Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) resmi menggelar Kampanye Nasional Berantas Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal di Jakarta, Selasa (12/8). Inisiatif ini digagas untuk melindungi masyarakat sekaligus mempertegas komitmen kolektif berbagai lembaga negara dalam menghadapi maraknya penipuan digital yang kian meresahkan.
Kampanye ini menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator, pemerintah, aparat penegak hukum, hingga industri jasa keuangan dalam menanggulangi kejahatan finansial berbasis teknologi. Kasus scam dan aktivitas keuangan ilegal dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan dengan modus yang semakin kompleks, terorganisir, dan menyasar masyarakat luas melalui berbagai platform digital.
Peluncuran kampanye nasional dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, didampingi sejumlah pejabat tinggi, antara lain Kepala Eksekutif Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Hasan Fawzi, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Hadir pula Kepala BNPT Eddy Hartono, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, dan Ketua AFTECH Pandu Sjahrir.
Satgas PASTI sendiri terdiri dari 21 kementerian/lembaga, termasuk OJK, Bank Indonesia, PPATK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, BSSN, BNPT, hingga Kementerian UMKM. Kehadiran lintas sektor ini disebut Mahendra sebagai bukti nyata bahwa penanganan kejahatan finansial tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri.
“Kepercayaan publik adalah fondasi sistem keuangan. Karena itu, memberantas scam dan aktivitas keuangan ilegal harus dijalankan dengan konsisten, terkoordinasi, dan berkelanjutan,” ujar Mahendra. Ia menekankan bahwa keberhasilan kampanye ini sangat bergantung pada literasi keuangan masyarakat serta sinergi antar-lembaga.
Data Penipuan Digital di Indonesia
Dalam kesempatan tersebut, OJK juga memaparkan data terbaru dari Indonesia Anti Scam Center (IASC). Hingga 17 Agustus 2025, tercatat 225.281 laporan penipuan keuangan masuk ke sistem. Dari jumlah itu, 139.512 laporan disampaikan korban melalui pelaku usaha, sementara 85.769 laporan masuk langsung dari masyarakat.
IASC telah memverifikasi 359.733 rekening, dengan 72.145 di antaranya berhasil diblokir. Kerugian korban tercatat mencapai Rp4,6 triliun, meski Rp349,3 miliar di antaranya sudah berhasil dibekukan. Data ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman kejahatan digital terhadap masyarakat, sekaligus menegaskan pentingnya penanganan cepat agar dana korban dapat segera diamankan.
Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi mengingatkan bahwa pelaporan segera dari korban sangat menentukan keberhasilan pelacakan. “Perpindahan dana dalam kasus scam berlangsung sangat cepat. Karena itu, laporan yang terlambat bisa mempersulit proses pelacakan,” tegasnya.
Edukasi Publik Jadi Benteng Pertama
Friderica Widyasari Dewi menekankan bahwa edukasi dan literasi keuangan menjadi garda terdepan dalam melawan kejahatan digital. Menurutnya, masyarakat yang melek literasi keuangan akan lebih waspada terhadap modus penipuan.
Ia menjelaskan ada tiga kunci utama dalam kampanye nasional ini: pertama, sinergi antar-regulator, pelaku industri, dan pemerintah; kedua, literasi publik yang masif; dan ketiga, partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan kolektif melawan scam.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menambahkan bahwa kerja sama yang terjalin sejak satu tahun terakhir sudah menunjukkan hasil positif. Ia mengajak masyarakat agar selalu berhati-hati dalam bertransaksi, serta segera melapor jika menjadi korban penipuan.
Kampanye nasional ini juga membuka ruang kerja sama global. Dalam acara yang sama, digelar Seminar Internasional Preventing and Combating Financial Scams dengan menghadirkan perwakilan Singapore Police Force Anti-Scam Command dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
Kolaborasi lintas negara dinilai penting karena banyak kejahatan keuangan bersifat transnasional. Dengan sinergi internasional, upaya pelacakan, pemblokiran rekening, hingga penindakan hukum diharapkan bisa dilakukan lebih efektif.
