarut-larut dikhawatirkan menimbulkan keresahan di tingkat konsumen maupun pedagang. “Kalau aplikasi sudah terisi, maka bupati harus segera berkoordinasi. Kita perlu tahu di mana hambatannya dan bagaimana solusinya,” tegasnya.
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah menjalin koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pada pekan lalu. Pertemuan tersebut membahas strategi percepatan distribusi beras SPHP agar bisa berjalan lancar di seluruh kabupaten dan kota.
Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa Bulog akan segera menyalurkan kembali beras SPHP mulai akhir Agustus 2025. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya distribusi sempat terhambat akibat maraknya praktik pencampuran beras medium dengan premium di beberapa daerah.
Khofifah pun mendorong adanya regulasi yang lebih jelas dari pemerintah pusat. Menurutnya, keberadaan aturan yang tegas akan mempercepat proses penyaluran ke masyarakat. “Kami berharap Kemenko Pangan, Bapanas, dan Bulog segera menyusun regulasi yang memudahkan distribusi beras SPHP. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh beras berkualitas dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.
Dukungan Pemerintah Daerah
Bupati Sidoarjo, Subandi, yang turut mendampingi inspeksi, menyatakan siap mendukung langkah Gubernur. Pihaknya berjanji akan terus berkoordinasi dengan Bulog setempat agar distribusi beras segera berjalan. Ia juga memastikan bahwa sidak ke pasar-pasar akan rutin dilakukan untuk mengecek ketersediaan stok.
“Pemkab Sidoarjo akan terus mengawasi penyaluran agar beras SPHP benar-benar sampai ke masyarakat. Kita tidak ingin ada keterlambatan yang merugikan pedagang maupun konsumen,” kata Subandi.
Distribusi beras SPHP sendiri diharapkan menjadi solusi bagi stabilisasi harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika pasar. Dengan adanya pasokan yang terjamin, masyarakat menengah ke bawah dapat lebih tenang dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
