Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berkomitmen dan giat bekerja keras untuk meningkatkan dan membawa sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (SJMKHKP) Indonesia ke tingkat internasional yang sejajar dengan standar negara-negara maju.
Salah satu langkah progresif yang diambil adalah melalui kemitraan dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), yang membantu dalam menerapkan SJMHKP dari hulu ke hilir produk dan komoditas perikanan agar sesuai dengan standar internasional yang berlaku.
Dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan global terhadap sistem jaminan mutu Indonesia, Plt Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini, menyoroti kebutuhan akan penerapan sistem yang setara dengan negara-negara maju.
Kerja sama antara BPPMHKP dan UNIDO tidak hanya bersifat formal, melainkan merupakan bagian dari payung kerja sama pembangunan kapasitas (capacity building), yang secara khusus ditujukan untuk memperkuat implementasi quality assurance dalam rantai pasok perikanan.
Fase 2 kerja sama ini mengusung tema ambisius, yaitu “Global Quality and Standards Program: Developing Robust Quality Assurance in Fisheries”.
Enam ruang lingkup kerja sama mencakup berbagai aspek, mulai dari harmonisasi sistem quality assurance sesuai mandat BPPMHKP, pengembangan kapasitas inspektur perikanan/auditor skala internasional, hingga penguatan sertifikasi pelaku usaha melalui metode remote audit dan inspeksi.
Ishartini menekankan bahwa keberhasilan implementasi quality assurance sangat penting agar produk-produk Indonesia dapat diterima secara global.
Indonesia, melalui KKP, telah memperlihatkan kapasitasnya dalam melaksanakan quality assurance di kawasan Asia Tenggara, dengan peran penting dalam forum ASEAN Sanitary and Phytosanitary (SPS) Contact Point.
Fase 1 kerja sama KKP-UNIDO, yang berlangsung pada Oktober-Desember 2023, telah menjadi titik inspeksi atau pengecekan UNIDO pada SJMKHP.
Selama periode tersebut, BPPMHKP dan UNIDO tidak hanya melakukan pertemuan, tetapi juga menggelar focus group discussion (FGD) dan membentuk tim kerja.
Semua langkah ini bertujuan untuk membangun landasan kuat menuju kerjasama fase 2 yang diharapkan akan berlangsung hingga 2026 mendatang.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kembali pentingnya quality assurance sebagai dukungan teknis untuk implementasi 5 program prioritas.
Pengendalian mutu yang menyeluruh dari hulu hingga hilir tetap menjadi domain KKP, yang telah merancang program besar dengan tema Blue Economy sebagai bagian dari visi keberlanjutan sektor perikanan Indonesia.
%20terus%20berkomitmen%20dan%20giat%20bekerja%20keras%20untuk%20meningkatkan%20dan%20membawa%20sistem%20jaminan%20mutu%20dan.....){kind=link}